Oleh Zahra Suci Ramadhani, Mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya
DEPOKPOS – Hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali menjadi sorotan global sepanjang periode 2017–2025 setelah Washington meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Nicolas Maduro melalui sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, dan kebijakan luar negeri yang mengandalkan pendekatan maximum pressure.
Kebijakan ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan lanjutan dari sejarah panjang hegemoni Amerika Serikat di Amerika Latin sejak era Doktrin Monroe pada 1823 yang menegaskan kawasan tersebut sebagai sphere of influence AS.
Dalam narasi geopolitik modern, posisi Venezuela yang berada di kawasan Karibia serta kekayaan sumber daya minyak yang mencapai lebih dari 303 miliar barel terbesar di dunia menjadikannya titik strategis dalam pertarungan pengaruh global.
Seiring memburuknya kondisi politik di Venezuela, AS menerapkan rangkaian sanksi ekonomi besar-besaran sejak 2017 yang menargetkan PDVSA, perusahaan minyak negara yang menjadi jantung ekonomi pemerintahan Maduro.
Pemblokiran aset, larangan transaksi, dan pembatasan ekspor minyak dirancang untuk melumpuhkan kapasitas negara dalam menghasilkan pendapatan.
Washington mengklaim bahwa sanksi tersebut bertujuan mengembalikan demokrasi dan menekan praktik korupsi, namun sejumlah analisis internasional, termasuk laporan Al-Jazeera, menilai bahwa motif sebenarnya berkaitan dengan kepentingan strategis AS dalam mengendalikan pasar minyak dan menjaga dominasi politiknya di wilayah Amerika Latin.
Namun, strategi tekanan ini tidak berjalan sepenuhnya sesuai harapan AS. Venezuela merespons tekanan ekonomi tersebut dengan memperluas aliansi global bersama Rusia, Tiongkok, dan Iran. Ketiga negara ini memberikan bantuan finansial, teknologi perminyakan, dukungan diplomatik, hingga jalur perdagangan alternatif yang memungkinkan Venezuela mempertahankan ekspor minyak meski berada dalam isolasi internasional.
Dalam perspektif geopolitik, langkah Venezuela membangun aliansi eksternal dapat dilihat sebagai upaya soft balancing terhadap dominasi AS, sekaligus bagian dari dinamika persaingan kekuatan besar di Amerika Latin. Kehadiran Rusia dan Tiongkok di kawasan ini bahkan menciptakan situasi yang disebut sejumlah peneliti sebagai “mini cold war” baru di hemisfer barat.
Di dalam negeri, dampak sanksi sangat terasa. Krisis ekonomi yang semakin parah memicu hiperinflasi, kelangkaan pangan, kolapsnya pelayanan dasar, dan arus migrasi besar-besaran yang membuat lebih dari enam juta warga Venezuela meninggalkan negara tersebut menuju Kolombia, Peru, Brasil, dan Ekuador. Namun, tekanan ekonomi justru tidak menggoyahkan rezim Maduro.
Konsolidasi kekuasaan melalui kontrol militer, pembatasan oposisi politik, serta dominasi terhadap lembaga peradilan menjadikan perubahan rezim hampir mustahil.
Sanksi yang awalnya ditujukan untuk melemahkan elit justru lebih banyak mengenai masyarakat sipil, sehingga menciptakan penderitaan luas tanpa menghasilkan perubahan politik signifikan.
Konflik geopolitik ini turut mengguncang stabilitas kawasan Amerika Latin. Negara-negara pro-AS seperti Kolombia dan Brasil mendukung isolasi terhadap Caracas, sedangkan Kuba, Bolivia, dan Nikaragua berada di sisi Venezuela.
Fragmentasi politik ini melemahkan peran organisasi kawasan seperti OAS dan CELAC yang seharusnya menjadi mediator regional.
Rivalitas antara blok pendukung AS dan aliansi Venezuela bersama Rusia–Tiongkok menjadikan Amerika Latin arena persaingan geopolitik yang semakin kompleks, menandai pergeseran penting dalam struktur kekuasaan di kawasan.
Hingga 2025, strategi AS dapat dikatakan berhasil melemahkan ekonomi Venezuela, namun gagal mencapai tujuan utamanya, transisi politik dan jatuhnya rezim Maduro.
Ketergantungan berlebihan pada sanksi tanpa strategi diplomasi yang komprehensif membuat tekanan tersebut kehilangan efektivitas.
Sebaliknya, Venezuela justru semakin bergeser ke orbit pengaruh kekuatan global lain yang bersaing dengan AS.
