Opini

SEKOLAH RAKYAT: Mendidik Orang Miskin atau Melanggengkan Sistem yang Memiskinkan?

×

SEKOLAH RAKYAT: Mendidik Orang Miskin atau Melanggengkan Sistem yang Memiskinkan?

Sebarkan artikel ini

Oleh Joko Prasetyo | Jurnalis

SEKOLAH RAKYAT: Mendidik Orang Miskin atau Melanggengkan Sistem yang Memiskinkan?

DEPOKPOS – Tidak ada yang menolak anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang layak. Justru negara wajib menjamin pendidikan bagi seluruh rakyat. Namun, keberadaan Sekolah Rakyat memperlihatkan betapa banyak keluarga tidak sanggup membiayai pendidikan anak-anaknya. Pendidikan masih menjadi beban ekonomi bagi sebagian masyarakat.

Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 500 Sekolah Rakyat dengan sekitar 500 ribu siswa pada akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo. Terbaru, pada 16 November 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan delapan hektare milik Universitas Indonesia (UI), di sisi Jakarta. Sehari kemudian, UI mengklarifikasi bahwa lahan tersebut berada di area kampus yang berdekatan dengan Hutan Kota UI, bukan di dalam kawasan hutan kota.

Program ini tentu membantu anak-anak dari keluarga miskin. Namun, persoalan yang lebih mendasar tetap harus dicermati: mengapa begitu banyak keluarga tidak sanggup membiayai pendidikan anak-anaknya?

Kemiskinan Bukan Sekadar Pendidikan

Selama ini kemiskinan sering dipahami sebagai akibat rendahnya pendidikan. Karena itu, solusi yang ditawarkan lebih banyak diarahkan pada perluasan akses sekolah. Padahal, pendidikan tinggi tidak otomatis menjamin kesejahteraan.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, banyak lulusan perguruan tinggi masih kesulitan mendapatkan pekerjaan layak. Artinya, pendidikan bukan satu-satunya faktor penentu kesejahteraan.

Kedua, kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis membuat seluruh rakyat sejahtera. Ketimpangan tetap terjadi ketika penguasaan dan pengelolaan kekayaan lebih menguntungkan segelintir pihak.

Ketiga, memperluas akses pendidikan tanpa membenahi sistem ekonomi hanya membantu sebagian orang meningkatkan kemampuan dirinya. Sementara itu, kemiskinan dan ketimpangan tetap berlangsung.

BACA JUGA:  Jangan Cuma Ikut Tren, Bikin Aturan 'Harga Mati' untuk Diri Sendir!i

Pendidikan memang harus ditingkatkan. Namun, pengentasan kemiskinan juga harus menyentuh akar persoalan ekonomi, terutama penguasaan, pengelolaan, dan distribusi kekayaan.

Pendidikan Mahal, Siapa Membiayai?

Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa banyak keluarga tidak mampu membayar biaya pendidikan. Ironisnya, pembiayaan program tersebut tetap bersumber dari APBN. Rakyat yang tidak sanggup membiayai sekolah secara langsung tetap ikut menanggungnya melalui pajak.

Dalam sistem yang berlaku, setidaknya ada tiga jalur pembiayaan yang perlu dicermati.

Pertama, keluarga harus mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Pengeluaran ini dapat menjadi beban berat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Kedua, masyarakat ikut membiayai pendidikan secara tidak langsung melalui pajak. Penerimaan perpajakan menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk pendidikan.

Ketiga, bantuan pendidikan melalui program seperti Sekolah Rakyat juga menggunakan anggaran negara yang sebagian besar ditopang penerimaan perpajakan.

Jadi, meskipun biaya pendidikan dibebaskan bagi kelompok tertentu, masyarakat tetap ikut menanggungnya melalui pungutan negara. Persoalan mendasarnya adalah bagaimana negara mengelola kekayaan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Biaya Pendidikan dalam Islam

Islam memiliki mekanisme pembiayaan pendidikan yang adil. Negara bertanggung jawab menjamin pendidikan bagi seluruh rakyat, tanpa membedakan kemampuan ekonomi keluarga.

