DEPOKPOS – Inflasi serta pengangguran adalah dua masalah ekonomi yang langsung dialami oleh masyarakat. Inflasi mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, sementara pengangguran menghapus atau menekan pemasukan rumah tangga. Keduanya saling mendukung: saat harga naik, konsumsi menurun; saat sulit memperoleh pekerjaan atau pendapatan tidak bertambah, masyarakat semakin sulit mengatasi kenaikan harga.
Kasus yang dianalisis dalam artikel ini adalah pengaruh daya beli masyarakat Indonesia di tengah inflasi yang secara nasional masih terjaga serta tingkat pengangguran yang menurun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, inflasi Indonesia pada bulan Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen jika dihitung secara tahunan. Angka itu tetap berada dalam rentang target inflasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu 2,5 persen dengan toleransi ±1 persen. Akan tetapi, angka nasional tidak selalu mencerminkan pengalaman semua rumah tangga. Harga pangan, biaya transportasi, sewa rumah, dan kebutuhan pendidikan bisa meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah.
Poin utama dari artikel ini adalah bahwa kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada pencapaian inflasi agregat yang stabil dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah juga harus menjamin bahwa pekerjaan yang dihasilkan memiliki produktivitas yang memadai, pendapatan riil bertambah, dan harga bahan pokok tetap stabil di tingkat daerah.
1. Identifikasi Informasi dan Permasalahan
a. Informasi utama
Inflasi merupakan peningkatan harga barang dan jasa secara luas dan berkelanjutan. Peningkatan harga satu atau dua produk saja tidak dapat dianggap inflasi jika tidak meluas ke berbagai kategori barang dan layanan. Bank Indonesia menyampaikan bahwa inflasi dapat muncul dari dorongan permintaan, peningkatan biaya produksi, gangguan pasokan, perubahan harga yang diatur oleh pemerintah, nilai tukar, serta harapan masyarakat.
Pengangguran terbuka merupakan bagian dari tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, merencanakan usaha, atau sudah dipekerjakan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan persentase orang yang menganggur dalam angkatan kerja..
b. Kasus yang diidentifikasi
BPS melaporkan inflasi tahunan Desember 2025 sebesar 2,92 persen, inflasi bulanan mencapai 0,64 persen, dan inflasi inti sebesar 2,38 persen. Secara keseluruhan, angka tersebut mencerminkan kestabilan harga masih terpelihara. Akan tetapi, inflasi tidak hanya sekadar angka rata-rata. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan dan rentan menghabiskan proporsi pendapatan yang lebih tinggi untuk makanan, transportasi, energi, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, peningkatan harga pada barang-barang tertentu bisa terasa jauh lebih berat bagi mereka meskipun inflasi keseluruhan berada dalam target.
Pada sisi pasar kerja, informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa TPT menurun dari 5,45 persen di bulan Februari 2023 menjadi 4,74 persen di bulan November 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja turut naik dari 69,30 persen menjadi 70,95 persen dalam periode yang sama 3. Perkembangan ini menguntungkan karena menunjukkan semakin banyak penduduk bergabung ke pasar kerja dan pasar kerja bisa menyerap angkatan kerja yang tambahan.
Masalahnya, berkurangnya angka pengangguran tidak selalu mengindikasikan bahwa semua pekerja mendapatkan pekerjaan yang baik. Publikasi yang serupa menunjukkan bahwa pekerja informal tetap memiliki proporsi yang signifikan. Rata-rata gaji pekerja pada November 2025 dilaporkan sekitar Rp3,33 juta, namun terdapat perbedaan signifikan antara sektor-sektor. Rata-rata gaji di sektor informasi dan komunikasi berkisar sekitar Rp5,17 juta, sementara untuk sektor jasa lainnya sekitar Rp1,96 juta. Selisih ini mengindikasikan bahwa kualitas, produktivitas, dan perlindungan tenaga kerja masih merupakan masalah.
2. Pengumpulan Informasi Kasus secara Komprehensif
A. Perkembangan inflasi
Inflasi bulan Desember 2025 mencapai 2,92 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi Desember 2024 yang hanya 1,57 persen. Peningkatan ini tidak langsung menandakan kegagalan dalam kebijakan. Sebagian inflasi dapat timbul akibat pemulihan permintaan, fluktuasi harga pangan, faktor musiman, dan penyesuaian harga tertentu. BPS juga melaporkan bahwa inflasi bervariasi antarwilayah. Pada bulan Desember 2025, inflasi tahunan tertinggi di provinsi dicatat di Aceh dengan persentase 6,71 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Sulawesi Utara sebesar 1,23 persen 2.
