DEPOKPOS – Kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Selama bertahun-tahun, penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu capaian yang sering digunakan untuk menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika jumlah penduduk miskin berkurang, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, di balik capaian tersebut terdapat persoalan yang lebih kompleks: apakah masyarakat yang telah keluar dari kategori miskin benar-benar telah mencapai kondisi ekonomi yang aman?
Pertanyaan tersebut muncul karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan posisi seseorang terhadap suatu batas angka tertentu, tetapi juga menyangkut kemampuan individu dan rumah tangga dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Seseorang dapat dikategorikan tidak miskin secara statistik, tetapi tetap berada dalam kondisi yang rentan apabila tidak memiliki tabungan, aset produktif, pekerjaan yang stabil, atau perlindungan ketika menghadapi situasi tidak terduga. Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan tidak selalu identik dengan hilangnya risiko ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
Salah satu instrumen utama dalam mengukur kemiskinan adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk menentukan apakah seseorang atau rumah tangga memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau tidak. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan minimum masyarakat yang terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan menggambarkan nilai minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan energi dasar melalui konsumsi makanan, sedangkan Garis Kemiskinan Non-Makanan mencakup kebutuhan dasar lain seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan esensial lainnya. Pendekatan ini dirancang untuk menggambarkan kondisi kemiskinan sesuai karakteristik sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
Namun, garis kemiskinan pada dasarnya merupakan sebuah batas pengukuran, bukan batas mutlak yang membedakan masyarakat miskin dan sejahtera secara menyeluruh. Dua rumah tangga yang memiliki tingkat pengeluaran yang hampir sama dapat memiliki kondisi ekonomi yang berbeda apabila salah satunya memiliki aset, pekerjaan tetap, atau dukungan keluarga yang lebih kuat. Sebaliknya, rumah tangga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat tetap menghadapi kesulitan ketika mengalami perubahan kondisi ekonomi.
Misalnya, rumah tangga dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mungkin tidak memiliki ruang keuangan yang besar untuk menghadapi kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, pengeluaran kesehatan, atau kehilangan pekerjaan. Dalam kondisi tersebut, mereka tidak termasuk dalam kategori miskin berdasarkan pengukuran statistik, tetapi masih memiliki risiko tinggi mengalami penurunan kesejahteraan. Kondisi inilah yang dikenal sebagai kerentanan ekonomi (economic vulnerability), yaitu situasi ketika masyarakat berada di luar kategori miskin, tetapi belum memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai guncangan ekonomi.
Pembahasan mengenai garis kemiskinan menjadi semakin menarik ketika melihat perbedaan antara pendekatan BPS dan World Bank. Kedua lembaga tersebut sama-sama mengukur kemiskinan, tetapi memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda. BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan pola konsumsi dan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Ukuran ini digunakan terutama untuk melihat kondisi kemiskinan dalam konteks nasional serta menjadi dasar dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan di Indonesia.
Sementara itu, World Bank menggunakan garis kemiskinan internasional yang berbasis Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli. Pendekatan ini digunakan agar tingkat kemiskinan dapat dibandingkan antarnegara dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga dan daya beli. Karena tujuan utamanya adalah perbandingan global, standar World Bank tidak menggantikan garis kemiskinan nasional suatu negara, melainkan memberikan perspektif berbeda mengenai posisi suatu negara dalam konteks internasional.
Perbedaan pendekatan tersebut menyebabkan angka kemiskinan yang dihasilkan dapat berbeda tanpa menunjukkan bahwa salah satu metode lebih benar dibandingkan metode lainnya. Garis kemiskinan nasional lebih menggambarkan realitas kehidupan masyarakat dalam suatu negara, sedangkan garis kemiskinan internasional membantu melihat fenomena kemiskinan secara global. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan konsep yang memiliki banyak dimensi dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu ukuran tunggal.
Selain pendapatan atau pengeluaran, kemiskinan juga berkaitan dengan kualitas kehidupan masyarakat. Seseorang yang memiliki pendapatan meningkat belum tentu mengalami peningkatan kesejahteraan apabila masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, pekerjaan layak, dan lingkungan tempat tinggal yang memadai. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kemiskinan modern mulai bergeser dari sekadar menghitung jumlah penduduk miskin menuju pemahaman yang lebih luas mengenai kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Fenomena masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan tetapi masih merasakan ketidakamanan ekonomi menjadi tantangan penting dalam pembangunan. Kelompok ini sering kali berada pada posisi yang tidak terlihat dalam statistik kemiskinan karena tidak termasuk kategori miskin, tetapi juga belum memiliki kondisi ekonomi yang cukup kuat untuk dikatakan sejahtera. Mereka dapat berasal dari pekerja informal, pekerja dengan pendapatan tidak tetap, maupun rumah tangga yang bergantung pada satu sumber penghasilan.
Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya perlu berfokus pada bagaimana masyarakat melewati garis kemiskinan, tetapi juga bagaimana memastikan mereka memiliki kemampuan untuk bertahan dan berkembang. Peningkatan kualitas pekerjaan, penguatan produktivitas, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial yang adaptif menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat.
Pada akhirnya, penurunan angka kemiskinan tetap menjadi indikator penting dalam pembangunan, tetapi angka tersebut perlu dipahami secara lebih mendalam. Keluar dari garis kemiskinan merupakan sebuah kemajuan, tetapi belum menjadi akhir dari perjalanan menuju kesejahteraan. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan bahwa masyarakat tidak hanya berada di atas batas kemiskinan secara statistik, tetapi juga memiliki rasa aman, kesempatan berkembang, dan kemampuan menghadapi perubahan ekonomi di masa depan.
Asyifa Chairinnisa Giskard.
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Andalas
