DEPOKPOS – Didalam islam ijarah adalah sebuah transaksi yang merujuk pada sewa menyewa atau pemberian upah atas jasa atau barang tertentu yang dibayar dengan imbalan. Secara umum, ijarah melibatkan dua pihak yaitu musta’jir (penyewa) dan ajir (pemberi sewa atau penyedia jasa). Bahwa dimana seorang (penyewa) membayar kepada orang lain (pemberi sewa/ pemilik) untuk mendapatkan manfaat dari barang atau jasa tertentu. Namun, salah satu yang terpenting dalam transaksi ijarah adalah kejelasan tentang objek yang disewakan, baik dari sisi kualitas, jumlah, dan harga.
Konsep ijarah ini sudah banyak diterapkan diindonesia seperti diperbankan syariah, properti, jasa, maupun sektor ekonomi lainnya. Namun sayangnya, masih banyak kekurangan atau tantangan yang perlu diatasi agar konsep ijaroh ini bisa berjalan sesuai prinsip syariah dalam islam seperti kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang prinsip syariah baik di kalangan masyarakat umum maupun pelaku usaha yang tidak terlalu paham mengenai konsep ijarah ini, lalu tantangan yang lain pada ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah: Seperti mengabaikan unsur riba atau ketidakpastian (gharar), yang seharusnya dihindari dalam transaksi ijarah.
Dalam fiqih hukum atas barang yang tidak diketahui kualitasnya itu haram karena barang nya tidak diketahui secara jelas dan dapat menimbulkan ketidakadilan ataupun penipuan tetapi hukumnya akan menjadi makruh jika kualitas barang tidak diketahui namun ada kemungkinan untuk mengetahuinya melalui pemeriksaan atau penjelasaan dari pemilik tersebut.
Mengapa haram? Haram. Karena transaksi tersebut mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Agar transaksi ijarah dapat sah, objek yang disewakan harus jelas baik kualitas, kondisi, dan harga sewanya. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi ijarah, kedua pihak (penyewa dan pemberi sewa) harus memastikan adanya kejelasan mengenai barang atau jasa yang disewakan untuk menghindari potensi konflik dan ketidakadilan.
Adapun syarat ijarah (sewa menyewa) dalam islam ialah:
1. Objek yang disewakan harus halal dan dapat dimanfaatkan
Maksudnya barang atau jasa yang disewakan harus sah menurut hukum Islam dan bisa memberikan manfaat yang jelas. Misalnya, menyewa rumah, kendaraan, atau tenaga kerja.
2. Adanya kesepakatan pada harga yang disewa
Imbalan yang dibayar harus jelas dan kedua belah pihak mengetahuinya, tidak boleh ada ketidakpastian yang akhirnya mengakibatkan perselisihan
3. Jangka waktu sewa yang harus ditentukan (jelas)
Waktu sewa harus ditentukan harus pasti, baik untuk penggunaan barang atau layanan yang disewa.
4. Penyewa hanya memperoleh manfaat, bukan kepemilikan
Di dalam transaksi ini (penyewa) tidak meperoleh hak dalam kepemilikan atas barang yang disewa. Mereka hanya mendapat manfaat untuk jangka waktu yang telah disepakati.
5. Hak dan kewajiban kedua belah pihak jelas
Penyewa memiliki kewajiban untuk membayar sewa sesuai kesepakatan, sementara pemilik barang atau penyedia jasa memiliki kewajiban untuk menyediakan barang atau jasa yang telah disepakati.
Macam Macam Ijarah ada 3
Ijarah ‘Ala al-Ashl (Sewa Barang): di mana seorang (penyewa) menyewa barang (misalnya, rumah, kendaraan, peralatan) untuk dipakai selama jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu.
Ijarah ‘Ala al-Amal (Sewa Jasa): ini melibatkan penyewaan tenaga atau jasa seseorang, seperti menyewa pekerja atau tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan bayaran yang disepakati, misalnya menyewa seorang dokter, guru, atau pengemudi.
Ijarah Muntahiya Bittamlik: Ini adalah bentuk ijarah yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan barang yang disewa kepada penyewa setelah masa sewa selesai. Dalam hal ini, barang yang disewa akan menjadi milik penyewa setelah beberapa waktu, misalnya dalam kontrak sewa beli.
Secara keseluruhan, jika kualitas objek yang disewakan tidak diketahui, maka transaksi ijarah bisa menjadi tidak sah atau bermasalah, karena dapat menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi salah satu pihak dan barang yang tidak diketahui kualitasnya dalam transaksi ijarah bisa menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan potensi perselisihan. Oleh karena itu, untuk memastikan sahnya transaksi dan terhindar dari masalah, kualitas barang yang disewakan harus jelas dan transparan bagi kedua belah pihak.
Alifia hafidzah azra
Fakultas Akutansi Syariah STEI SEBI
