DEPOKPOS – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencetuskan Gerakan Tobat Ekologis sebagai upaya mengatasi kerusakan lingkungan. Gerakan ini mengajak pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengakui kesalahan terhadap lingkungan, berkomitmen tidak mengulanginya, serta melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki kerusakan.
Namun, muncul pertanyaan apakah gerakan tersebut benar-benar mampu menyelesaikan persoalan lingkungan, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas? Sebab, dampaknya tidak hanya berupa kabut asap dan gangguan kesehatan, tetapi juga terganggunya pendidikan, kerugian ekonomi, serta rusaknya ekosistem dan habitat satwa.
Karhutla memang dapat dipengaruhi faktor alam seperti El Nino, tetapi aktivitas manusia dan pengelolaan lahan yang tidak bertanggung jawab juga menjadi penyebab yang perlu diperhatikan. Bahkan, terdapat temuan titik api di sejumlah wilayah konsesi perkebunan dan pertambangan. Pengeringan lahan gambut melalui pembuatan kanal juga menyebabkan kebakaran semakin sulit dipadamkan.
Kondisi tersebut, menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak cukup dipandang sebagai bencana alam semata, melainkan berkaitan dengan aktivitas manusia, kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dan lemahnya pencegahan. Allah Swt. telah mengingatkan dalam Al-Qur’an surah ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Dalam Islam, tobat bukan sekadar mengakui kesalahan atau menyampaikan penyesalan, melainkan harus diwujudkan dengan meninggalkan kemaksiatan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa syarat diterimanya tobat adalah menghentikan perbuatan maksiat, menyesalinya, dan bertekad tidak mengulanginya.
Jika dikaitkan dengan persoalan lingkungan, tobat ekologis harus diwujudkan dengan menghentikan segala bentuk eksploitasi yang merusak alam, memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, serta berkomitmen menjalankan ketentuan Allah dalam pengelolaan lingkungan.
Oleh karena itu, seruan tobat ekologis tidak boleh berhenti pada perubahan perilaku masyarakat, tetapi juga harus menyentuh kebijakan dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Salah satu akar persoalan yang disoroti adalah paradigma kapitalisme yang memandang alam sebagai komoditas ekonomi untuk menghasilkan keuntungan. Hutan, gunung, laut, sungai, dan berbagai kekayaan alam lainnya dieksploitasi demi kepentingan materi.
Kebebasan kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalisme juga memungkinkan penguasaan sumber daya alam oleh individu maupun korporasi dalam skala besar. Akibatnya, kepentingan keuntungan sering kali lebih diutamakan daripada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Berbeda dengan paradigma tersebut, Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah Swt. yang harus dikelola berdasarkan ketentuan syariat. Sumber daya alam yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak termasuk kepemilikan umum yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Dalam Islam, pemimpin merupakan raa’in atau pengurus urusan rakyat sekaligus junnah, yaitu pelindung bagi masyarakat. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Artinya, negara tidak boleh hanya berperan sebagai regulator yang memfasilitasi kepentingan perusahaan, tetapi harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak merugikan rakyat. Negara wajib melakukan pencegahan bencana, mengawasi aktivitas perusahaan, menindak pelaku perusakan lingkungan, serta memulihkan kerusakan yang terjadi. Kekuasaan merupakan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Islam juga memberikan aturan yang jelas dalam menjaga kelestarian alam. Allah Swt. melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 205. Rasulullah saw. pun mengajarkan prinsip laa dharara wa laa dhiraara, yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
Prinsip tersebut menjadi dasar larangan melakukan pembakaran lahan, mencemari sumber air, dan menjalankan aktivitas pertambangan yang membahayakan kehidupan. Islam juga menganjurkan penanaman pohon sebagai amal sedekah apabila hasilnya dimanfaatkan manusia maupun hewan.
Sebenarnya, itu semua menunjukkan bahwa menjaga pepohonan, hutan, dan keseimbangan alam merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah, bukan sekadar kepentingan ekonomi atau kebutuhan manusia saat ini.
Penjagaan lingkungan dalam Islam juga mencakup pengelolaan air, lahan, dan perlindungan hewan. Islam melarang penggunaan air secara berlebihan serta tindakan yang mencemari sumber air. Dalam pengelolaan lahan, terdapat konsep ihya’ul mawat, yaitu menghidupkan tanah mati agar produktif, dan konsep hima, yaitu perlindungan kawasan tertentu oleh negara demi kemaslahatan masyarakat. Islam juga mengajarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk hidup.
Rasulullah saw. menceritakan seorang wanita yang mendapatkan ampunan Allah karena memberi minum seekor anjing, sementara wanita lainnya mendapatkan azab karena mengurung kucing hingga mati kelaparan. Selain aturan pencegahan, Islam menetapkan sanksi ta’zir bagi pelanggaran yang merusak lingkungan agar memberikan efek jera dan mencegah kerusakan berulang.
Gerakan tobat ekologis yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat tentu patut diapresiasi. Namun, perubahan individu saja tidak cukup apabila akar persoalan yang menyebabkan kerusakan lingkungan belum diselesaikan. Pemilahan sampah, penghematan energi, penanaman pohon, dan peningkatan pengawasan merupakan tindakan baik, tetapi harus disertai pembenahan tata kelola sumber daya alam secara mendasar.
Jika orientasi keuntungan masih lebih diutamakan daripada keselamatan rakyat dan kelestarian alam, kerusakan lingkungan berpotensi terus berulang meskipun terjadi pergantian pejabat maupun pelaku usaha. Karena itu, diperlukan perubahan paradigma dan sistem yang menjadikan kemaslahatan rakyat serta ketaatan terhadap aturan Allah sebagai landasan pengelolaan kehidupan.
Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran dan melakukan muhasabah lil hukkam, yaitu mengoreksi serta memberikan nasihat kepada penguasa ketika terdapat kebijakan yang merugikan rakyat dan bertentangan dengan ketentuan Allah. Kritik terhadap kebijakan yang merusak lingkungan merupakan bentuk kepedulian terhadap umat.
Generasi muda dan kaum muslim perlu mengambil bagian dalam menyampaikan pandangan Islam terhadap persoalan lingkungan, bukan hanya berhenti pada membagikan informasi atau mengikuti gerakan sosial. Umat perlu membangun kesadaran historis Islam, kesadaran politik Islam, dan kesadaran partisipasi agar mampu memahami akar persoalan serta terlibat dalam perubahan menuju kehidupan yang berlandaskan syariat Islam.
Tobat ekologis tidak boleh berhenti sebagai slogan atau seruan moral semata. Tobat harus dibuktikan dengan keberanian menghentikan tindakan yang merusak, memperbaiki dampak kerusakan, memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang dirugikan, serta mengubah tata kelola lingkungan agar sesuai dengan ketentuan Allah Swt.
Islam telah memberikan aturan yang menyeluruh dalam menjaga alam, mulai dari larangan merusak bumi, perlindungan hutan dan hewan, pengelolaan air dan lahan, hingga tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat.
Oleh karena itu, solusi mendasar yang ditawarkan adalah kembali kepada penerapan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam. Sebab, manusia bukan diciptakan untuk mengeksploitasi bumi tanpa batas, melainkan mengemban amanah untuk menjaga kehidupan dan seluruh ciptaan Allah Swt.
Khoeriyah Apendi
Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok
