Oleh: Ohhara, Aktivis Muslimah Bekasi
Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja membuka kegiatan Job Fair Virtual Kabupaten Bekasi 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Jababeka Golf and Country Club, Cikarang, pada 27–28 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti 45 perusahaan dengan menyediakan 1.313 lowongan kerja. Selain sektor formal, pemerintah daerah juga mendorong terbukanya peluang kerja di sektor informal agar dapat menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan.
Bupati Bekasi berharap Job Fair tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus ditindaklanjuti agar lowongan yang tersedia benar-benar memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Namun, upaya tersebut masih berbanding terbalik dengan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Wilayah yang memiliki ribuan perusahaan dan kawasan industri ini masih mencatat 143.006 pengangguran atau sekitar 8,78 persen (aktual.com, 30/10/2026).
Kapitalisme: Industri Tumbuh, Rakyat Tersisih
Sulitnya akses memperoleh pekerjaan, batasan usia, hingga praktik perekrutan yang mengutamakan koneksi menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal masih belum optimal. Di era kapitalisme, pembangunan industri kerap dijadikan tolok ukur kemajuan dan kebanggaan suatu daerah. Namun, besarnya jumlah industri tidak serta-merta menjamin kesejahteraan rakyat. Sebab, orientasi pembangunan lebih banyak diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan kepentingan investasi, sementara penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat belum menjadi prioritas utama.
Dalam sistem ini, negara cenderung menyerahkan penyediaan lapangan kerja kepada sektor swasta dan industri. Akibatnya, kesempatan kerja sangat bergantung pada kebijakan dan kebutuhan perusahaan. Padahal, perusahaan tentu memiliki standar dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi calon pekerja. Tidak jarang, persyaratan tersebut justru menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.
Belum lagi persoalan ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan industri. Banyak generasi muda kesulitan memperoleh pekerjaan karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kualifikasi yang diminta perusahaan. Persoalan pendidikan juga menjadi hambatan tersendiri. Sebagian besar perusahaan menetapkan pendidikan minimal SMA/SMK sebagai syarat penerimaan pekerja. Sementara itu, tidak semua generasi muda mampu menyelesaikan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Akibatnya, mereka semakin sulit bersaing dalam memperoleh pekerjaan.
Pengangguran Bukan Sekadar Masalah Individu
Di sinilah terlihat bahwa persoalan pengangguran bukan sekadar masalah kurangnya lowongan kerja atau rendahnya keterampilan individu. Ada persoalan sistemik yang membuat rakyat kesulitan mengakses pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Rakyat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk pangan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, untuk mendapatkan pekerjaan saja, mereka harus menghadapi berbagai hambatan. Lantas, bagaimana kesejahteraan rakyat dan cita-cita Indonesia Emas dapat terwujud jika masyarakat terus dibebani berbagai persoalan?
Sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama telah melahirkan ketimpangan dalam kehidupan ekonomi. Ketika kesempatan kerja terbatas dan kesejahteraan tidak terjamin, angka pengangguran dan kemiskinan berpotensi terus meningkat. Dampaknya bukan hanya pada menurunnya produktivitas masyarakat, tetapi juga munculnya tekanan psikologis, persoalan sosial, hingga ancaman terhadap kualitas generasi mendatang.
Islam: Negara sebagai Pelayan dan Pengurus Rakyat
Kehadiran negara dan pemimpin yang memiliki visi akhirat sangat dibutuhkan untuk mengurus kepentingan rakyat. Pemimpin tidak cukup hanya membangun infrastruktur atau mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab sebagai ra’in (pengurus rakyat) dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Rasulullah Saw. bersabda,
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti pangan, sandang, dan papan, sebagai tanggung jawab yang harus diperhatikan negara. Begitu pula pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang harus dijamin agar dapat diakses masyarakat secara layak.
Negara juga bertanggung jawab menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang memperoleh pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola sumber daya alam secara benar sesuai ketentuan syariat, mengembangkan sektor-sektor produktif, serta membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat.
Dalam Islam, sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum seperti air, padang rumput, dan energi tertentu, tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok untuk kepentingan pribadi. Negara bertanggung jawab mengelolanya dan mendistribusikan hasilnya demi kemaslahatan rakyat.
Rasulullah saw. bersabda:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Dengan pengelolaan sesuai syariat, kekayaan negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, di antaranya untuk membiayai pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan, serta berbagai kebutuhan publik lainnya. Islam juga mengatur distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya.
Dengan demikian, persoalan pengangguran tidak cukup diselesaikan melalui Job Fair atau penambahan lowongan kerja semata. Diperlukan sistem yang menempatkan negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat, bukan sekadar regulator yang menyerahkan nasib masyarakat kepada mekanisme pasar. Ketika seluruh kebijakan dijalankan berdasarkan syariat Allah Swt., kebutuhan rakyat dapat terpenuhi secara adil. Inilah gambaran kepemimpinan yang menjadikan pelayanan kepada rakyat sebagai amanah, sekaligus bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.
Wallahu a’lam bish-shawab
