DEPOKPOS – Politik uang adalah praktik memberikan uang, barang, atau imbalan kepada masyarakat untuk memengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum. Meskipun tampak menguntungkan karena menawarkan keuntungan sementara, praktik ini merusak demokrasi dan dapat membawa masalah bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari bahaya politik uang dan menolaknya dalam setiap proses pemilihan.
Politik uang membuat masyarakat memilih berdasarkan imbalan yang diterima, bukan berdasarkan kemampuan calon pemimpin. Akibatnya, pemimpin yang terpilih mungkin tidak memiliki kualitas yang baik untuk memimpin. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyatakan Menyatakan bahwa politik uang membuat masyarakat memilih bukan karena kemampuan calon, melainkan karena imbalan yang diberikan.
Selain itu, politik uang dapat melahirkan pemimpin yang tidak jujur. Calon yang mengeluarkan biaya besar untuk membeli suara sering kali berusaha mengembalikan modal yang telah dikeluarkan setelah terpilih. Hal ini membuka peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Bawaslu menjelaskan bahwa politik uang sering menjadi awal munculnya praktik korupsi dalam pemerintahan.
Menurut Ketua Bawaslu RI saat itu, Abhan, “Politik uang adalah pelanggaran demokrasi yang luar biasa, yang dapat mencederai proses demokrasi.” Ia juga menegaskan bahwa Banyak kasus korupsi terjadi karena proses politik yang lebih mengutamakan uang daripada kepentingan rakyat
Praktik politik uang juga membuat masyarakat terbiasa memandang pemilu sebagai kesempatan mendapatkan keuntungan sementara. Padahal, tujuan pemilu adalah memilih pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Jika politik uang terus dianggap biasa, kualitas demokrasi akan semakin menurun, dan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai.
Berdasarkan uraian tersebut, politik uang adalah cara instan yang dapat merusak masa depan bangsa. Keuntungan yang diterima masyarakat hanya bersifat sementara. Dampak buruknya dapat dirasakan dalam jangka panjang, melalui munculnya pemimpin yang tidak berkualitas dan meningkatnya risiko korupsi. Oleh karena itu, masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan menolak semua bentuk politik uang demi terwujudnya demokrasi yang bersih dan berkualitas.
Reva Stevani Suranta , mahasiswa Universitas Pamulang
