Oleh: Saffanah Ilmi Mursyidah, Lulusan Perencanaan Wilayah dan Kota
DEPOKPOS – Aksi demonstrasi mahasiswa pada Rabu (28/10) di depan Gedung UOB Jakarta menyuarakan pesan yang sangat mendasar. Sebuah spanduk raksasa bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” dibentangkan persis di hadapan barisan aparat. Massa aksi menuntut penetapan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengadilan tegas bagi korporasi penanggung jawab, serta penuntasan integrasi tata kelola lahan secara berkeadilan.
Jeritan mahasiswa di jalanan ibu kota adalah cerminan atas realitas kelam yang melilit negeri ini. Penguasaan jutaan hektare hutan oleh segelintir oligarki telah terbukti melahirkan kerusakan lingkungan berskala masif dan menyengsarakan masyarakat luas. Ketimpangan yang terjadi sungguh mencolok: para pemilik modal meraup keuntungan (cuan) finansial berlimpah dari konsesi lahan, sementara rakyat kecil di pinggiran hutan justru harus menanggung derita akibat banjir bandang, tanah longsor, hingga paparan kabut asap karhutla yang merusak kesehatan dan melumpuhkan ekonomi.
Kebuntuan Kapitalisme dan Akar Masalah Sistemik
Mengapa krisis ekologis ini seolah menjadi agenda tahunan yang tak kunjung usai? Jika dicermati secara jernih, akar masalahnya terletak pada paradigma politik-ekonomi kapitalisme sekuler yang diadopsi dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam pandangan kapitalisme, hutan dan kekayaan alam dipandang tak ubahnya komoditas dagang yang bebas diprivatisasi demi memburu pertumbuhan ekonomi instan.
Negara, dalam kerangka sistem ini, sering kali berjarak dan bertindak layaknya pialang izin yang membagi-bagikan konsesi lahan publik kepada para pemilik modal. Pendekatan ini terbukti gagal menyelaraskan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian ekologis. Regulasi demi regulasi yang dibuat kerap kali tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan modal. Ketimpangan kepemilikan lahan dan kerusakan alam adalah keniscayaan dari sistem yang menuhankan profit di atas keselamatan publik.
Saatnya Melirik Solusi Islam: Konstruksi Syariat untuk Tata Kelola Lahan
Ketika solusi berbasis sistem yang ada terus menemui jalan buntu, sudah saatnya masyarakat dan para pengambil kebijakan secara terbuka melirik dan mempertimbangkan solusi alternatif dari tatanan politik-ekonomi Islam. Islam bukan sekadar ajaran ritual, melainkan memiliki konstruksi hukum yang sangat maju, rasional, dan berkeadilan dalam mengelola kekayaan alam.
Ada empat pilar mendasar dalam syariat Islam yang menawarkan jawaban konkret atas carut-marut pengelolaan hutan:
1. Meluruskan Status Kepemilikan: Hutan adalah Al-Milkiyyah Al-’Ammah
Islam membagi kepemilikan menjadi tiga kategori: individu, negara, dan umum. Hutan, air, dan sumber energi yang menguasai hajat hidup orang banyak secara tegas ditetapkan sebagai harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-’ammah). Syariat melarang keras penguasaan hutan oleh pribadi, swasta, apalagi oligarki.
Prinsip ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:
المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَاءِ، وَالكَلَإِ، وَالنَّارِ
“Kaum muslim berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Hutan masuk dalam kategori padang rumput (al-kala’) dan sumber daya alam (an-nar). Dalam hukum Islam, negara pun tidak berhak mengalihkan kepemilikan umum ini menjadi milik privat korporasi. Privatisasi atas hutan adalah akar kezaliman yang wajib dikoreksi.
2. Orientasi Pengelolaan untuk Kemaslahatan Publik
Karena hutan adalah milik bersama seluruh rakyat, posisi negara dalam Islam adalah sebagai pengelola (mudir), bukan pialang apalagi penjual. Seluruh hasil dan manfaat dari pengelolaan hutan wajib dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat luas—seperti pembangunan fasilitas publik, pendidikan, dan kesehatan—tanpa mencari keuntungan komersial dari rakyatnya sendiri.
3. Keharaman Pengrusakan Lingkungan (Fasad fi al-Ardh)
Eksploitasi ugal-ugalan, pembalakan liar, serta pembakaran hutan dikategorikan dalam Islam sebagai perbuatan fasad (pengrusakan) yang hukumnya haram dan tergolong tindak pidana. Allah SWT berfirman:
وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya…” (QS. Al-A’raf [7]: 56)
Selain itu, kaidah fiqh yang berakar dari hadis Nabi SAW secara tegas membatasi tindakan yang merugikan publik:
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Majah dan Ahmad)
Membakar hutan dan memicu bencana banjir jelas merupakan tindakan dharar (mencelakakan publik) yang menuntut sanksi tegas (ta’zir) dari negara kepada para pelakunya.
4. Memulihkan Peran Negara sebagai Ra’in dan Junnah
Islam mendefinisikan kekuasaan sebagai amanah untuk mengurus dan melindungi rakyat. Rasulullah SAW bersabda:
الإِمَامُ رَاعٍ وَوَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Negara wajib hadir sebagai perisai (junnah) yang membentengi hutan dari cengkeraman korporasi rakus, sekaligus melindungi warga dari ancaman bencana ekologis.
Mengambil Langkah Berani menuju Perubahan Realistis
Suara tajam yang dipekakkan para mahasiswa di Jakarta tidak boleh berhenti sebagai angin lalu. Menghadapi ancaman krisis ekologis dan dominasi oligarki, kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada resep lama yang terbukti gagal.
Saatnya kita membuka mata dan pikiran untuk mendiskusikan serta menerapkan gagasan-gagasan sistemik dari Islam. Menjadikan syariat Islam sebagai acuan tata kelola sumber daya alam bukanlah hal yang utopis, melainkan langkah rasional dan berani untuk mengembalikan hak milik publik, menjaga kelestarian alam, serta mewujudkan keadilan sosial yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia. Wallahu a’lam bi shawab.
Tentang Penulis: Saffanah Ilmi Mursyidah, praktisi pendidikan dan pemerhati isu-isu umat dan sosial politik Islam. Aktif menulis di berbagai media dakwah.
