DEPOK – Fakta baru terungkap dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) PPG Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kota Depok. Pungutan yang diduga diminta kepada guru Agama ternyata tidak seragam, melainkan bervariasi.
Hal itu diungkapkan salah satu guru PAI di Kota Depok yang juga peserta PPG kepada redaksi. Narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir akan tekanan, menyebutkan pungutan di Depok bervariasi.
“Kalau Depok variatif bang, ada yang 6, ada yang 8,” ujar guru tersebut.
Artinya, ada guru yang diminta Rp 6 juta, ada pula yang diminta Rp 8 juta. Angka ini berbeda dengan estimasi awal Rp 7 juta per guru yang selama ini beredar.
Kenapa Bervariasi? Ini Bukan Biaya Resmi
Aktivis Pendidikan Eman Sutriadi menilai, variasi angka Rp 6 juta hingga Rp 8 juta ini justru semakin menguatkan dugaan pungli.
“Kalau ini biaya resmi, pasti satu angka, ada dasar hukumnya, ada kwitansi resmi, ada SK. Kalau angkanya variatif, ada yang 6, ada yang 8, itu ciri khas pungutan liar,” tegas Eman, Selasa (10/11/2026).
Dengan variasi tersebut, potensi nilai pungutan justru bisa lebih besar dari perkiraan awal Rp 2,45 miliar. Jika 350 guru PAI dikalikan rata-rata Rp 6 juta hingga Rp 8 juta, potensinya mencapai Rp 2,1 miliar hingga Rp 2,8 miliar.
Guru Masih Takut Speak Up, Nunggu Info
Narasumber tersebut juga mengaku masih menunggu perkembangan dan belum berani tampil terbuka. “Sae mah nunggu info aja bang dari nte,” katanya saat diminta untuk speak up.
Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut dari kawan sesama peserta PPG Depok, dan berharap Depok bisa seperti Magelang.
“Mudah-mudahan, Depok bisa seperti ini,” ujarnya sambil membagikan video viral TVRI Jawa Tengah yang telah ditonton 411 ribu kali, tentang pengembalian uang Rp 1,16 miliar kepada 137 guru PAI korban pungli di Magelang.
KKG PAI: Kembalikan Hak Kami
Sebelumnya, salah satu pengurus KKG PAI Kota Depok juga telah mendesak pengembalian uang seperti di Magelang.
“Kami mendesak pengembalian uang seperti yang terjadi di Magelang. Kalau di Magelang bisa dikembalikan, di Depok juga harus bisa. Itu hak guru, bukan hak oknum,” tegas pengurus KKG tersebut.
Eman menegaskan, ketakutan guru untuk bersuara adalah alasan mengapa Kejari Depok harus segera memberi kepastian.
“Guru takut, itu wajar. Tugas Kejari adalah melindungi saksi dan mengusut tuntas. Jangan biarkan guru menunggu dalam ketakutan, sementara kasusnya mengendap 4 bulan,” pungkas Eman.
Ketua Umum Gerakan Rakyat Semesta (GRS), Anton Sujarwo meradang mendengar adanya pungutan liar yang menyasar para guru agama islam.
Sebagai seorang mualaf, Anton mengaku sedih mendengar ada oknum Kementerian Agama yang menjual agamanya demi uang yang tidak seberapa bagi pejabatnya.
“Pejabat Kementrian Agama, palak guru agama, itu punya agama atau tidak? Kok seperti tidak punya agama gitu, padahal kalau di depan panggung paling merasa ngerti agama,” pungkas Anton.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Depok maupun Kantor Kemenag Kota Depok belum memberikan keterangan resmi.
Catatan Redaksi: Identitas narasumber guru PAI dalam berita ini dirahasiakan atas permintaan yang bersangkutan demi keamanan dan perlindungan saksi, sesuai Kode Etik Jurnalistik.
