Opini

Pemilu Legislatif Israel dan Masa Depan Palestina

×

Pemilu Legislatif Israel dan Masa Depan Palestina

Sebarkan artikel ini

Oleh: Nurul Komariah, Alumnus Universitas Indonesia, Pusan National University

Pemilu Legislatif Israel dan Masa Depan Palestina

DEPOKPOS – Pemilihan umum legislatif diselenggarakan di Israel pada 27 Oktober 2026 untuk memilih 120 anggota Knesset (parlemen) ke-26 serta menentukan koalisi pemerintahan yang akan menggantikan pemerintahan ke-37 di bawah pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Saat ini, masa pemerintahan Knesset ke-25 diwarnai oleh berbagai gejolak politik, termasuk peristiwa 7 Oktober dan perang di Gaza yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Isu utama dalam kampanye pemilihan meliputi keamanan nasional serta diikuti oleh beberapa partai baru, di antaranya yang paling menonjol adalah partai Yashar dan Together, yang masing-masing dipimpin oleh Gadi Eisenkot (Mantan Kepala Staf Umum IDF) dan Naftali Bennett (Mantan Pasukan IDF dan Perdana Menteri ke-13).

Hasil pemilu menunjukkan tidak ada satu pun partai atau blok yang berhasil meraih mayoritas mutlak di Knesset dan partai-partai yang tergabung dalam pemerintahan sebelumnya kehilangan 11 kursi, sementara partai-partai oposisi Yahudi memperoleh tambahan dua kursi, dan partai-partai Arab mendapatkan tambahan sembilan kursi. Sejak pemilihan berakhir, proses pembentukan pemerintahan di antara berbagai partai politik masih terus berlangsung.

Apakah Pemilu Israel akan membawa perubahan bagi Palestina, atau malah melanggengkan penjajahan?

Melalui kacamata politik, pemilu Israel dipandang sebagai momentum untuk menentukan arah kebijakan Israel yang baru serta memproyeksikan nasib perjuangan rakyat Palestina ke depannya. Nyatanya, pemilu-pemilu Israel yang sebelumnya telah membuktikan bahwa fenomena yang digadang-gadang sebagai pesta demokrasi terbesar ini hanya sekadar kejadian pergantian pemimpin atau pemindahan alih kuasa yang dilakukan secara damai.

BACA JUGA:  Ribuan Pabrik Berdiri, Pengangguran Tak Teratasi

Di antara para usulan calon, agenda kebijakan Zionisme, hukum apartheid, dan pelumpuhan kelompok perjuangan Hamas serempak diusung oleh mayoritas partai politik. Apa yang dianggap sebagai bentuk pemberian aspirasi kepada kelompok minoritas, yang dalam hal ini diwakili oleh partai-partai Arab yang menyuarakan kepentingan penduduk Palestina, bukanlah pemberian kemerdekaan ataupun meresmikan “Solusi Dua Negara” yang jelas-jelas bertentangan dengan cita-cita pembangunan Israel Raya yang cakupan wilayahnya meliputi negara-negara Syams (termasuk Suriah, Libanon, dan Mesir). Serangan kepada masyarakat sipil di Gaza terus berlangsung, Perang Iran tetap diinisiasi, sementara dampak konflik yang signifikan terhadap isu ekonomi juga turut dirasakan oleh para sekutu termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Teluk.

Dari sini, menjadi jelas bahwa selama sistem demokrasi, liberalisme, dan sekularisme masih dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan urusan umat, maka keadilan dan perdamaian tentu tidak akan pernah terwujud di atas muka Bumi. Maka, sudah sepatutnya bagi kita umat Muslim untuk bersatu dan menentukan nasib kita sendiri dengan membawa sistem tandingan berupa sistem politik Islam yang didasari oleh hukum syariat yang bersumber dari Allah SWT sebagai Maha Pengatur dan pengerjaannya telah dicontohkan sejak masa pemerintahan Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan Daulah Kekhalifahan Islam.

BACA JUGA:  Kuliah Gratis di Tengah Komersialisasi Pendidikan, Mungkinkah?

Bagaimana membaca peta politik Israel dan dampaknya bagi masa depan Palestina secara khusus dan umat Muslim secara umum?

Melalui suasana pemilu serta situasi pemerintahan di Israel pada saat ini, dapat kita ketahui bahwa terlepas dari kecaman yang digulirkan dunia internasional kepada negara tersebut, sejatinya kekuatan rezim Zionis global tetap dapat mempertahankan eksistensi mereka serta terus memberikan dukungan kepada pemerintahan haram yang dibangun di atas penjajahan, pencurian, dan juga darah kaum Muslim ini. Setidaknya, terdapat dua poin pembelajaran yang harus dipahami oleh umat Islam sehingga kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu berlepas dari penghambaan terhadap selain Allah SWT, dapat terwujud.

Pertama, umat Islam haruslah memahami bahwa peperangan di tanah Palestina merupakan masalah akidah. Umat Muslim tidak boleh memandang konflik ini sebagai masalah peperangan antar bangsa semata karena napas Zionisme sebenarnya juga turut lahir dari interpretasi pendukungnya terhadap ajaran yang tertuang di dalam kitab Taurat ataupun Perjanjian Lama. Artinya, Muslim juga harus mempelajari Al-Qur’an dan bagaimana Al-Qur’an tersebut telah diterjemahkan oleh Rasulullah melalui blueprint pembebasan Masjidil Aqsa sejak empat belas abad silam. Jihad fii sabilillah harus ditegakkan, dan untuk menjalankannya maka umat Muslim membutuhkan entitas Daulah Islam berupa struktur Khilafah yang dapat melegitimasi pelaksanaannya.

BACA JUGA:  Melawan Arus Zaman: Saatnya Generasi Muda Punya Standar Berpikir Islam

Kedua, untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan wahyu tersebut, maka dibutuhkan partai politik Islam yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan Islam bagi para pemeluknya sehingga menciptakan kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam QS. Ali Imran ayat 104, Allah SWT menjelaskan bahwa penegakan amar ma’ruf nahi munkar harus lahir dari kelompok yang menyuarakan kebajikan atau Islam semata, dan bukan dari kelompok yang ideologinya tercampur dengan sistem selain Islam. Di tengah ramainya perdebatan isu-isu politik yang remeh serta kesalahpahaman umat dalam memberikan dukungan politiknya, maka penanaman tsaqafah mengenai politik Islam merupakan solusi bagi bangkitnya pemikiran umat.

Nurul Komariah
Alumnus Universitas Indonesia, Pusan National University