DEPOKPOS – Ketika menyebut pusat aktivitas Kota Depok, nama Margonda hampir selalu muncul. Jalan ini identik dengan pusat perdagangan, kuliner, pendidikan, hunian, perkantoran, dan transportasi. Tidak heran jika Margonda sering dianggap sebagai wajah ekonomi Depok. Namun, apakah aktivitas ekonomi Depok benar-benar hanya bertumpu pada kawasan ini?
Data ekonomi tingkat kecamatan menunjukkan gambaran yang lebih beragam. Berdasarkan Indikator Ekonomi Makro Kecamatan Kota Depok 2023, PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp87,57 triliun. Dari 11 kecamatan yang ada, terdapat empat kecamatan penyumbang terbesar yang secara keseluruhan mengumpulkan PDRB sebesar Rp51,48 triliun, atau mewakili 58,79 persen dari total PDRB Kota Depok. Cimanggis justru menempati urutan teratas dengan PDRB sebesar Rp19,74 triliun yang menyumbang 22,54 persen terhadap perekonomian kota. Posisi tersebut disusul oleh Cilodong dengan Rp13,95 triliun yang memberikan kontribusi sebesar 15,93 persen. Selanjutnya, Tapos mencatatkan PDRB sebesar Rp9,76 triliun dengan porsi 11,15 persen, sementara Beji berada di urutan keempat dengan nilai Rp8,03 triliun yang menyumbang 9,17 persen.
Angka tersebut membuat gambaran tentang Depok menjadi lebih menarik. Beji, tempat koridor Margonda berada, memang memiliki peran ekonomi yang besar, tetapi bukan kecamatan dengan PDRB tertinggi. PDRB Cimanggis bahkan sekitar 2,46 kali PDRB Beji.
Namun, angka ini tidak berarti bahwa aktivitas ekonomi Cimanggis lebih ramai daripada Margonda dalam segala hal. Data yang tersedia merupakan PDRB pada tingkat kecamatan, bukan khusus koridor Margonda. Karena itu, PDRB Beji tidak dapat digunakan sebagai ukuran langsung aktivitas ekonomi Margonda. Data tersebut lebih tepat untuk melihat posisi ekonomi wilayah tempat Margonda berada.
Margonda Tetap Penting
Margonda tetap memiliki arti penting bagi kehidupan ekonomi Depok. Banyak kegiatan sehari-hari bertemu di kawasan ini: orang bekerja, mahasiswa beraktivitas, masyarakat berbelanja, pelaku usaha mencari pelanggan, dan warga berpindah menggunakan berbagai moda transportasi. Kepadatan perdagangan dan jasa, pendidikan, hunian, serta akses transportasi membuat Margonda menjadi magnet ekonomi.
Gambaran tersebut juga terlihat jelas dari struktur ekonomi Kecamatan Beji pada tahun 2022. Sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan mobil maupun sepeda motor menjadi penopang utama dengan menyumbang 29,05 persen terhadap struktur ekonomi kecamatan tersebut. Kontributor terbesar selanjutnya berasal dari sektor konstruksi yang memberikan porsi 15,23 persen, disusul oleh sektor administrasi pemerintahan sebesar 12,01 persen, dan industri pengolahan dengan sumbangan sebesar 11,08 persen.
Karena itu, persoalannya bukan apakah Margonda harus dikurangi atau ditinggalkan. Persoalannya adalah bagaimana pertumbuhan yang sudah kuat di satu kawasan dapat terhubung dengan peluang ekonomi di kawasan lain.
Dari Satu Magnet Menjadi Banyak Pusat Pertumbuhan
Depok sebenarnya sudah memiliki beberapa titik dengan aktivitas ekonomi besar. Angka kontribusi gabungan dari Cimanggis, Cilodong, Tapos, dan Beji yang mencapai 58,79 persen menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya muncul di satu kecamatan. Tantangannya adalah bagaimana pusat-pusat tersebut dapat saling terhubung dan memberi manfaat yang lebih luas.
Salah satu arahnya adalah membangun pertumbuhan yang lebih tersebar. Margonda dapat tetap berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa, sementara kecamatan lain diperkuat sesuai potensinya.
Langkah mendasar yang perlu dilakukan adalah memperkuat konektivitas antarwilayah. Bagi warga, konektivitas bukan sekadar soal jalan atau transportasi, tetapi juga tentang seberapa mudah mereka mencapai tempat kerja, pasar, sekolah, dan pusat kegiatan ekonomi. Konektivitas yang lebih baik juga dapat membantu UMKM menjangkau konsumen di luar wilayahnya.
Selain itu, usaha lokal perlu dikembangkan berdasarkan karakter masing-masing kecamatan. Wilayah lain tidak harus menjadi “Margonda kedua”. Justru, setiap wilayah dapat memiliki keunggulan sendiri sehingga masyarakat tidak selalu harus menuju kawasan yang sama untuk bekerja, berbelanja, atau menjalankan usaha.
Lebih lanjut, investasi dan infrastruktur perlu membuka kesempatan bagi wilayah yang masih memiliki ruang untuk berkembang. Kecamatan dengan PDRB relatif lebih rendah, seperti Limo, Cipayung, Bojongsari, dan Cinere, dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi yang lebih luas. Tujuannya bukan sekadar membuat angka PDRB semua kecamatan menjadi sama, melainkan memperluas kesempatan masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi.
Depok Tidak Harus Memilih
Pemerataan ekonomi bukan berarti seluruh kecamatan harus memiliki PDRB yang sama. PDRB menggambarkan aktivitas ekonomi wilayah, bukan secara langsung tingkat pemerataan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pembangunan Depok tidak perlu mempertentangkan Margonda dengan kecamatan lain. Yang lebih penting adalah membangun hubungan antarpusat pertumbuhan. Cimanggis, Cilodong, Tapos, Beji, dan wilayah lainnya tidak harus menjadi “Margonda berikutnya”. Masing-masing dapat berkembang dengan karakter sendiri dan saling terhubung melalui transportasi, perdagangan, investasi, dan aktivitas ekonomi.
Pada akhirnya, Depok yang lebih merata bukan berarti semua wilayah harus memiliki kekuatan ekonomi yang sama. Yang lebih penting adalah memastikan semakin banyak warga dan pelaku usaha memiliki akses terhadap kesempatan ekonomi. Pertanyaannya bukan lagi apakah Depok harus bergantung pada Margonda, tetapi bagaimana Margonda dan pusat-pusat ekonomi lainnya dapat saling menguatkan.
Penulis adalah mahasiswa program studi Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang menaruh minat pada pengembangan UMKM dan ekonomi wilayah.
