DEPOKPOS – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia mengingatkan kita pada sebuah peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Tepat 70 tahun silam, Mohammad Hatta, wakil presiden pertama sekaligus salah satu proklamator kemerdekaan, mengambil keputusan serupa. Pada 1 Desember 1956, Bung Hatta resmi mengakhiri masa jabatannya setelah mengalami perbedaan pandangan politik yang semakin tajam dengan Presiden Soekarno.
Keputusan itu bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, melainkan menjadi penanda berakhirnya sebuah babak penting dalam perjalanan politik Indonesia. Ada sesuatu yang menarik ketika dua peristiwa yang terpaut tujuh dekade tersebut dipertemukan. Keduanya memperlihatkan bahwa jabatan wakil presiden, betapapun tinggi kedudukannya dalam struktur pemerintahan, tidak selalu menjamin keselarasan politik dengan presiden.
Di balik simbol pasangan kepemimpinan nasional, selalu ada dinamika kekuasaan, perbedaan pemikiran, kepentingan politik, dan pertimbangan pribadi yang dapat memengaruhi keberlangsungan sebuah pemerintahan. Meski demikian, tentu saja, pengunduran diri Hatta dan berhentinya Gibran tidak bisa begitu saja disamakan. Keduanya berlangsung dalam konteks politik, sistem ketatanegaraan, serta tantangan zaman yang berbeda.
Hatta berada dalam situasi ketika Indonesia masih berusaha menemukan bentuk pemerintahan yang stabil setelah kemerdekaan. Sementara itu, Gibran mengambil keputusan di tengah kehidupan demokrasi yang telah mengalami berbagai perubahan konstitusional, dengan mekanisme hukum dan kelembagaan yang jauh lebih mapan. Bagi Bung Hatta, mundur dari jabatan wakil presiden merupakan keputusan yang tidak lahir secara tiba-tiba.
Hubungannya dengan Soekarno yang dahulu dikenal sebagai Dwi Tunggal semakin mengalami keretakan. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam memandang arah perjalanan bangsa. Hatta cenderung menekankan demokrasi konstitusional, rasionalitas dalam pengelolaan negara, serta pentingnya pembatasan kekuasaan. Sebaliknya, Soekarno semakin mengembangkan gagasan kepemimpinan yang terpusat melalui konsep Demokrasi Terpimpin.
Perbedaan tersebut bukan semata-mata persoalan siapa yang lebih berkuasa atau siapa yang harus mengikuti kehendak siapa. Ada pertarungan gagasan mengenai bagaimana negara seharusnya dijalankan. Hatta melihat bahwa demokrasi membutuhkan lembaga yang kuat, pembagian kekuasaan, dan ruang bagi perbedaan pendapat. Dalam pandangannya, kekuasaan tidak seharusnya bertumpu terlalu besar pada satu orang, sekalipun orang tersebut memiliki kharisma dan jasa besar dalam perjuangan kemerdekaan.
Keputusan Hatta untuk mundur akhirnya menjadi peristiwa bersejarah. Indonesia kehilangan sosok wakil presiden yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan awal republik. Lebih dari itu, berakhir pula simbol kebersamaan dua tokoh yang selama bertahun-tahun menjadi representasi perjuangan kemerdekaan. Dwi Tunggal yang dahulu menyatukan dua karakter dan pemikiran berbeda akhirnya tidak lagi berada dalam satu pemerintahan.
Yang lebih menarik, setelah Hatta berhenti, Indonesia tidak segera mengisi jabatan wakil presiden. Kursi tersebut kosong hingga 1973, ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Soeharto. Artinya, Indonesia menjalani kekosongan jabatan wakil presiden selama lebih dari 16 tahun. Sebuah rentang waktu yang cukup panjang untuk sebuah negara yang sedang mengalami perubahan politik besar.
Kekosongan itu memperlihatkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan, keberadaan wakil presiden ternyata tidak selalu dianggap sebagai kebutuhan mendesak oleh penguasa. Negara tetap berjalan, pemerintahan tetap mengambil keputusan, dan roda birokrasi tetap berputar meskipun jabatan orang nomor dua di pemerintahan tidak terisi. Akan tetapi, apakah keadaan tersebut benar-benar ideal? Tentu saja menjadi pertanyaan yang layak direnungkan.
Di sinilah kita perlu membedakan antara pemerintahan yang tetap berjalan dan pemerintahan yang memiliki sistem kelembagaan yang sehat. Sebuah negara mungkin mampu bertahan tanpa wakil presiden, tetapi bukan berarti kekosongan jabatan tersebut tidak memiliki konsekuensi. Wakil presiden bukan hanya pelengkap dalam struktur pemerintahan. Dalam kondisi tertentu, ia merupakan bagian penting dari mekanisme kesinambungan kepemimpinan nasional.
Pengalaman Indonesia juga bukan satu-satunya contoh di dunia. Sejumlah negara pernah mengalami kekosongan jabatan wakil presiden akibat pengunduran diri, kematian, atau naiknya wakil presiden menjadi presiden. Amerika Serikat, misalnya, memiliki sejarah panjang kekosongan jabatan tersebut sebelum akhirnya Amandemen ke-25 pada 1967 mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
Bahkan, ada negara yang dalam sistem pemerintahannya memang tidak menyediakan jabatan wakil presiden. Kamerun, misalnya, tidak memiliki posisi wakil presiden dalam struktur pemerintahannya saat ini. Hal ini perlu dibedakan dari kekosongan jabatan selama puluhan tahun karena keduanya merupakan persoalan konstitusional yang berbeda. Perbandingan tersebut memberikan pelajaran bahwa setiap negara memiliki cara tersendiri dalam mengatur kesinambungan kekuasaan.
