DEPOKPOS – Setiap hari, peternak ayam petelur harus berjibaku merawat ternaknya. Pakan harus tersedia, kesehatan ayam harus dijaga, dan biaya operasional mesti dipenuhi agar produksi tetap berjalan. Mereka berharap telur yang dihasilkan dapat dijual dengan harga layak sehingga mampu menutup biaya produksi sekaligus memberikan penghasilan bagi keluarga. Namun, apa daya, ketika telur melimpah di pasaran dan harga jual justru anjlok, peternak kecil kembali menjadi pihak yang menanggung kerugian.
Telur yang dihasilkan setiap hari tidak serta-merta mendatangkan keuntungan. Bahkan, ketika harga jual tidak sebanding dengan biaya produksi, peternak bisa kesulitan mempertahankan usahanya. Kondisi ini bukan sekadar kekhawatiran, DetikJatim (5/11/2026) melaporkan harga telur di tingkat produsen Jawa Timur turun dari Rp22.050 per kilogram pada 30 September menjadi Rp20.661 per kilogram pada 30 Oktober 2026. Sementara itu, produksi telur nasional mengalami surplus sekitar 92.816 ton.
Persoalan ini tentu tidak bisa dipandang sebatas kelebihan produksi atau mekanisme permintaan dan penawaran. Ada persoalan mendasar dalam tata kelola peternakan yang membuat peternak kecil berada pada posisi lemah. Inilah wajah tata kelola ekonomi kapitalistik yang lebih memberikan ruang kepada pemilik modal besar daripada melindungi keberlangsungan usaha rakyat.
Peternak Kecil Kalah Bersaing
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, kekuatan modal menjadi salah satu penentu utama keberlangsungan usaha. Korporasi besar memiliki kemampuan finansial, teknologi, dan jaringan pemasaran yang jauh lebih kuat. Mereka dapat memproduksi telur dalam skala besar, menekan biaya produksi, menentukan strategi harga, bahkan menguasai pasar hingga jaringan ritel.
Sebaliknya, peternak rakyat harus menghadapi berbagai keterbatasan. Kapasitas produksi yang kecil, harga sarana produksi peternakan yang mahal, keterbatasan modal, serta jaringan pemasaran yang sempit membuat mereka sulit bersaing secara seimbang dengan perusahaan besar.
Tekanan tersebut juga terlihat dari pemberitaan CNBC Indonesia (9/6/2026) mengenai harga telur di tingkat peternak yang terjun bebas. Dalam pemberitaan itu, HPP rata-rata telur disebut sekitar Rp24.000 per kilogram. Artinya, ketika harga jual berada di bawah biaya pokok produksi, peternak harus menanggung kerugian.
Ketimpangan ini semakin terasa ketika korporasi menguasai rantai usaha dari hulu hingga hilir melalui model perusahaan integrator. Mulai dari penyediaan bibit, pakan, proses produksi, hingga pemasaran berada dalam kendali perusahaan besar. Akibatnya, peternak kecil semakin sulit memperoleh posisi tawar yang kuat.
Bahkan, persoalan kelebihan produksi turut menjadi perhatian pemerintah. Bisnis.com (12/5/2026) memberitakan, populasi ayam petelur mengalami peningkatan hampir 30 persen. Kondisi tersebut ikut memengaruhi keseimbangan produksi dan harga telur di tingkat peternak.
Di sisi lain, negara justru lebih banyak berperan sebagai regulator dan fasilitator. Rakyat dibiarkan bersaing dalam mekanisme pasar, meskipun kemampuan dan modal yang dimiliki tidak sama. Ibarat pertandingan, peternak kecil dan korporasi besar ditempatkan dalam satu arena, tetapi dengan kekuatan yang sangat berbeda.
Kebijakan yang hanya bersifat sementara untuk mengatasi anjloknya harga tentu tidak akan menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya. Selama tata kelola peternakan masih bertumpu pada mekanisme kapitalisme, peternak rakyat akan terus menghadapi ketidakpastian. Ketika harga jatuh, mereka menanggung kerugian. Ketika biaya produksi naik, mereka kembali terdesak.
Padahal, peternakan bukan semata-mata urusan bisnis. Di dalamnya ada kehidupan peternak yang harus dilindungi dan kebutuhan pangan masyarakat yang wajib dipenuhi. Karena itu, negara seharusnya tidak sekadar menjadi penonton atau pembuat regulasi, tetapi hadir sebagai pengurus yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.
Islam Mengatur Peternakan secara Menyeluruh
Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan kapitalisme. Negara dalam Islam bukan sekadar regulator, melainkan raa’in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung rakyat). Penguasa bertanggung jawab memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi dan tidak membiarkan mereka menghadapi kesulitan hidup sendirian.
Rasulullah saw. bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan, kepemimpinan merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, dalam sistem Khilafah, Khalifah wajib mengurus persoalan rakyat berdasarkan syariat Islam, termasuk menjamin keberlangsungan usaha peternakan.
Negara akan menjamin peternak memperoleh akses terhadap sarana produksi yang berkualitas dengan harga terjangkau. Ketersediaan bibit unggul, pakan, obat-obatan, serta teknologi peternakan harus diperhatikan. Peternak yang memiliki keterbatasan modal dapat diberikan bantuan melalui Baitul Mal sesuai ketentuan syariat sehingga mereka tetap mampu menjalankan usahanya.
Begitu pula, Khilafah akan mengawasi rantai tata niaga melalui qadhi hisbah (hakim yang menangani pelanggaran hak-hak publik). Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah penimbunan, kecurangan, manipulasi harga, dan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat. Dengan begitu, mekanisme pasar dapat berjalan secara wajar tanpa dominasi pihak tertentu.
Negara juga bertanggung jawab menyediakan infrastruktur pendukung, seperti jalan, sarana transportasi, dan fasilitas distribusi. Dukungan teknologi peternakan terus dikembangkan agar produktivitas meningkat dan biaya produksi dapat ditekan. Dengan pengelolaan seperti ini, peternak tidak dibiarkan berjuang sendiri menghadapi persoalan usaha.
Lebih dari itu, Islam memiliki aturan kepemilikan yang jelas. Sumber daya alam yang termasuk milik umum tidak boleh diserahkan pengelolaannya kepada segelintir korporasi untuk kepentingan bisnis. Negara wajib mengelolanya demi kemaslahatan rakyat. Hasil pengelolaannya dapat menjadi salah satu sumber pemasukan Baitul Mal untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat.
Dengan penerapan syariat Islam secara kaffah, negara akan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab kepemimpinan, bukan menyerahkannya kepada persaingan pasar. Peternak kecil maupun pelaku usaha besar mendapatkan kesempatan menjalankan kegiatan ekonomi sesuai ketentuan syariat, tanpa membiarkan kekuatan modal melahirkan kezaliman dan ketimpangan.
Anjloknya harga telur semestinya menjadi pelajaran bahwa persoalan peternakan tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan sesaat. Selama negara masih berpijak pada paradigma kapitalisme, peternak rakyat akan terus berada dalam posisi rentan. Sudah saatnya tata kelola peternakan dikembalikan pada aturan Allah Swt. melalui penerapan Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah. Dengan demikian, negara benar-benar menjalankan amanahnya sebagai pengurus dan pelindung rakyat. []
