DEPOKPOS – Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam menjalankan pemerintahan. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada pejabat publik untuk mengelola negara, membuat kebijakan, dan memberikan pelayanan yang baik. Namun, kepercayaan itu tidak bisa didapatkan hanya karena seseorang memiliki jabatan. Ada tanggung jawab yang harus dijalankan dan etika yang perlu dijaga.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita masih sering menemukan berbagai persoalan dalam pelayanan pemerintah. Mulai dari pelayanan yang lambat, prosedur yang berbelit-belit, kurangnya keterbukaan informasi, hingga penyalahgunaan wewenang. Mungkin sebagian persoalan tersebut terlihat sederhana, tetapi jika terus terjadi, masyarakat bisa merasa bahwa kebutuhan dan kepentingan mereka belum benar-benar diperhatikan. Dari sini kita bisa melihat bahwa etika pejabat publik bukan hanya tentang bagaimana seseorang bersikap di hadapan masyarakat, tetapi juga bagaimana ia menjalankan tugas dan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Sebab, jabatan publik seharusnya menjadi sarana untuk melayani, bukan untuk mengutamakan kepentingan pribadi.
Jabatan Bukan Sekadar Kekuasaan
Menjadi pejabat publik berarti memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Jabatan tidak seharusnya dianggap sebagai sebuah keistimewaan atau kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktik pemerintahan, persoalan etika masih sering menjadi perhatian. Salah satunya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan praktik gratifikasi dalam pelayanan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui edukasinya mengenai gratifikasi menjelaskan bahwa pemberian yang berkaitan dengan jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mempengaruhi objektivitas seseorang dalam menjalankan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika tidak selalu dimulai dari tindakan besar. Kebiasaan kecil yang dianggap biasa, seperti memberikan atau menerima sesuatu untuk mendapatkan perlakuan khusus, juga dapat merusak integritas. Jika pelayanan mulai dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, masyarakat tentu akan mempertanyakan apakah setiap orang sudah mendapatkan perlakuan yang sama.
Kepercayaan Masyarakat Tidak Cukup Dibangun dengan Janji
Salah satu tantangan terbesar bagi pejabat publik adalah mempertahankan kepercayaan masyarakat. Pemerintah boleh saja menyampaikan berbagai program dan janji untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, pada akhirnya masyarakat akan menilai berdasarkan tindakan dan hasil yang benar-benar mereka rasakan.
Dalam hal ini, pelayanan publik menjadi salah satu hal yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketika seseorang mengurus dokumen kependudukan, mendapatkan layanan kesehatan, mengakses pendidikan, atau mengurus bantuan sosial, mereka berhadapan langsung dengan penyelenggara pelayanan pemerintah. Pengalaman tersebut dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap pemerintah.
Ombudsman Republik Indonesia dalam pembahasannya mengenai maladministrasi dan krisis kepercayaan publik pada April 2026 menjelaskan bahwa pelayanan yang lambat, informasi yang tidak konsisten, dan proses yang kurang transparan dapat menimbulkan persoalan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Artinya, menjaga kepercayaan masyarakat tidak selalu harus dimulai dari kebijakan besar. Hal sederhana seperti memberikan pelayanan yang jelas, tidak mempersulit urusan masyarakat, bersikap adil, dan memberikan informasi yang terbuka juga merupakan bagian dari tanggung jawab pejabat publik.
Etika Harus Terlihat dari Tindakan, Bukan Hanya Aturan
Menurut saya, salah satu hal yang perlu diperkuat dalam pemerintahan adalah kesadaran bahwa etika harus benar-benar diterapkan dalam setiap tindakan pejabat publik. Etika tidak cukup hanya disampaikan dalam pidato atau dicantumkan dalam aturan, tetapi harus terlihat dari cara pejabat menjalankan tugasnya. Pejabat publik juga perlu terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Kritik tidak seharusnya selalu dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah. Justru, kritik dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui apa yang masih perlu diperbaiki. Selain itu, pejabat perlu berani mengakui kesalahan dan memberikan penjelasan ketika kebijakan yang dijalankan menimbulkan persoalan.
Hal seperti ini penting karena masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana kepentingan mereka diperhatikan. Pemerintahan yang baik bukan berarti pemerintahan yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan pemerintahan yang mau mendengarkan, mengevaluasi, dan memperbaiki kesalahan tersebut.
Membangun Kepercayaan Harus Dimulai dari Etika
Menjaga kepercayaan masyarakat memang bukan pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan komitmen dari setiap pejabat publik untuk menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Hal ini bisa dimulai dari sikap jujur, meningkatkan kualitas pelayanan, membuka akses informasi, serta memastikan setiap pengaduan masyarakat ditangani dengan serius. Pengawasan terhadap kinerja pejabat juga perlu diperkuat agar tanggung jawab tidak hanya berhenti pada janji.
Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun hanya melalui kata-kata atau program yang diumumkan. Kepercayaan harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Pejabat publik perlu menunjukkan bahwa jabatan dan kewenangan yang dimiliki benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sebab, keberhasilan seorang pejabat publik bukan hanya dilihat dari seberapa tinggi jabatan yang dimiliki atau seberapa banyak program yang dijalankan, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan masyarakat, menjalankan tanggung jawab, dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.
Andhini Afriliani
Mahasiswi Universitas Jambi
