DEPOKPOS – Bank memiliki peran penting dalam membantu Masyarakat. Melalui bank, Masyarakat dapat menyimpan uang dan mendapatkan pembiyaan. Salah satu jenis bank yang memiliki hubungan dekat dengan Masyarakat dan usaha kecil adalah Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Selain BPR konvensional, terdapat juga Bank Perekonomian Raakyat Syariah (BPRS) yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
BPR dan BPRS, memiliki peran penting dalam membantu Masyarakat, khususnya dalam mengelola dana Masyarakat. Karena mengelola dana Masyarakat, BPR dan BPRS harus dikelola dengan baik dan diawasi secara ketat. Agar kegiatan perbankan berjalan sesuai aturan, Risiko dapat dikendalikan, serta tata Kelola bank menjadi lebih baik.
Peran OJK dalam Pengawasan BPR dan BPRS
OJK memiliki tugas untuk mengawasi, tetapi OJK juga memperhatikan bagaimana bank tersebut dikelola. Artinya, pengawasan OJK bukan hanya dilakukan Ketika masalah sudah terjadi. OJK berusaha agar msalah dapar diketahui lebih awal sehingga dapat ditangani. Hal ini sangat penting sekali karena masalah yang terjadi didalam sebuah bank dapat mempengaruhi kepercayaan Masyarakat.
Salah satu aturan yang menjadi dasar pengawasan adalah POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindakan Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS. OJK memiliki aturan mengenai status pengawasan dan Tindakan yang dilakukan Ketika BPR atau BPRS mengalami masalah. OJK melalukan pendekatan lebih awal terhadap bank yang mengalami kesulitan dab dapat membahayakan kelangsungan usaha.
Penerapan Tata Kelola
Selain melakukan pengawasan, OJK mengatur tata Kelola BPR dan BPRS. Tata kekola dapat dipahami secara sederhana agar bank dikelola dan diawasi berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Tata Kelola yang baik mecakup beberapa hal seperti tanggung jawab, pengawasan, manajemen Risiko, dan audit internal.
OJK menerbitkan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS. Peraturan ini berlaku sejak 1 juli 2024 dibuat untuk memperkuat tata Kelola BPR dan BPRS. OJK menjelaskan bahwa tata Kelola yang baik dapat membantu BPRS dan BPRS tumbuh secara stabil dan berkelanjutan. Jika tata kelola dilakukan dengan baik, maka dapat mengurangi kesalahan atau penyalahgunaan dalam bank.
Hubungan Pengawasan OJK dengan Stabilitas Keuangan
Pengawasan OJK berhubungan dengan stabilitas sistem keuangan. Jika BPR atau BPRS mengalami masalah, OJK dapat melakukan Tindakan sesuai dengan kondisi bank. Jika bank dapat dikelola dengan baik, maka resiko terjadinya masalah dapat dikurangi. Sehingga kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga keuangan tetap terjaga.
Jadi, pengawasan OJK bukan hanya untuk memastikan bank mengikuti aturan, tetapi untuk menjaga agar kegiatan perbanbkan tetap aman dan dapat dipercaya Masyarakat.
Nilai-nilai Syariah dalam Tata Kelola BPRS
Pengawasan terhadap BPRS tidak hanya berkaitan dengan aturan perbankan, tetapi juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Salah satunya adalah amanah. Dana yang diberikan oleh masyarakat kepada bank merupakan amanah yang harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.
Selain amanah, terdapat juga nilai keadilan. BPRS harus memberikan pelayanan dan melakukan kegiatan pembiayaan dengan cara yang adil serta tidak merugikan salah satu pihak.
Nilai kejujuran (shiddiq) juga penting dalam pengelolaan BPRS. Informasi mengenai produk, pembiayaan, keuntungan, maupun risiko harus disampaikan dengan benar kepada nasabah.
Kesimpulan
OJK memiliki peran penting dalam menjaga BPR, tata kelola, dan kestabilan keuangan agar sehat dan dikelola dengan baik. OJK melakukan pengawasan melaui berbagai aturan terhadap keuangan, Risiko, dan kegiatan BPR, termasuk mengambil Tindakan jika terjadi masalah.
BPRS mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah dengan bantuan Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Dengan pengawasan yang baik, BPR dan BPRS dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta mengelola dana dengan amanah dan bertanggung jawab.
