Oleh: Elisabeth Yunika Pratiwi, Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok
DEPOKPOS – Pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh menambah luka yang semakin dalam. Karena hal itu sangat berdampak pada sendi utama kehidupan warga seperti pertanian, perkebunan, dan pekerjaan, bukan hanya rumah maupun infrastruktur. Berdasarkan data di lapangan, lahan persawahan di 18 kabupaten dan kota seluas 56.652 hektare rusak (mediaindonesia.com, 25-1-26). Dampaknya pun langsung dirasakan masyarakat, terlebih bagi mereka yang menggantungkan hidup dari sektor agraris.
Hingga saat ini hasil perkebunan dan pertanian di wilayah pegunungan Aceh masih terpuruk. Warga sulit memasarkan hasil panen, karena sulitnya akses transportasi darat yang belum pulih sepenuhnya. Ironisnya, hasil panen ada tapi tidak bernilai ekonomi, sehingga membuat para petani berada dalam situasi terhimpit. Bukti pemulihan pascabencana belum tuntas terlihat dari penetapan status tanggap darurat untuk keempat kalinya.
Banyak masyarakat masih kesulitan mencari pekerjaan karena aktivitas ekonomi yang masih belum normal karena lambatnya pemulihan pascabencana. Bahkan, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan tidak mampu menjual hasil panen mereka karena rusaknya infrastruktur dan minimnya dukungan dalam pendistribusian.
Bencana alam dalam situasi ini menunjukan ia tidaklah berdiri sendiri. Hal tersebut diperparah lemahnya sistem penanganan pascabencana. Dengan kemampuan sendiri di tengah keterbatasan, rakyat dipaksa bertahan karena negara gagal dalam memulihkan kondisi ini dengan cara cepat dan menyeluruh.
Ini semua terjadi karena paradigma bernegara yang hanya menimbang kebijakan berdasarkan untung-rugi menyebabkan alokasi dana pemulihan terbatas, karena hal ini tidak dianggap sebagai sektor yang produktif secara ekonomi. Pada akhirnya, negara gagal menjalankan perannya sebagai raa’in yaitu pengurus dan pelindung rakyat.
Di sisi lain, sistem pengelolaan bencana lemah secara struktural sehingga membuat penanganan cenderung reaktif, minimnya koordinasi antarlembaga, dan perencanaan yang tidak matang. Penetapan status tanggap darurat yang berulang ini bukanlah bentuk kesigapan negara namun mencerminkan kegagalan yang sistemik.
Rakyat yang menjadi korban bencana dipaksa mandiri demi memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, kesehatan, hingga mata pencaharian. Sebab dalam sistem kapitalisme, negara akan lebih banyak mengarahkan anggarannya untuk investasi dan proyek yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Sedangkan dalam Islam, negara dipandang sebagai raa’in, yaitu pengurus rakyat yang memiliki tanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya. Dalam situasi bencana, negara wajib memastikan pemulihan infrastruktur, lahan pertanian, dan kebutuhan dasar rakyat secara cepat, adil, dan menyeluruh.
Negara hadir bukan hanya simbolik tetapi secara nyata, sehingga korban yang sakit, difabel, lanjut usia, atau kehilangan mata pencaharian medapatkan perhatian khusus sesuai dengan kondisinya. Bantuan yang disalurkan, langsung menyasar kebutuhan riil masyarakat bukan sebagai kepentingan pencitraan.
Sumber pendanaan dalam sistem Islam adalah Baitul Maal yang memiliki tiga pemasukan besar yakni pos fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum dan pos sedekah. Negara mengalokasikan dana tersebut berdasarkan prinsip kemaslahatan masyarakat, yaitu mencakup ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya. Sehingga, bukan menjadi alasan bagi negara untuk menunda pemulihan karena keterbatasan anggaran.
Islam juga merancang setiap program pemulihan dengan aturan yang sederhana, penanganan yang professional, dan pelayanan yang cepat. Negara tidak akan mempersulit birokrasi, karena keselamatan rakyat adalah prioritas utama.
Bencana banjir dan longsor di Aceh ini haruslah menjadi cermin evaluasi serius. Selama penanganan bencana ini masih dalam bingkai paradigma kapitalistik yang mengabaikan tanggung jawab negara, maka rakyat akan selalu menjadi korban. Oleh sebab itu, inilah saatnya bagi negara secara nyata hadir sebagai pengurus rakyat bukan sekadar penonton atas penderitaan mereka. []