Penting untuk memperhatikan perbedaan antar wilayah. Penduduk di kawasan yang menghadapi inflasi tinggi bisa kehilangan daya beli yang lebih signifikan dibandingkan dengan penduduk di kawasan dengan inflasi rendah. Sebagai akibatnya, kebijakan nasional perlu disertai dengan kebijakan daerah yang mempertimbangkan distribusi pangan, biaya transportasi, keadaan produksi, dan pola konsumsi lokal.
B. Perkembangan pengangguran dan pekerjaan
Penurunan TPT adalah kemajuan yang layak dihargai. Namun, TPT hanya mengevaluasi apakah seseorang memiliki pekerjaan atau tidak. Indikator itu belum memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan penting: apakah pekerja tersebut bekerja secara penuh waktu, apakah gaji yang diterima mencukupi, apakah pekerjaan tersebut bersifat formal, dan apakah pekerja mendapatkan jaminan sosial.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa rata-rata gaji pekerja naik dari sekitar Rp2,94 juta di Februari 2023 menjadi sekitar Rp3,33 juta pada November 2025. Meskipun demikian, peningkatan nominal gaji perlu dibandingkan dengan peningkatan harga. Jika gaji tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan biaya kebutuhan pokok, pendapatan riil masyarakat tetap terjepit. Dengan kata lain, seseorang dapat dianggap sedang bekerja, tetapi belum tentu memiliki daya beli yang cukup aman.
C. Respons kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia
Bank Indonesia menyampaikan bahwa pada tahun 2025 kebijakan moneter akan dilakukan melalui pengurangan BI-Rate, penstabilan nilai tukar rupiah, dan peningkatan likuiditas. BI-Rate menurun enam kali atau 150 basis poin sejak September 2024 menjadi 4,75 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kredit, investasi, dan aktivitas ekonomi, sambil tetap menjaga stabilitas nilai tukar dan harga.
Pemerintah serta Bank Indonesia juga melaksanakan koordinasi untuk mengendalikan inflasi melalui peningkatan pasokan pangan, operasi pasar, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Bank Indonesia menegaskan bahwa beberapa tekanan inflasi berasal dari faktor pasokan, sehingga tidak bisa diatasi hanya dengan pengubahan suku bunga 4.
World Bank dalam Indonesia Economic Prospects, Desember 2025 menyoroti digitalisasi dan penguatan dasar ekonomi sebagai elemen dari agenda pertumbuhan Indonesia 5. Hal ini penting karena menciptakan pekerjaan di masa depan memerlukan keterampilan digital, produktivitas usaha, dan kemampuan usaha kecil untuk terlibat dalam rantai pasok yang lebih luas.
3. Analisis dan Argumentasi
a. Inflasi rendah bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan
Pemerintah berwenang menyatakan bahwa inflasi sebesar 2,92 persen tetap dalam kendali. Akan tetapi, pernyataan itu perlu disertai dengan penjelasan tentang siapa yang paling merasakan dampaknya. Inflasi merupakan rata-rata variasi harga, sementara rumah tangga memiliki pola belanja yang bervariasi. Untuk keluarga berpenghasilan rendah, kenaikan harga beras, telur, minyak goreng, biaya transportasi, dan sewa rumah mungkin lebih berpengaruh dibandingkan penurunan harga barang yang jarang mereka beli.
Oleh karena itu, efektivitas kebijakan harus diukur dengan dua tingkatan indikator. Titik awalnya adalah stabilitas makroekonomi, termasuk inflasi umum, inflasi inti, dan nilai tukar. Lapis kedua mencakup kesejahteraan keluarga, seperti inflasi untuk kelompok pengeluaran rendah, upah riil, tingkat kemiskinan, konsumsi keluarga, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
b. Pengangguran menurun, tetapi pekerjaan layak harus menjadi tujuan berikutnya
Penurunan TPT menandakan bahwa aktivitas ekonomi membutuhkan tenaga kerja. Namun, jika pekerjaan yang meningkat lebih banyak berupa pekerjaan berupah rendah, tidak tetap, dan tanpa perlindungan sosial, masalah ekonomi hanya berpindah dari pengangguran menjadi pekerja miskin atau pekerja yang rentan.
Menurut saya, perhatian dalam kebijakan ketenagakerjaan perlu dipindahkan dari hanya “menciptakan lapangan kerja” menjadi “menciptakan lapangan kerja yang mendongkrak produktivitas”. Pekerjaan yang produktif menciptakan nilai tambahan, memberikan pendapatan yang lebih tinggi, serta membuka kesempatan untuk meningkatkan keterampilan. Industri pengolahan, layanan digital, kesehatan, pendidikan, ekonomi berkelanjutan, dan sektor pangan modern bisa menjadi area signifikan untuk tujuan ini.
c. Kebijakan moneter harus dilengkapi kebijakan pasokan dan perlindungan sosial
Penurunan suku bunga dapat mendukung investasi dan pinjaman, tetapi tidak secara langsung mengatasi masalah distribusi pangan atau rendahnya kemampuan beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sebaliknya, operasi pasar bisa menstabilkan harga dalam jangka pendek, namun tidak akan efektif jika produksi, penyimpanan, transportasi, dan informasi harga tidak diperbaiki.
Karena itu, pemerintah memerlukan kombinasi kebijakan. Kebijakan moneter mempertahankan kestabilan makro. Kebijakan fiskal mendukung kelompok lemah dan mengembangkan infrastruktur. Kebijakan pangan meningkatkan hasil dan penyebaran. Kebijakan ketenagakerjaan memperbaiki keterampilan serta melindungi pekerja. Tidak ada satu kebijakan pun yang bisa mengatasi semua masalah.
4. Rekomendasi Solusi
Pertama, pemerintah harus mengarahkan perlindungan sosial dengan mempertimbangkan data rumah tangga dan area yang paling terpengaruh oleh kenaikan harga. Bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pangan perlu tepat sasaran, disalurkan pada waktu yang sesuai, serta dievaluasi secara teratur. Kebijakan yang terlalu umum berpotensi membebani anggaran, sementara kebijakan yang terlalu khusus bisa mengabaikan kelompok yang kurang beruntung.
Kedua, pengendalian inflasi pangan perlu berpindah dari langkah reaktif ke penguatan jaringan pasokan. Pemerintah daerah harus meningkatkan data produksi dan konsumsi, memperkuat fasilitas penyimpanan serta transportasi, dan menjalin kolaborasi antarwilayah. Intervensi pasar masih diperlukan saat terjadi kenaikan harga, namun tidak boleh menjadi satu-satunya alat.
Ketiga, indikator keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan harus mencakup upah riil, persentase pekerja formal, partisipasi jaminan sosial, jam kerja, dan produktivitas. Pengurangan TPT harus diiringi dengan peningkatan mutu pekerjaan. Program pelatihan mesti disusun sesuai dengan kebutuhan industri dan disertai dengan penempatan kerja, bukan sekadar menghasilkan sertifikat.
Keempat, pemerintah perlu meningkatkan usaha mikro dan kecil sehingga bisa berkembang. Dukungan tidak hanya sebatas kredit. Para pelaku usaha juga membutuhkan bimbingan manajemen, akses ke pasar, teknologi, kepastian hukum, serta kemudahan untuk terlibat dalam rantai pasok perusahaan besar maupun instansi pemerintah.
Kelima, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, sektor usaha, dan tenaga kerja perlu ditingkatkan transparansinya. Masyarakat perlu memahami tujuan, indikator, dan hasil kebijakan dengan cara yang sederhana. Transparansi akan memperkuat kepercayaan dan menghindari kebijakan yang tampak baik secara nasional namun tidak dirasakan di tingkat keluarga.
5. Paparan Akhir Penyelesaian Kasus
Masalah daya beli di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyebutkan bahwa inflasi sesuai target atau tingkat pengangguran menurun. Kedua pencapaian tersebut memang signifikan, tetapi masih belum cukup untuk menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat telah bertumbuh secara merata.
Solusi yang paling logis adalah melaksanakan kebijakan yang terpadu. Pemerintah perlu memastikan inflasi umum tetap rendah, mengendalikan fluktuasi harga pangan di wilayah tertentu, memperluas program perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta mengubah penurunan angka pengangguran menjadi penciptaan lapangan kerja yang produktif dan aman. Bank Indonesia harus memelihara keseimbangan antara kestabilan harga dan dukungan terhadap pertumbuhan, sementara pemerintah meningkatkan sisi pasokan dan mutu pasar tenaga kerja.
Oleh karena itu, keberhasilan suatu ekonomi tidak hanya tercermin melalui angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, mendapatkan pekerjaan yang layak, serta meningkatkan kualitas hidup. Inilah ukuran yang lebih adil untuk mengevaluasi apakah kebijakan pemerintah benar-benar mengatasi masalah pengangguran dan inflasi.
Disusun Oleh:
Indah Kumala Sari1, Hani Maesa Putri2, Akit Prabowo3
Dosen Pengampu:
FAHMI SUSANTI SKM.,M.M.