Pembiayaan itu dapat bersumber dari Baitul Mal, termasuk hasil pengelolaan kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah), seperti sumber daya alam yang menjadi hak rakyat. Kekayaan tersebut tidak boleh dimonopoli individu atau korporasi. Negara mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat.

Hasil pengelolaannya menjadi salah satu sumber pemasukan Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan. Negara bertanggung jawab membangun sekolah, menyediakan tenaga pendidik, dan membiayai penyelenggaraan pendidikan.

BACA JUGA:  Karhutla Papua: Duka Ekologi dan Solusi Kepemimpinan Islam

Rasulullah SAW bersabda:
“Imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa penguasa memikul amanah mengurus kepentingan rakyat, termasuk menjamin pendidikan.

Wakaf dan Sedekah, Ibadah Umat

Selain menjadi tanggung jawab negara, pendidikan juga dapat didukung oleh partisipasi kaum Muslim melalui wakaf dan sedekah. Keduanya merupakan ibadah harta yang dilakukan atas dasar kerelaan, bukan pungutan yang dipaksakan. Ada dua bentuk partisipasi yang dapat dilakukan.

Pertama, kaum Muslim dapat berwakaf untuk membangun gedung sekolah, mendirikan perpustakaan, menyediakan buku, atau melengkapi sarana pendidikan.

Kedua, kaum Muslim dapat bersedekah untuk membantu operasional lembaga pendidikan maupun kebutuhan belajar para pelajar yang membutuhkan.

Rasulullah SAW bersabda:
“Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya” (HR Muslim).

Hadis ini menunjukkan keutamaan sedekah jariah. Mewakafkan sarana pendidikan dan membantu penyebaran ilmu termasuk amal yang manfaatnya terus mengalir.

Partisipasi umat melalui wakaf dan sedekah merupakan amal sukarela. Namun, hal itu tidak menggugurkan kewajiban negara menjamin pendidikan.

Sekolah untuk Semua

Dengan sistem pembiayaan seperti itu, tidak perlu ada sekolah khusus bagi orang miskin—anak-anak yang menjadi korban sistem ekonomi yang gagal menjamin kesejahteraan mereka—yang kemudian diberi label “Sekolah Rakyat”. Negara menjamin pendidikan seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang ekonomi.

BACA JUGA:  Menyelamatkan Generasi dari Cengkeraman Normalisasi LGBT

Sekolah Rakyat boleh dibangun sebanyak-banyaknya. Namun, jangan sampai program tersebut membuat negara merasa telah menyelesaikan kemiskinan, sementara sistem yang melahirkan ketimpangan tetap dipertahankan.

Umat membutuhkan pendidikan berkualitas yang dibiayai negara dan sistem ekonomi yang menjamin distribusi kekayaan secara adil. Pendidikan juga harus membentuk kepribadian Islam, sehingga generasi tidak hanya cerdas, tetapi memiliki akidah kokoh dan terikat dengan syariat Allah SWT.

Inilah pentingnya penerapan syariat Islam secara kaffah melalui Khilafah, yakni sistem pemerintahan Islam yang menerapkan hukum Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan. Tujuannya bukan sekadar mendidik anak agar mampu bertahan di tengah kemiskinan, tetapi membangun sistem yang menjamin kesejahteraan rakyat sekaligus membina kepribadian Islam.

Hisab yang Menanti

Dalam Islam, kekuasaan merupakan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Penguasa tidak cukup mengklaim telah menjalankan program untuk rakyat, tetapi harus memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Rasulullah SAW bersabda:
“Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga baginya” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjadi peringatan keras bagi penguasa agar tidak mengabaikan amanah kepemimpinannya. Kemiskinan yang membelenggu rakyat, pendidikan yang sulit dijangkau, dan ketimpangan pengelolaan kekayaan bukan persoalan sepele.

Setiap kebijakan dan hak rakyat yang diabaikan akan dimintai pertanggungjawaban. Seluruh amanah kekuasaan akan dihisab di hadapan Allah SWT.[]

Depok, 9 Jumadil Akhir 1448 H | 19 November 2026 M
—Joko Prasetyo | Jurnalis