Sewa Rahim: Hak Reproduksi dan Kontroversi

Oleh Dr. dr. Denni Joko Purwanto, SpB(K)Onk, M.M
SMF Bedah Onkologi, RS Kanker Dharmais Jakarta

Sewa rahim merupakan praktik memperoleh keturunan dengan jalan menggunakan rahim ibu pengganti, hingga saat ini belum terdapat peraturan jelas yang mengaturnya.

Bacaan Lainnya

Setiap orang berhak untuk memperoleh keturunan dan hal tersebut telah dijamin oleh negara. Namun tidak semua orang memiliki kesempatan tersebut, salah satunya akibat suatu kendala medis.

Pengangkatan rahim atau disebut dengan histerektomi merupakan hal yang dapat terjadi disebabkan penyakit yang mengharuskan dilakukan tindakan tersebut. Kanker payudara merupakan salah satu alasan pengangkatan ovarium untuk suatu tujuan medis.

Pengangkatan rahim, ovarium, penyakit-penyakit tertentu ataupun terapi suatu penyakit seperti pada pasien kanker dapat menyebabkan wanita tidak dapat lagi mengandung. Meskipun prosedur tersebut telah disetujui bersama antara dokter dengan pasien, terkadang pasien masih memiliki keinginan untuk memiliki anak karena berkembangnya teknik “perlindungan / pelestarian” ovarium, sperma maupun embrio.

Akhirnya timbulah sebuah permintaan untuk tetap memiliki anak, dengan jalan melalui sewa rahim. Cara ini dianggap dapat memenuhi kebutuhan memiliki anak tanpa seorang wanita memiliki rahim. Dengan menyewa ibu pengganti untuk mengandung anak dari orang tua penyewa.

BACA JUGA:  Yamaha Luncurkan NMAX Turbo

Perkembangan penggunaan sewa rahim ini kian banyak ditemui (CNBC, 07/03/2023).

Praktik ini diketahui banyak dilakukan di Amerika, Ukraina dan Meksiko (Kompas.com, 14/03/2022). Kebolehan melakukan sewa rahim memiliki peraturan yang berbeda-beda di setiap negara. Adapun negara yang dengan jelas melarang praktik sewa rahim yakni Kamboja dan China (Kompas.com, 24/06/2018)

Pengaturan di Indonesia

Belum ada peraturan yang jelas mengenai sewa rahim di Indonesia. Sedangkan praktik ini tidak dipungkiri dapat terjadi di Indonesia.

Larangan sewa rahim di Indonesia secara umum ditinjau dari tidak sejalannya praktik tersebut dengan undang-undang kesehatan Pasal 127 UU No.36 Tahun 2009 karena pada pasal ini yang diperbolehkan hanyalah bayi tabung.

Pada hukum perdata, asas kebebasan perjanjian dimana isi perjanjian dapat ditentukan pada para pihak yang melakukan perjanjian selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban dan hukum. Namun dalam perihal sewa rahim yang menjadi masalah adalah apakah objek rahim yang disewakan dapat menjadi objek perjanjian? Hal ini bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban dan hukum di Indonesia. Sewa rahim juga tidak memenuhi sebab kausa yang halal pada pasal 1320 sehingga perjanjian menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

BACA JUGA:  UKT Kian Mencekik Mahasiswa, Pendidikan Tinggi Mustahil bagi yang Kurang Mampu

Pada Pasal 1337, 1339, 1332 perihal sewa rahim, sesuatu yang dapat diperjanjikan adalah objek yang dapat diperdagangkan sedangkan tubuh manusia bukanlah objek yang dapat diperdagangkan, namun disisi lain dikatakan pula bahwa rahim bukanlah objek yang diperdagangkan melainkan perjanjian yang dilakukan adalah sebuah bentuk jasa.

Selain dari sisi legal, sewa rahim juga dipermasalahkan dalam sisi moral agama. Fatwa MUI 26 Mei 2006 mengharamkan sewa rahim karena akan menimbulkan masalah yang rumit berkenaan dengan masalah waris.

Namun jika ditinjau berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 28 B dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keturunan dan telah dijamin oleh undang-undang. Disisi lain dikatakan pula bahwa rahim bukanlah objek yang diperdagangkan melainkan perjanjian yang dilakukan adalah sebuah bentuk jasa.

BACA JUGA:  Yamaha Luncurkan NMAX Turbo

Risiko tanpa peraturan yang jelas

Tidak dapat dipungkiri dengan adanya permintaan yang tinggi terhadap sewa rahim, menimbulkan polemik yang dapat muncul.

Anak hasil sewa rahim lahir dalam keadaan rentan. Anak rentan untuk tidak mendapatkan haknya, seperti kesulitan mendapatkan kewarganegaraan apabila orang tua penyewa (orang tua yang memberikan sperma dan ovumnya untuk ditanam ke ibu lain) melakukan hal tersebut di luar negeri. Kerentanan untuk menjadi objek eksploitasi serta jual beli anak pada sewa rahim komersial.

Dari sisi orang tua penyewa dan ibu yang disewa, tidak adanya peraturan yang jelas dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan selama prosesnya. Misalnya saja, ibu yang tidak mau menyerahkan anak yang telah dikandungnya ataupun orang tua penyewa yang tidak memenuhi kebutuhan ibu pengganti bahkan hingga meninggalkan anak akibat cacat.

Ingin produk, bisnis atau agenda Anda diliput dan tayang di DepokPos? Silahkan kontak melalui WhatsApp di 081281731818

Pos terkait