DEPOKPOS – Makan Bergizi Gratis, muncul di permukaan sebagai harapan perbaikan. Gagasan terbarukan yang memiliki visi “mencerahkan” masa depan anak-anak melalui asupan harian. Namun, program visioner juga tak selamanya matang dan terencana untuk akhirnya terlaksana. Nyatanya, ambisi dan susunan kertas regulasi yang mendasari program ini berakhir membuat banyak pihak rugi karena teracuni.
Publik yang sempat bersorak gembira melihat anak-anak mereka bisa lebih maju selangkah, harus menelan rasa kecewa karena realisasi program yang tak sesuai dengan janji. Salah satu pertanyaan yang kerap muncul di antara ribuan kasus keracunan yang terjadi, mengapa bahan baku seperti hiu, yang notabene adalah predator dengan risiko tinggi bisa muncul sebagai opsi yang sampai ke meja saji? Lantas, apakah sebenarnya regulasi dan standardisasi hanyalah kertas yang tertumpuk di sudut ruang rapat para penyaji atau ini memang kelalaian yang tak bisa dipungkiri?
Jawaban dari pertanyaan inti yang masih disoroti ini pun turut diselidiki. Mulai dari penyusunan menu, penentuan dan penyimpanan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan jadi, setiap tahapan memiliki peran yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan sesuai tugas yang diamanahkan. Tapi, rasanya kenyataannya, tidak seperti yang diperkirakan. Para jawara kuasa sibuk mencari dalih dan alasan, sementara anak-anak terlanjur menjadi korban. Dalih ingin memanfaatkan kearifan daerah menjadi salah satu alasan munculnya menu hiu yang berakhir dengan konsekuensi “tak terduga”. Kerugian yang tak diperhitungkan terdengar seperti risiko berjudi yang dilakukan karena tak punya strategi.
Mengingat fatalitas kasus keracunan, adanya hiu sebagai salah satu menu yang disajikan untuk MBG memberikan gambaran yang lebih kompleks dibandingkan hanya mitos atau fakta yang biasanya menjadi salah satu segmen pengisi majalah sains. Kandungan hiu meliputi merkuri yang memiliki risiko kesehatan tinggi juga menjadi salah satu faktor mengapa seharusnya hiu tidak pernah menjadi opsi yang mendukung keputusan penyajian hiu sebagai menu. Selain merkuri yang memberikan efek mual, muntah, sampai ke gangguan saraf, terdapat arsenik yang dapat memberikan efek kejang, koma, hingga kematian. Dapat dibayangkan, anak-anak yang masih rentan harus bertaruh nyawa demi mendorong pemanfaatan kearifan lokal tanpa pertimbangan yang matang dan tidak memperhatikan aspek keamanan pangan. Rasanya, tidak etis hanya karena makanan disediakan secara gratis, yang menerimanya mesti bersyukur dengan apa yang diberi, walaupun yang diberi tidak sepenuhnya “aman”.
Bicara soal korban, kasus ini tidak berpusat di anak-anak yang rentan, tapi juga terkait eksploitasi spesies yang hampir punah. Program ini secara tidak langsung bertanggungjawab atas banyaknya kerugian, bukan hanya untuk kasus keracunan. Penggunaan hiu yang ditujukan untuk konsumsi juga secara perlahan akan mengganggu ekosistem laut yang mungkin saja bukan bagian dari kekhawatiran kita. Jika ditelusuri, peningkatan konsumsi hiu berpotensi menurunkan populasi hiu di lautan sebagai konsumen puncak, dan akan membuat ikan karnivor lainnya mendapat kesempatan lebih besar untuk memangsa ikan-ikan kecil yang menjadi komoditas umum untuk konsumsi sehari-hari kita. Dari sini terlihat, efek yang lebih dekat dibanding hanya membayangkan hiu adalah karnivora laut di bawah sana yang hampir tidak pernah disajikan di atas meja. Dapat disimpulkan, memilih bahan baku menu seharusnya tidak hanya didasari ketersediaan, tapi juga kepekaan akan pentingnya keamanan lebih dari sekedar banyaknya pasokan untuk diolah menjadi makanan.
