DEPOKPOS – Ada satu pertanyaan yang dari dulu seperti sengaja dijauhkan dari ruang publik: kenapa rakyat tak bisa memecat anggota DPR yang dipilihnya?
Kita disuruh nyoblos, disuruh percaya, disuruh menyerahkan suara dan harapan, tapi setelah mereka duduk di kursi empuk lalu ketika mereka menyalahgunakan kepercayaan yang kita berikan, kita seperti kehilangan hak untuk menuntut balik.
Layaknya demokrasi ini cuma ritual, bukan kendali. Seperti ada sesuatu yang sengaja diatur agar rakyat cuma jadi penonton segala dagelan yang mereka sajikan.
Dan ditengah sunyinya pertanyaan itu, ada lima mahasiswa yang nekat membuka pintu yang selama ini dianggap tabu.
Mereka datang ke Mahkamah Konstitusi, bukan dengan modal besar, bukan dengan backing politik, tapi dengan satu hal yang sebetulnya lebih menakutkan buat para elit: AKAL SEHAT!
Mereka membongkar Pasal 239 dalam UU MD3. Pasal yang secara halus tapi kejam bilang: kalau ada anggota DPR yang harus “dipecat”, yang punya tombol tersebut adalah partai politik. Bukan rakyat. Bukan konstituen. Bukan orang-orang yang suaranya dipinjam saat kampanye.
Dan ketika kita baca itu seksama, kita sadar: sistem ini dari awal memang dirancang agar rakyat cuma jadi pengantar kursi. Setelah kursi didapat, kita dianggap selesai.
Kita sudah memberikan suara, dan sistem tak peduli apa yang terjadi setelahnya.
Wakil yang kita pilih bisa diam, tidur, bikin keputusan ngawur, atau bahkan kena kasus dan tak ada satu pun mekanisme yang bisa bikin kita bilang, “Gue gak. mau dia mewakili gue lagi.”
Karena itulah, gugatan lima mahasiswa ini jadi seperti menjadi palu besar yang dijatuhkan di atas meja elit politik.
Mereka bilang: “Kalau DPR bisa mengawasi pemerintah, kenapa rakyat tak bisa mengawasi DPR?”
Pertanyaan sederhana, tapi dampaknya bisa menyapu satu ruangan kekuasaan.
Kelima mahasiswa itu bahkan tak datang cuma untuk protes. Mereka membawa simulasi:
- Bagimana mekanisme recall yang adil,
- Bagaimana cara verifikasi rakyat agar tak digunakan untuk perang politik,
- Bagaimana mengatur kuorum,
- Bagaimana mencegah penyalahgunaan.
Artinya, mereka bukan cuma menuntut, mereka memberikan solusi. Dan itu justru membuat gugatan ini menjadi lebih berbahaya bagi elit.
Respon politik langsung terasa. Beberapa anggota DPR menyerang balik, bilang ini urusan internal lembaga.
Ada yang juga bilang kalau MK tak boleh ikut campur.
Ada juga yang pura-pura bijak bilang perubahan harus lewat revisi UU.
Padahal, intinya satu: mereka takut.
Takut kalau tombol pemecatan jatuh ke tangan rakyat, kenyamanan politik yang mereka bangun bertahun-tahun bakal runtuh dalam sekejap.
Bayangkan jika rakyat punya hak memecat DPR, kursi itu bukan lagi benteng kebal kritik. Itu jadi kontrak kerja. Dan kontrak kerja pasti butuh evaluasi. Wakil rakyat bisa diganti jika tak perform. Dan sistem politik kita, jujur saja, belum siap
Pertarungannya sekarang masuk ke MK.
Kalau MK memberi celah, bahkan celah kecil, itu bakal jadi preseden besar.
Ini seperti membuka retakan di tembok yang sudah lama menghalangi kedaulatan rakyat, dan retakan tersebut berpotensi membuat bangunan mewah itu runtuh.
Tapi kalau MK menolak? Itu artinya Negara secara terang-terangan bilang: “Setelah lo milih, hak lo selesai.”
Dan itu adalah pukulan paling telanjang bagi demokrasi kita.
Jadi, yang sebenarnya terjadi bukan soal lima mahasiswa melawan DPR. Ini soal siapa yang punya kuasa atas suara rakyat.
Ini soal apakah demokrasi kita masih hidup, atau sudah lama mati tapi kita cuma pura-pura tak melihat jenazahnya.
Gugatan ini mungkin belum tentu menang. Tapi satu hal jelas: mereka sudah mulai menendang pintu yang selama ini dikunci rapat.
Dan setelah pintu itu terbuka… akan sangat sulit bagi siapapun menutupnya kembali. []
