Oleh: Cempaka Anggraini Rusli
Program Studi: Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Jurnal ini membahas secara mendalam konsep nafkah dalam konteks pernikahan Islam, yang ditinjau dari sudut pandang fiqih muamalah. Tidak selamanya nafkah itu hanya sekedar kewajiban tabarru’ (pemberian berbasis ibadah), tetapi juga sebagai bagian integral dari akad muamalah yang menuntut keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis landasan syariat terkait tanggung jawab nafkah suami, dan mengukur parameter kepatutan (ma’ruf) dan keseimbangan dalam pemenuhan nafkah seiring dengan dinamika peran istri dan kondisi sosio-ekonomi kontemporer.
Melalui literatur fiqih klasik dan studi kasus modern, ditemukan bahwa penentuan nafkah yang adil harus mempertimbangkan kemampuan finansial suami, kebutuhan haqq (nyata) keluarga, serta status sosial kedua belah pihak. Konsep muamalah menekankan perlunya menghindari gharar (ketidakjelasan) dan zulm (kezaliman) dalam pemberian nafkah. Jurnal ini menyimpulkan bahwa keseimbangan dalam nafkah tercapai melalui transparansi, musyawarah yang inklusif, dan pengakuan atas kontribusi non-finansial istri. Dengan demikian, nafkah berfungsi sebagai model muamalah yang mewujudkan keharmonisan rumah tangga sesuai dengan tujuan syariat Islam.
Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ikatan suci yang di dalamnya terdapat dimensi spiritual sekaligus dimensi sosial-ekonomi. Secara spiritual, pernikahan adalah bagian dari ibadah dan sunah Rasulullah SAW. Namun, dari perspektif hukum dan interaksi sosial, pernikahan juga merupakan sebuah akad yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Di antara kewajiban yang paling fundamental dan sering menjadi fokus perhatian adalah nafkah yang menjadi tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarganya.
Secara tradisional, nafkah dipahami sebagai kewajiban tabarru’ (pemberian berbasis amal dan kebaikan), yang pelaksanaannya diatur dalam bab fiqih munakahat (hukum pernikahan). Namun, dengan kompleksnya dinamika rumah tangga kontemporer, terutama dengan meningkatnya peran istri dalam ranah publik dan ekonomi, pemahaman tentang nafkah perlu diperluas melalui sudut pandang fiqih muamalah. Muamalah, yang mengatur etika transaksi dan interaksi sosial yang adil dan transparan, menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk mengukur kepatutan (ma’ruf) dan keseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban finansial ini.
Permasalahan muncul ketika batasan nafkah yang ma’ruf (layak dan pantas) sering kali menjadi ambigu. Ketidakjelasan ini dapat memicu konflik rumah tangga, terutama jika nafkah yang diberikan tidak sebanding dengan standar hidup yang wajar atau tidak mempertimbangkan kontribusi dan kapasitas ekonomi kedua pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip keadilan muamalah seperti menghindari gharar (ketidakjelasan) dan zulm (kezaliman) dapat diimplementasikan secara praktis dalam penentuan dan pelaksanaan nafkah.
Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk menganalisis landasan syariat terkait tanggung jawab nafkah suami, dan mengukur parameter kepatutan (ma’ruf) dan keseimbangan dalam pemenuhan nafkah seiring dengan dinamika peran istri dan kondisi sosio-ekonomi kontemporer. Sehingga mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī’ah). Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pasangan suami istri, praktisi hukum keluarga Islam, dan para akademisi dalam memahami nafkah sebagai sebuah interaksi muamalah yang adil dan berkelanjutan.
Makna dan Pentingnya Menghindari Gharar
Secara bahasa gharar diartikan sebagai al-khatrdan al-taghrir yang bermakna suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan kebencian. Gharar dilarang bukan hanya karena adanya resiko, ketidakpastian, atau aspek game of change, tetapi terutama karena kaitannya dengan tindakan memakan harta dan merugikan orang lain dengan cara yang tidak benar. Salah satu kaidah fiqhiyah dalam bidang muamalah menyatakan:
الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره
“Suatu transaksi bisa rusak bila banyak terdapat hal yang tidak dapat diketahui akibatnya sebelum transaksi terjadi dan tidak rusak bila sedikit”.
Kaidah diatas bukan hanya berlaku untuk traksaksi ekonomi namun juga berlaku untuk pernikahan.
Konsep Gharar dalam Pernikahan
Meskipun istilah gharar lebih sering digunakan dalam konteks transaksi ekonomi (muamalah), prinsip-prinsip syariah yang melarang ketidakjelasan dan penipuan juga berlaku dalam akad pernikahan untuk memastikan keadilan dan mencegah persengketaan.
Gharar dalam pernikahan diharamkan karena melanggar prinsip syariah yang menuntut adanya kepastian dan kejujuran dalam setiap akad. Akad pernikahan adalah akad yang sakral dan serius, sehingga semua elemen dasarnya harus jelas.
Contoh Gharar dalam Hubungan Rumah Tangga
Ketidakjelasan ini dapat muncul dalam beberapa aspek, antara lain:
- Mahar yang Tidak Jelas: Menikah tanpa menentukan bentuk, jumlah atau nilai mahar yang pasti, atau menyerahkan mahar yang tidak jelas wujudnya (misalnya, “salah satu dari mobil saya”).
- Syarat Pernikahan yang Tidak Pasti: Adanya syarat-syarat dalam perjanjian pernikahan yang tidak spesifik atau bergantung pada kejadian yang belum pasti (misalnya, “saya akan menikahimu jika saya lulus ujian”).
