DEPOKPOS – Dilansir dari Pojok Bekasi (26/10/2026), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Pemkab Bekasi kembali mengambil langkah untuk menuntaskan permasalahan banjir dengan menormalisasi kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) sepanjang 16 km.
Negara telah menggelontorkan dana Rp2 miliar untuk proyek ini. Sisa pekerjaan tinggal 1 km yang melintasi Cibitung, Tambun Utara, dan Sukawangi, dan ditargetkan tuntas pada akhir 2026.
Pengerukan kali dilakukan untuk melancarkan aliran sungai. Tiga jembatan di Desa Sri Amur, Tambun Utara, dibongkar karena dinilai menyempitkan tampungan sungai dan menghambat debit air.
Normalisasi ini sudah berjalan dalam dua paket pengerjaan sejak Agustus hingga September 2026, dengan mengerahkan 10 alat berat untuk mengangkat lumpur dan sedimentasi yang menumpuk selama bertahun-tahun karena sungai ini belum pernah dinormalisasi.
Namun, perlu diketahui, banjir di Bekasi Utara bukan sekadar persoalan lumpur dan jembatan. Ia adalah masalah struktural. Data Pemkab Bekasi mencatat 85 persen kawasan perumahan terdampak banjir, dengan 51 desa dan 216 titik banjir akibat luapan Kali Citarum dan Kali CBL.
Angka ini bukanlah angka yang kecil. Pola banjir yang berulang ini menunjukkan adanya kesalahan perencanaan sejak awal, akibat alih fungsi lahan dan drainase yang buruk. Perumahan dibangun di kawasan rendah yang sebelumnya adalah sawah dan daerah resapan air.
Solusi Hilir Tidak Akan Cukup, Jika Hulu Terus Dirusak
Selama ini pola penanganan banjir di Bekasi selalu sama: banjir terjadi, warga mengungsi, alat berat didatangkan. Pemerintah hanya fokus pada pengerukan dan pembongkaran jembatan. Padahal, solusi hilir tidak akan pernah cukup, jika hulu terus dirusak.
Hutan, sawah produktif, dan lahan resapan yang seharusnya berfungsi sebagai spons raksasa untuk menyerap jutaan kubik air hujan, kini telah berubah menjadi kawasan perumahan, pergudangan, dan wisata.
Pengerukan Kali CBL sepanjang 16 km memang akan menambah kapasitas tampung sungai untuk sementara waktu. Namun tanpa pemulihan kawasan hulu yang sudah kritis, tanpa pembukaan kembali drainase alami yang sudah mati karena tertutup bangunan liar dan perumahan, serta tanpa perbaikan tata ruang yang semrawut, lumpur akan kembali menumpuk, sampah akan kembali menyumbat, dan air akan kembali meluap dalam waktu singkat.
Karena akar paling dalam dari banjir adalah alih fungsi lahan yang brutal dan tidak terkendali. Inilah logika pembangunan yang hanya mengejar keuntungan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor properti, tanpa pernah menghitung daya dukung lingkungan. Developer mendapat untung triliunan, sementara rakyat kecil yang menanggung rugi kebanjiran setiap tahun. Sawah hilang, resapan hilang. Yang tersisa hanya beton yang memantulkan air kembali ke rumah-rumah warga.
Pembangunan seperti ini jelas tidak memperhitungkan keseimbangan ekosistem dan keselamatan masyarakat, melainkan hanya kemaslahatan investor. Negara gagal membangun tata kelola lingkungan yang terpadu.
Lemahnya pengawasan pembangunan, longgarnya pengendalian alih fungsi lahan, dan buruknya pengelolaan sampah membuat masyarakat terus-menerus menanggung dampak kerusakan lingkungan.
Pemerintah cenderung hadir setelah banjir terjadi, dengan memberikan bantuan darurat. Padahal, sejak awal proyek dan pengerukan dimulai, pengawasan ketat dan penegakan tata ruang seharusnya dilakukan untuk mencegah bencana.
Allah Swt. telah mengingatkan hal ini dalam firman-Nya:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ٤١
Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41)
Ayat ini menegaskan bahwa banjir yang berulang bukanlah sekadar bencana alam, melainkan buah dari tangan manusia yang merusak tata kelola lingkungan.
Islam: Pembangunan Harus Tunduk pada Syariat
Dalam pandangan Islam, negara wajib menerapkan tata kelola lingkungan secara menyeluruh. Artinya, banjir tidak boleh lagi ditangani secara parsial, hanya dengan mengeruk sungai saat air sudah meluap.
Negara harus mengintegrasikan pengelolaan kawasan hulu dan hilir secara terpadu, memulihkan daerah resapan yang hilang, menjaga daerah aliran sungai (DAS) dari bangunan liar, serta membenahi keseluruhan sistem drainase. Dengan demikian, pencegahan banjir menjadi kebijakan utama, bukan sekadar penanganan darurat.
Pembangunan pun harus tunduk pada aturan syariat dan daya dukung lingkungan. Negara berkewajiban mengendalikan secara ketat alih fungsi hutan, sawah, dan kawasan resapan, serta melarang setiap aktivitas pembangunan yang menimbulkan kerusakan dan membahayakan masyarakat. Kepentingan investasi dan keuntungan ekonomi segelintir pihak harus tunduk pada kemaslahatan rakyat banyak.
Namun, semua itu tidak akan berjalan tanpa pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas. Negara wajib mengendalikan izin pembangunan demi mencegah alih fungsi kawasan resapan, serta menindak tegas pihak mana pun yang merusak hutan dan ekosistem.
Selama izin masih bisa dibeli, pelanggaran hanya dibalas dengan teguran, dan penegakan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka proyek normalisasi miliaran rupiah pun hanya akan menjadi proyek seremonial.
Dalam sistem pemerintahan Islam, negara tidak hanya berfungsi sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai penjaga amanah. Ia hadir untuk memastikan tidak ada satu pun jengkal lahan resapan yang dikorbankan demi kepentingan segelintir orang, karena keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Wallahu a’lam bish-shawab
