DEPOKPOS – Muhammad Hasbi Al Aqib, siswa kelas II SDN 1 Kebondalem, Pemalang, berusia tujuh tahun. Di usia ketika anak seharusnya sibuk belajar membaca dan bermain, ia meninggal pada 30 September 2026 setelah dirawat di rumah sakit.
Keluarga menyebut Hasbi diduga dipukul dan ditendang tiga kakak kelasnya. Ia baru bercerita setelah kondisinya memburuk. Cerita itu menyisakan pertanyaan: mengapa anak sekecil itu memilih diam?
Jawabannya tidak sederhana, tetapi arahnya jelas. Anak diam ketika ia tidak yakin akan dilindungi. Ia takut dipukul lagi, takut tidak dipercaya, atau takut mengadu justru membuat keadaan lebih buruk. Rasa takut itu tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dalam lingkungan yang membiarkan perundungan dianggap sebagai “kenakalan anak-anak”.
Kasus Hasbi menunjukkan sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang aman. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mencopot kepala sekolahnya, dan Ombudsman Jawa Tengah mendesak bupati menindaklanjuti kasus ini secara serius. Langkah itu perlu, tetapi pencopotan satu orang tidak boleh menjadi akhir cerita. Yang harus dibenahi adalah sistemnya.
Pertama, sekolah wajib punya mekanisme pelaporan yang benar-benar bekerja. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sudah mewajibkan satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Faktanya, banyak sekolah, terutama di tingkat dasar, hanya memiliki TPPK di atas kertas. Tim itu perlu dikenal siswa dan orang tua, mudah dijangkau, dan dipercaya. Anak kelas dua SD tidak akan menulis laporan resmi. Guru harus peka membaca perubahan perilaku: murung, takut ke sekolah, atau meminta dijemput lebih cepat.
Kedua, keterbukaan harus menjadi budaya. Wakil Gubernur Jawa Tengah yang menjenguk keluarga korban mendorong sekolah lebih terbuka dan berkomunikasi dengan wali murid. Pesan itu penting. Sekolah yang menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik justru merusak kepercayaan publik. Reputasi sekolah dibangun dari keberanian mengakui masalah dan menanganinya dengan jujur, bukan dari ketiadaan kasus yang terdengar keluar.
Ketiga, kita perlu melihat pelaku secara utuh. Dua anak berhadapan dengan hukum dalam perkara ini dititipkan selama enam bulan di lembaga perlindungan dan kesejahteraan sosial. Mereka juga anak-anak, dan hak-haknya dijamin Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pembinaan dan keadilan restoratif. Namun pendekatan itu tidak boleh dimaknai sebagai pemakluman. Keadilan bagi korban tetap harus ditegakkan, sementara pembinaan bagi pelaku harus nyata. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah dari mana anak-anak belajar kekerasan: dari rumah, tontonan, atau lingkungan sekolah yang membiarkannya?
Keempat, orang tua dan masyarakat tidak boleh berhenti pada kemarahan di media sosial. Kemarahan yang reda bersama tren berikutnya tidak akan mengubah apa pun. Yang dibutuhkan adalah pengawasan terus-menerus, mulai dari komite sekolah yang kritis sampai orang tua yang membangun komunikasi hangat dengan anaknya, supaya anak merasa aman bercerita sejak hari pertama ia mengalami sesuatu.
Pemerintah daerah pun perlu menjadikan kasus ini titik balik. Audit penerapan TPPK di seluruh sekolah, pelatihan guru mendeteksi tanda perundungan, dan kanal pengaduan yang menjamin kerahasiaan pelapor adalah langkah konkret yang bisa segera dilakukan. Tanpa itu, kita hanya menunggu Hasbi berikutnya.
Hasbi tidak akan kembali. Namun kematiannya bisa mengubah cara kita memandang sekolah: bukan sekadar tempat anak menimba ilmu, melainkan tempat negara berjanji menjaga keselamatan mereka. Janji itu terlalu mahal untuk dilanggar lagi.
Leyrissa Syafitri
Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