- Ketidakjelasan Identitas Pasangan: Menikah dengan seseorang yang identitas, status, atau latar belakangnya tidak diketahui secara jelas, yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.
- Nikah Syighar: Praktik pernikahan di mana dua wali saling menukarkan anak perempuan mereka untuk dinikahkan tanpa adanya mahar yang jelas, di mana salah satu wanita dianggap sebagai mahar bagi yang lain. Praktik ini dilarang keras dalam Islam karena merendahkan martabat wanita dan mengandung unsur ketidakadilan.
Kesepakatan Nafkah yang Tidak Jelas: Menentukan nafkah atau kewajiban finansial tanpa batasan atau mekanisme yang jelas, yang bisa menjadi sumber konflik di masa depan.
Tanggung Jawab Pemberian Nafkah
Ketika sudah menikah maka seorang suami wajib memberikan nafkah yang layak untuk keluarga nya dan hal ini merupakan tanggung jawab yang besar untuk seorang suami. Nafkah bukan hanya finansial akan tetapi ada juga nafkah tempat tinggal, makan dan minum, perhatian, Pendidikan, dll. Didalam Al-Qur’an telah disebutkan didalam surat At-Thalaq:7 yang artinya “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS al-Thalaq: 7)
Dalam ayat ini Allah sudah menjelaskan bahwa seorang suami wajib untuk memberikan nafkah yang layak untuk keluarga nya sesuai dengan kemampuannya, yang dimana pemberian nafkah ini tidak boleh membuat sang suami merasa berat hati, pemberian nafkah memang tanggung jawab suami akan tetapi suami juga tidak boleh memberikan mudharat untuk dirinya sendiri, dan sementara itu seorang istri juga memiliki kewajiban untuk selalu patuh kepada suami, tinggal dirumah, mengatur segqala urusan rumah tangga, menjaga anak-anak dan mendidik mereka. Akan tetapi, seorang istri juga tetap boleh bekerja akan tetapi harus di lihat terlebih dahulu urgensi nya dan yang pasti harus mendapatkan izin dari sang suami.
Dalam kajian kitab Bulughol Maram juga menjelaskan bahwa Nafkah itu mencakup 3 hal, sebagaimana yang telah disebutkan pada dalil-dalil tentang nafkah yaitu tempat tinggal, makan, dan pakaian. Ulama fikih mengatakan bahwa nafkah adalah sesuatu yang diterima istri dari suaminya untuk kebutuhan berbelanja selama kehidupan pernikahan, agar pernikahan tetap berjalan dengan sentosa. Pengertian ini menunjukkan bahwa nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri selama menjalani kehidupan pernikahan. Pemenuhan hak dan kewajiban istri oleh suami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam keluarga. Nafkah kepada istri dapat dilihat dari dua hal yaitu kemampuan suami dan kebutuhan.
Kesimpulan
1. Nafkah sebagai Muamalah yang Adil
Nafkah dalam pernikahan Islam tidak hanya dipahami sebagai kewajiban tabarru’ (amal kebaikan atau pemberian berbasis ibadah) semata, tetapi juga merupakan bagian integral dari akad muamalah yang menuntut keadilan, transparansi, dan kepastian. Pergeseran paradigma ini penting karena kerangka muamalah (seperti prinsip menghindari gharar dan zulm) menyediakan alat ukur yang lebih tegas untuk menilai kepatutan nafkah di tengah dinamika ekonomi kontemporer.
2. Pengukuran Kepatutan (Ma’ruf) dan Prinsip Anti-Gharar
Kepatutan (al-Ma’ruf) dalam penentuan nafkah harus diukur berdasarkan parameter yang jelas dan terhindar dari gharar (ketidakjelasan), yaitu:
Kepastian Jumlah/Kadar: Nafkah yang diberikan harus memiliki besaran yang pasti atau memiliki formula yang disepakati (misalnya X% dari pendapatan suami). Ketidakjelasan jumlah dan waktu pemberian secara konsisten merupakan bentuk gharar finansial yang dapat memicu konflik dan ketidakpastian bagi istri.
Kemampuan Finansial Suami (Yusr): Besaran nafkah harus proporsional dengan kapasitas penghasilan suami, tidak memberatkan suami (zulm bagi suami) dan tidak merugikan istri (zulm bagi istri).
Kebutuhan Riil Keluarga (Al-Kifayah): Standar nafkah harus mencukupi kebutuhan esensial keluarga, yang didasarkan pada standar hidup yang wajar (‘urf) di lingkungan tersebut.
3. Keseimbangan dalam Kontribusi dan Peran Ganda
Keseimbangan dalam nafkah tercapai melalui pengakuan atas seluruh kontribusi dalam rumah tangga:
Kontribusi Non-Finansial Istri: Meskipun kewajiban nafkah tetap pada suamii kontribusi non-finansial istri (seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak) adalah bentuk kontribusi yang sangat berharga dan harus diakui sebagai penyeimbang beban suami.
4. Implementasi dan Tujuan Syariat (Maqāṣid al-Syarī’ah)
Implementasi nafkah yang adil dan bebas gharar dicapai melalui transparansi dan musyawarah yang inklusif antara suami dan istri.
Tujuan utama dari penentuan nafkah yang adil sesuai prinsip muamalah ini adalah untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga (Sakinah) dan memenuhi tujuan syariat (Maqāṣid al-Syarī’ah), khususnya dalam memelihara jiwa (Hifzh an-Nafs) dan memelihara harta (Hifzh al-Mal) dari kedua belah pihak.
