DEPOKPOS – Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut wanita kembali menjadi sorotan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa pembalut termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dengan beban PPN efektif 11%. Direktur P2 Humas DJP, Inge Diana Rismawati, menjelaskan bahwa pembalut belum termasuk kategori barang yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak. Meski bukan pajak khusus bagi perempuan atau aktivitas menstruasi, kebijakan ini menuai kritik karena pembalut merupakan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi secara rutin, bukan barang mewah atau sekadar pilihan konsumsi. Masyarakat mempertanyakan mengapa kebutuhan mendasar tersebut masih dibebani pajak. Bagi perempuan, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi, produk menstruasi merupakan kebutuhan rutin. Pengenaan pajak menambah beban di tengah biaya hidup yang terus meningkat.
Pajak kerap disebut sebagai kontribusi masyarakat bagi pembangunan. Namun, rakyat harus menanggung berbagai pungutan atas barang dan jasa yang dibutuhkan sehari-hari. Sementara itu, pengelolaan sumber daya alam justru memberi ruang luas bagi korporasi melalui konsesi pertambangan, perkebunan sawit, dan penguasaan lahan.
World Bank melalui World Development Indicators menyebut pajak sebagai sumber pendapatan utama bagi sebagian besar pemerintahan. OECD mencatat rata-rata 60,5 persen penerimaan pemerintah negara anggotanya pada 2023 berasal dari pajak. Di Indonesia, penerimaan perpajakan 2025 tercatat sebesar Rp2.217,9 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan PNBP sebesar Rp534,1 triliun.
APBN yang ditopang pajak diklaim mendukung keadilan dan pemerataan pembangunan. Namun, ketika kebutuhan mendasar seperti pembalut tetap dikenai pajak, muncul pertanyaan tentang siapa yang menanggung beban pembangunan. Rakyat terus diminta berkontribusi, sementara kekayaan alam yang seharusnya memberi manfaat luas justru banyak dikelola melalui mekanisme yang membuka ruang bagi korporasi. Inilah ketimpangan yang dikritik dalam sistem kapitalisme.
Islam memiliki pandangan berbeda mengenai pendapatan negara. Pajak seperti yang diterapkan dalam sistem kapitalisme bukanlah sumber utama pemasukan negara dalam sistem Islam. Rasulullah saw. memberikan peringatan terhadap praktik pemungutan maks atau pungutan secara zalim. Hadis riwayat Ahmad menyebutkan kecaman terhadap pemungut maks.
Dalam sistem pemerintahan Islam atau Khilafah, keuangan negara dikelola melalui Baitulmal. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam dan Syekh Abdul Qadim Zallum dalam Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah menjelaskan tiga pos utama pendapatan. Pertama, pos kepemilikan negara yang bersumber dari fai, kharaj, jizyah, dan sumber sejenis. Dana ini digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan negara, seperti penggajian guru dan aparat serta kebutuhan pemerintahan lainnya.
Kedua, pos kepemilikan umum yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam. Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur umum. Ketiga, pos zakat yang berasal dari zakat mal dan zakat fitrah, lalu disalurkan kepada delapan golongan penerima sesuai ketentuan syariat. Setiap pos memiliki sumber pemasukan dan aturan penggunaan masing-masing.
Islam juga mengenal dharibah, tetapi pungutan ini berbeda dari pajak yang dipungut secara rutin. Dalam Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa dharibah bukan sumber pendapatan tetap. Pungutan ini hanya diberlakukan ketika kas Baitulmal kosong atau tidak mencukupi kebutuhan yang harus dipenuhi negara. Besarnya dharibah dibatasi sesuai kebutuhan saat itu dan hanya dibebankan kepada kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta setelah kebutuhan diri serta keluarganya terpenuhi. Dengan demikian, dharibah tidak dimaksudkan menjadi pungutan rutin yang membebani seluruh masyarakat.
Melalui Baitulmal, Islam mengatur sumber pendapatan dan penggunaannya berdasarkan ketentuan syariat. Pengelolaan sumber daya alam sebagai kepemilikan umum menjadi salah satu cara membiayai kebutuhan masyarakat, sementara dana zakat disalurkan sesuai ketentuan penerimanya. Negara ditempatkan sebagai ra’in atau pengurus yang bertanggung jawab atas urusan rakyat.
Pada akhirnya, persoalan PPN pembalut bukan sekadar soal harga sebuah produk. Isu ini membuka pertanyaan lebih luas tentang arah pengelolaan ekonomi: apakah kekayaan negeri benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, sementara masyarakat justru terus dibebani pungutan? Dalam perspektif Islam, negara seharusnya hadir sebagai pengurus yang menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat berdasarkan ketentuan syariat.