Alhasil, program yang seharusnya menjadi pemberi keamanan untuk anak-anak dari rasa lapar, justru menjadi sumber kegelisahan masyarakat. Pemberian hiu sebagai makanan gratis alih-alih meringankan kerja orangtua dalam memberikan gizi seimbang untuk anak saat di sekolah, justru memberikan keresahan baru bagi orang tua di rumah yang ikut takut apabila anaknya juga mendapatkan makanan siang yang beracun. Semakin banyaknya kasus keracunan yang terjadi akibat kelalaian dalam memahami bahan pangan yang pantas untuk diolah secara massal, maka keresahan ini juga tidak akan kunjung berakhir. Berkaca pada berbagai permasalahan yang tumbuh akibat pemberian hiu, yang sebenarnya dapat dicegah dengan mengetahui ragam komplikasi dalam memberikan hiu sebagai sumber protein bagi anak, menjadi refleksi bahwa sudah sepantasnya program yang dilaksanakan secara massal ini memiliki petunjuk pasti untuk memastikan minimnya risiko yang akan terjadi hingga sampai di tangan anak-anak bangsa. Program pemberian MBG tidak ada artinya jika tidak ada pedoman pasti yang dapat membuat penerimanya merasa aman.
Bermacam ikan laut, seperti sarden, kembung, tongkol, tuna, hingga ikan-ikan hasil budidaya, seperti lele dan nila, dapat menjadi opsi yang jauh lebih bersahabat bagi konsumen, dengan risiko logam berat yang jauh lebih rendah serta kemampuannya untuk didistribusikan, diolah, serta disebarluaskan dengan lebih baik oleh pengolah makanan massal. Opsi ikan yang sudah jauh lebih familiar inilah yang seharusnya dijadikan sebagai opsi utama dalam pemberian protein hasil laut untuk program MBG, di mana keamanannya terjamin, pasokannya melimpah, dan tidak meningkatkan rasa takut akan adanya ancaman baik dari segi kesehatan maupun ekologis. Di sinilah kita bisa merefleksikan: apakah selama ini pengurus terlalu terlena untuk mengejar “menu spektakuler” hingga lupa hal yang seharusnya diutamakan adalah keamanan dan keberlanjutan? Padahal, menarik perhatian anak untuk mengonsumsi makanan yang diberikan tidak senantiasa harus memberikan opsi ekstrem yang belum pasti keamanannya.
Kasus hiu di MBG ini sebenarnya membuka luka yang lebih dalam. Bahayanya bukan hanya pada daging hiu itu sendiri, tapi pada sistem yang membiarkan keputusan sembrono lolos tanpa filter. Lebih dari itu, bahaya terbesar mungkin justru datang dari diamnya kita, ketika publik hanya menggelengkan kepala, lalu melupakan masalah ini seakan tak pernah terjadi. Jika kita membiarkan program sebesar MBG berjalan tanpa pengawasan, evaluasi, dan keberanian untuk mempertanyakan keputusan pengelolanya, maka kasus serupa hanya menunggu waktu untuk terulang. Karena itu, pertanyaannya kembali kepada kita semua: apakah kita mau membiarkan kesalahan ini berlalu begitu saja, atau menjadikannya alasan untuk menuntut perubahan? Oleh sebab itu., setiap warga negara seharusnya memiliki peran untuk mengawal perbaikan program MBG, agar kasus ini tidak menjadi akhir, tetapi menjadi titik tolak untuk menuntut sistem yang lebih aman, manusiawi, dan bertanggung jawab bagi masa depan anak-anak Indonesia.
Penulis:
Alya Abida
Annisa Layyina Ihsani
Fakhira Arifa Qatrinnada
Mutia Atika
