Oleh: Ratu Hanun T.W.A, Mahasiswi HI UIN Jakarta
Dewasa ini, isu pertahanan tak lagi terbatas pada operasi militer, melainkan meliputi berbagai ancaman non-tradisional seperti terorisme, cybersecurity, perlucutan senjata nuklir, keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, keamanan energi, keamanan maritim, dan perdagangan senjata. Isu pertahanan yang telah disebut menjadi sangat penting dan harus ditangani secara serius oleh negara, sebab menyangkut eksistensi sebuah instansi berdaulat.
Diplomasi pertahanan merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh negara-negara untuk menghadapi isu pertahanan. Diplomasi pertahanan dapat membantu membangun kepercayaan dan kerja sama antar negara dalam mengatasi ancaman keamanan yang ada. Dalam pengertiannya secara rinci menurut Cottey dan Forster (2004), Diplomasi Pertahanan merupakan penggunaan kekuatan militer pada masa damai dan terkait dengan kementerian pertahanan sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan, khususnya penggunaan kerjasama dan bantuan militer. Negara-negara dapat berkolaborasi dalam berbagai bidang, seperti intelijen, teknologi, dan pelatihan, serta berbagi informasi dan pengalaman dalam memerangi ancaman pertahanan. Hal ini membuat negara-negara perlu mengembangkan strategi pertahanan yang menyeluruh dan melibatkan partisipasi semua pihak terkait, baik dari sektor publik maupun swasta.
Urgensi Diplomasi Pertahanan
Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan keamanan dunia semakin kompleks dan terus menerus berkembang. Negara yang semula hanya berfokus pada keamanan militer, kini tak lagi menjadi tumpuan utama. Ancaman keamanan non-tradisional yang beragam justru menjadi masalah rumit sebab keragaman jenisnya. Oleh sebab itu, diplomasi pertahanan hadir untuk membangun kepercayaan dan kerjasama antarnegara dalam mengatasi ancaman keamanan yang ada.
Dengan bekerja sama, negara-negara dapat memperkuat kapasitas pertahanan mereka dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks, juga membantu mencegah konflik dan meningkatkan stabilitas regional dan global. Melalui diplomasi pertahanan, negara-negara dapat berbagi informasi dan pengalaman serta membantu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan kapasitas pertahanan juga mempercepat respons terhadap ancaman keamanan yang muncul. Dalam beberapa kasus, diplomasi pertahanan dapat membantu suatu negara untuk menghindari konflik yang merugikan bagi kepentingan nasional mereka. Diplomasi pertahanan yang efektif dapat meminimalkan risiko ancaman non-tradisional sekaligus menghindari eskalasi kekerasan yang tidak perlu.
Jembatan Diplomasi Pertahanan Kawasan Eropa: NATO
NATO (North Atlantic Treaty Organization) sebagai organisasi pertahanan dapat terhubung dengan diplomasi pertahanan negara anggotanya melalui beberapa cara, yaitu:
1. Forum Diskusi: NATO menyediakan forum diskusi bagi negara anggotanya untuk berpartisipasi dalam dialog politik, strategis, dan keamanan. Forum ini memungkinkan negara untuk saling bertukar informasi, berkoordinasi dalam hal kebijakan, dan menjalin hubungan yang lebih baik antara negara anggota.
2. Latihan Militer: NATO juga menyelenggarakan latihan militer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi keamanan nasional suatu negara dan juga untuk meningkatkan interoperabilitas antara negara anggota. Latihan militer juga membantu para diplomat pertahanan untuk meningkatkan hubungan mereka melalui kerja sama.
3. Program Pertukaran Kepemimpinan: NATO menyediakan program pertukaran kepemimpinan untuk para diplomat pertahanan. Program ini memungkinkan para diplomat untuk mempelajari strategi, kebijakan, dan praktik terbaik dalam diplomasi pertahanan dari negara-negara lain.
4. Inisiatif Kolaboratif: NATO juga mendorong inisiatif kolaboratif antara negara anggota untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional mereka. Inisiatif yang dilakukan bisa berupa joint research, pengembangan proyek-proyek, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
5. Strategi Bersama: NATO menyediakan strategi bersama yang mengintegrasikan strategi dan kebijakan pertahanan nasional negara anggota. Hal ini memungkinkan para diplomat pertahanan untuk bekerja sama dalam membangun strategi pertahanan yang efektif dan meningkatkan kekuatan pertahanan negara anggota secara keseluruhan.
6. Diplomasi Publik: NATO juga menyediakan program diplomasi publik untuk memperkuat kesepahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan dan pertahanan nasional dan juga tentang kontribusi yang dilakukan oleh negara anggota dan NATO dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Eropa.
Melalui hubungan dengan NATO, diplomat pertahanan negara anggota dapat memperoleh dukungan dan bantuan dalam membangun kekuatan pertahanan nasional mereka. Para diplomat pertahanan negara anggota juga dapat meningkatkan kerja sama lintas batas dan memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global yang ada.
Langkah Kebijakan NATO dalam menghadapi ancaman pertahanan non-tradisional bagi negara anggotanya
NATO telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam menghadapi ancaman pertahanan non-tradisional. Misalnya, NATO telah memperkuat kapabilitas pertahanan siber anggotanya melalui pembentukan Pusat Keamanan Siber NATO dan meningkatkan koordinasi antar anggota dalam hal intelijen dan pertukaran informasi. NATO juga telah memperkuat kerja sama antara anggota dalam menghadapi ancaman terorisme melalui pembentukan Divisi Kontra Terorisme NATO dan meningkatkan kapabilitas pemantauan dan pemahaman intelijen untuk mengidentifikasi dan mencegah serangan terorisme.
NATO telah mengusung pendekatan “konsep keamanan terpadu” yang menggabungkan aspek keamanan militer, politik, ekonomi, dan sipil untuk menghadapi ancaman yang kompleks dan saling terkait. Dalam peningkatan kapasitas, NATO terus meningkatkan kapabilitas anggotanya dalam menghadapi ancaman pertahanan tradisional maupun non-tradisional melalui pengembangan teknologi baru dan latihan bersama antar anggota. Dalam hal ini misalnya, Februari 2023 lalu terdapat rangkaian pelatihan militer rutin yang saat itu dilakukan di Rumania.
Langkah lain yang organisasi ini ambil adalah meningkatkan kapabilitas pertahanan udara anggotanya dalam menghadapi ancaman seperti drone dan rudal balistik, serta memperkuat kerja sama antara anggota dalam hal tanggap darurat sipil dan memperkuat kemampuan anggotanya dalam menghadapi ancaman seperti bencana alam atau krisis kesehatan.
Untuk memperkuat kebijakan pertahanannya, NATO bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE) untuk menghadapi ancaman pertahanan non-tradisional secara bersama-sama. Berikut merupakan kebijakan serta langkah NATO dalam menghadapi ancaman pertahanan.
Secara keseluruhan, NATO terus beradaptasi dan meningkatkan kemampuan anggotanya dalam menghadapi ancaman pertahanan non-tradisional, dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan menggabungkan aspek keamanan militer, politik, ekonomi, dan sipil untuk menghadapi ancaman yang kompleks dan saling terkait.
