DEPOKPOS – Krisis iklim semakin mengkhawatirkan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut berskala besar yang menghasilkan asap pekat lintas batas meluas ke Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Dikutip dari Metro TV News (04/11/2026) karhutla di Papua Barat kian meluas hingga mencapai 3.317 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten. Sementara itu, di Palangkaraya, Kalimantan Selatan, karhutla mencapai luas 1.467 hektare. Hal ini menyebabkan kabut asap tebal kembali pekat hingga mendorong indeks kualitas udara melonjak ekstrem ke angka 928, padahal hujan sempat turun beberapa saat lalu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan jumlah titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mulai menurun karena hujan. Namun api yang berada di bawah tanah gambut belum padam total.
Menurut Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono Daryono, mengatakan hujan memang membantu mempercepat pemadaman karhutla, khususnya kebakaran vegetasi di permukaan. Namun, kondisi berbeda terjadi pada lahan gambut yang memiliki potensi menyimpan bara api di bawah permukaan tanah (smouldering combustion). Proses tersebut dapat berlangsung lama meskipun api di permukaan sudah tidak terlihat. Ia menegaskan, upaya pemadaman karhutla harus tetap dilanjutkan hingga tuntas. Selain itu, pemulihan tata air gambut juga diperlukan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang (kakinews.id. 07/11/2026).
Pendapat ini benar adanya. Meski hujan mulai turun, ancaman karhutla masih belum padam total. Negara pun seharusnya bertindak cepat untuk segera memadamkan bencana yang sudah meluas ini. Bahkan, tanggung jawab negara tidak hanya sampai karhutla padam, tapi dampak bencana harus ditangani secara total.
Saat ini, negara justru sibuk dengan hal lain yang mendesak bahkan tidak bermanfaat bagi kesejahteraan rakyatnya. Padahal dampak karhutla kian memburuk. Mulai dari meningkatnya kasus ISPA, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, terbakarnya rumah dan pedesaan, terhentinya kegiatan pembelajaran tatap muka, hingga krisis pangan dan air bersih. Negara saat ini seolah tutup mata tutup telinga dari fakta seterang dan segenting ini.
Rakyatnya sibuk bersuara, berjuang memadamkan dengan alat seadanya, hingga tidak sedikit yang gugur demi memperjuangkan hak mereka untuk hidup layak. Namun, negara masih saja abai dan tidak menghiraukan banyaknya korban berjatuhan akibat dari bencana ini. Mereka justru menghapus fakta-fakta yang terjadi di lapangan, agar rakyat merasa negara ini baik-baik saja.
Padahal, Islam memandang negara sebagai raa’in (pengurus rakyatnya), dimana mereka tidak boleh melepas tanggung jawabnya dan menyerahkan penanganan krisis pada masyarakat. Islam memerintahkan pada negara sebagai pengurus untuk serius mengantisipasi dan menangani bencana. Bukan justru membiarkan sehingga memperparah dan mengorbankan rakyatnya demi keuntungan semata.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh negara terhadap hutan haruslah terikat dengan syariat Islam.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram.” (HR. Ibnu Majah #2463)
Dalam hadits tersebut, Rasulullah bersabda bahwa rumput (dalam hal ini termasuk hutan) merupakan salah satu unsur kepemilikan umum yang pemanfaatannya sangat dibutuhkan bagi hajat hidup orang banyak. Sehingga tidak boleh dimonopoli atau dimiliki secara privat oleh perorangan. Negara atau penguasa berkewajiban mengelola dan mengatur pemanfaatannya agar adil dan tidak merugikan masyarakat luas.
Dalam sistem Islam, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar para korban bencana, seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan, sehingga mereka tidak semakin menderita akibat krisis pangan dan air pascabencana karhutla. Negara juga harus segera menyalurkan bantuan logistik yang bersumber dari dana Baitul Maal. Di sisi lain, upaya pemadaman api harus dilakukan secara cepat dan tuntas dengan mengerahkan sumber daya serta personel yang memadai. Para relawan pun harus dibekali peralatan yang layak dan diberikan kompensasi yang setimpal atas kontribusi mereka dalam penanggulangan bencana.
Solusi komprehensif semacam ini hanya dapat diwujudkan ketika negara menerapkan Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam naungan Daulah Islamiyah. Wallahu a’lam bi ash-shawwab.
Nanda Nabila Rahmadiyanti
Alumnus Universitas Indonesia
