DEPOKPOS – Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Masyarakat tidak hanya berperan dalam memilih pemimpin saat pemilihan umum, tetapi juga berhak memberikan pendapat, menyampaikan kritik, dan mengawasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Apalagi di era digital seperti sekarang, masyarakat semakin mudah menyampaikan aspirasi melalui media sosial. Dengan adanya teknologi, informasi dapat tersebar dengan cepat sehingga masyarakat bisa mengetahui dan menanggapi kebijakan pemerintah secara langsung.
Salah satu kasus yang menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat di era digital adalah persoalan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025.
Kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan bagi para peserta yang telah lulus seleksi karena mereka harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan kepastian pengangkatan. Permasalahan ini kemudian ramai dibicarakan di media sosial.
Banyak masyarakat menyampaikan keluhan, memberikan dukungan kepada para peserta, dan meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai jadwal pengangkatan.
Ramainya pembahasan di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat dapat menggunakan teknologi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi kebijakan pemerintah.
Menanggapi persoalan tersebut, pemerintah pada Maret 2025 mengubah jadwal pengangkatan, dengan CPNS dijadwalkan paling lambat Juni 2025 dan PPPK paling lambat Oktober 2025.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa suara masyarakat yang disampaikan secara bersama-sama dapat mendorong pemerintah untuk memberikan tanggapan terhadap persoalan yang terjadi.
Meskipun demikian, perubahan kebijakan tidak bisa dianggap hanya disebabkan oleh media sosial, karena terdapat berbagai pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan.
Dari kasus tersebut, dapat dipahami bahwa media digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
Masyarakat tidak harus selalu menyampaikan aspirasi melalui pertemuan langsung, tetapi juga bisa menggunakan media sosial, petisi daring, dan saluran pengaduan resmi.
Dengan cara ini, masyarakat dapat menyampaikan masalah yang mereka hadapi sekaligus mendorong pemerintah agar lebih terbuka dalam membuat keputusan.
Namun, penggunaan media digital juga harus dilakukan dengan bijak. Masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Kritik yang disampaikan juga sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan dan berdasarkan fakta, bukan sekadar mengikuti pendapat orang lain.
Selain itu, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat dan memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan keluhan, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang jelas.
Keterbukaan pemerintah sangat dibutuhkan agar masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Berdasarkan pembahasan tersebut, partisipasi masyarakat di era digital perlu terus diperkuat karena masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan politik. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, masyarakat dapat ikut mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
NESTI
PRODI ADMINISTRASI NEGARA STIA LANCANG KUNING
