DEPOKPOS – Wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN) kembali menjadi perhatian publik. Rencana ini membawa harapan bagi masyarakat, terutama keluarga yang selama ini kesulitan membiayai pendidikan tinggi.
Namun, di tengah persoalan komersialisasi pendidikan, muncul pertanyaan penting: mungkinkah kuliah gratis diwujudkan secara berkelanjutan dalam sistem ekonomi kapitalistis?
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan program pendidikan gratis, termasuk rencana pembebasan biaya kuliah di PTN. Pembahasan mengenai rencana tersebut disebut berlangsung di Istana Merdeka pada 23 September 2026.
Salah satu gagasan yang mengemuka ialah pemanfaatan dana hasil pemberantasan korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini patut diapresiasi karena pendidikan merupakan kebutuhan mendasar.
Meski demikian, pelaksanaannya perlu dikaji dari sisi kesiapan anggaran, prioritas belanja negara, dan jaminan keberlanjutan pembiayaan.
Kuliah gratis dinilai memungkinkan secara fiskal apabila anggaran pendidikan terlindungi dan tidak tergerus oleh pembiayaan program lain. Karena itu, prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), belanja kementerian, dan belanja lembaga perlu dicermati.
Pada saat yang sama, akses pendidikan tinggi masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kuota bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi, serta kebijakan pembiayaan di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
Dalam sistem ekonomi kapitalistis, pendidikan cenderung ditempatkan dalam mekanisme pasar yang menekankan efisiensi, persaingan, dan keberlanjutan finansial lembaga.
Akibatnya, biaya pendidikan dapat menjadi beban masyarakat ketika kemampuan ekonomi keluarga tidak sebanding dengan biaya yang harus ditanggung.
Program kuliah gratis pada dasarnya mengubah pihak yang membayar: dari mahasiswa atau orang tua menjadi negara melalui anggaran publik.
Namun, peralihan sumber pembayaran tidak otomatis mengubah sistem penyelenggaraan pendidikan. Selama pembiayaan dan pengelolaannya masih dipengaruhi logika komersialisasi, persoalan keterjangkauan berpotensi terus berulang.
Hal ini menjadi tantangan, terutama bagi PTN-BH yang memiliki kewenangan mengelola sumber pendanaan sendiri. Tanpa pembenahan sistem yang menjamin keterjangkauan, ruang bagi komersialisasi tetap terbuka.
Pemanfaatan dana hasil pemberantasan korupsi untuk pendidikan merupakan gagasan yang menarik. Pengembalian aset hasil korupsi dapat menambah sumber daya negara bagi kepentingan publik.
Akan tetapi, jumlah dana yang berhasil dipulihkan tidak selalu dapat dipastikan setiap tahun karena bergantung pada proses penegakan hukum dan keberhasilan pemulihan aset.
Dengan demikian, dana tersebut tidak dapat menjadi satu-satunya fondasi pembiayaan pendidikan jangka panjang.
Pembiayaan pendidikan perlu ditopang sistem penerimaan dan pengelolaan anggaran yang stabil, terencana, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata dari mana dana diperoleh, melainkan bagaimana negara menempatkan pendidikan dalam tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan. Jika pendidikan hanya diperlakukan sebagai program yang bersaing dengan kepentingan anggaran lain, jaminan pendidikan gratis akan terus menghadapi ketidakpastian.
Islam memandang pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Pendidikan bukan sekadar layanan yang disediakan ketika anggaran memungkinkan, melainkan kebutuhan publik yang harus diurus secara serius.
Rasulullah saw. bersabda, âImam (pemimpin) adalah ra’in (pengurus), dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnyaâ (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin bertanggung jawab memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sesuai ketentuan syariat.
Dalam konteks pendidikan, prinsip tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pembiayaannya.
Akses pendidikan semestinya tidak ditentukan semata-mata oleh kemampuan ekonomi keluarga, tetapi diupayakan agar dapat dinikmati masyarakat secara luas. Islam juga mengenal Baitulmal sebagai konsep pengelolaan keuangan negara.
Penerimaan negara dikelola berdasarkan ketentuan syariat untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pelayanan publik.
Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum juga memiliki kedudukan penting dalam konsep ekonomi Islam. Pengelolaannya diarahkan bagi kemaslahatan masyarakat, bukan hanya untuk memberikan keuntungan kepada segelintir individu atau kelompok pemilik modal.
Dengan pengelolaan sumber daya dan keuangan negara yang sesuai syariat, pembiayaan pendidikan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab penguasa. Pelaksanaannya tentu membutuhkan tata kelola yang amanah, transparan, dan bertanggung jawab.
Wacana kuliah gratis merupakan harapan bagi masyarakat, tetapi harus diikuti kejelasan mengenai cakupan penerima manfaat, sumber pembiayaan, mekanisme pelaksanaan, dan jaminan keberlanjutan.
Mengalihkan pembayaran dari mahasiswa kepada negara saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan. Selama komersialisasi, ketimpangan akses, dan ketidakpastian pembiayaan belum ditangani, hambatan untuk memperoleh pendidikan tinggi masih mungkin terjadi.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang kuliah gratis bukan hanya apakah negara mampu membayar biaya pendidikan mahasiswa. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah pendidikan benar-benar ditempatkan sebagai hak masyarakat yang wajib dijamin negara.
Dalam perspektif Islam, pemenuhan pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa dalam mengurus rakyat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar program yang menggembirakan, melainkan sistem pembiayaan dan tata kelola yang menjamin akses pendidikan secara adil, merata, dan berkelanjutan.
Seffiana Nurwahyuni