Ada negara yang menganggap wakil presiden sebagai bagian mutlak dari struktur eksekutif, ada pula yang mengandalkan mekanisme suksesi melalui jabatan lain. Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya wakil presiden, melainkan oleh seberapa kuat sistem konstitusional menjamin keberlangsungan pemerintahan ketika terjadi perubahan kepemimpinan.
Dalam konteks Indonesia sekarang, berhentinya Gibran semestinya menjadi momentum untuk melihat kembali kedudukan dan fungsi wakil presiden. Apakah posisi tersebut selama ini benar-benar ditempatkan sebagai mitra strategis presiden atau lebih banyak menjadi simbol politik dalam sebuah koalisi kekuasaan? Pertanyaan ini penting karena wakil presiden dipilih bersama presiden melalui pemilihan umum.
Keduanya memperoleh mandat politik dari rakyat, tetapi dalam praktik pemerintahan, ruang gerak wakil presiden sangat bergantung pada pembagian tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh presiden. Kita tidak bisa menutup mata bahwa hubungan presiden dan wakil presiden sering kali menyimpan dinamika tersendiri. Ketika keduanya memiliki kesamaan pandangan, pemerintahan relatif mudah menampilkan kesatuan sikap.
Ketika muncul perbedaan kepentingan atau ketidaksepahaman, posisi wakil presiden dapat menjadi serba sulit. Ia harus tetap menjaga loyalitas terhadap presiden, tetapi pada saat yang sama memiliki tanggung jawab konstitusional kepada negara dan rakyat. Pengalaman Hatta semestinya menjadi pengingat bahwa kesetiaan politik tidak boleh menghilangkan prinsip. Dalam sebuah pemerintahan demokratis, perbedaan pendapat bukanlah sesuatu yang harus ditakuti.
Justru, perbedaan dapat menjadi instrumen pengawasan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa koreksi. Wakil presiden idealnya bukan sekadar orang yang selalu mengiyakan keputusan presiden, melainkan mitra yang mampu memberikan pertimbangan, menyampaikan kritik, dan menawarkan alternatif kebijakan ketika diperlukan. Di sisi lain, pengunduran diri Gibran juga harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap konstitusi.
Berhentinya seorang pejabat negara sebelum masa jabatannya berakhir bukan alasan untuk menciptakan kegaduhan politik yang berkepanjangan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum, transparan, dan tidak dijadikan alat untuk mempertajam persaingan antarkelompok politik.
Konstitusi Indonesia sebenarnya telah menyediakan mekanisme untuk menghadapi kekosongan jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden lowong, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia sekarang memiliki perangkat konstitusional yang berbeda dibandingkan dengan masa ketika Hatta mengundurkan diri.
Dengan demikian, kekosongan jabatan tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana proses pengisian jabatan tersebut dilakukan. Jangan sampai pemilihan wakil presiden pengganti hanya menjadi ajang kompromi elite, pembagian kekuasaan, atau transaksi politik di antara partai-partai. Wakil presiden bukan hadiah bagi kelompok politik tertentu.
Jabatan itu merupakan amanah publik yang harus diisi oleh sosok dengan kapasitas, integritas, dan kemampuan bekerja sama dengan presiden. Di tengah situasi politik yang terus berkembang, masyarakat juga perlu menjaga sikap kritis. Pengunduran diri Gibran tidak seharusnya hanya dipandang dari sudut kepentingan kelompok yang mendukung atau menentangnya.
Publik berhak mengetahui alasan, proses, serta konsekuensi konstitusional dari keputusan tersebut. Transparansi menjadi penting agar tidak berkembang spekulasi yang justru memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Peristiwa berhentinya Gibran dan sejarah pengunduran diri Hatta mengajarkan bahwa jabatan publik bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara.
Kekuasaan memiliki batas waktu, batas kewenangan, dan tanggung jawab moral. Seseorang boleh saja meninggalkan jabatan, tetapi tanggung jawab terhadap bangsa dan negara tidak serta-merta berakhir bersama jabatan tersebut. Tujuh puluh tahun lalu, Hatta meninggalkan kursi wakil presiden dengan membawa warisan pemikiran tentang demokrasi, integritas, dan etika kekuasaan.
Ia membuktikan bahwa seseorang tetap dapat memberikan sumbangan besar kepada bangsa meskipun tidak lagi berada di lingkaran pemerintahan. Kini, sejarah kembali mencatat berhentinya seorang wakil presiden sebelum masa jabatannya selesai. Peristiwa ini tentu memiliki latar belakang dan konsekuensi yang berbeda, tetapi sama-sama mengingatkan kita bahwa jabatan negara bukanlah tujuan akhir dari sebuah pengabdian.
Indonesia tidak perlu takut menghadapi kekosongan jabatan wakil presiden. Yang justru harus dikhawatirkan adalah apabila kekuasaan berjalan tanpa prinsip, pergantian pejabat tidak disertai kedewasaan politik, dan kepentingan elite lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Sejarah tidak akan hanya mencatat siapa yang pernah menduduki kursi wakil presiden dan berapa lama ia menjabat.
Sejarah juga akan menilai bagaimana seseorang menggunakan kekuasaan, bagaimana ia menyikapi perbedaan, serta bagaimana ia mengambil keputusan ketika berhadapan dengan kepentingan bangsa. Kursi wakil presiden boleh kosong untuk sementara waktu, tetapi jangan sampai nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab, dan kepentingan rakyat ikut kehilangan tempatnya.
____________
* Penggagas Forum for Business and Investment Policy Studies (FBIPS)
