Hal itu dinyatakan MK dalam sidang pengucapan putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026, yang digelar Selasa (12/5) dengan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.
MK
Ramai-ramai Gugat Anggaran Pendidikan untuk MBG ke MK
Sejumlah pihak yang terdiri dari guru dan mahasiswa menggugat UU APBN 2026 ke MK yang mengambil anggaran MBG dari anggaran pendidikan
Putusan MK: Wartawan Tak Bisa Dikenai Sanksi Pidana atau Perdata Dalam Profesinya!
Ketua MK Suhartoyo menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam norma Pasal 8 UU pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sering Bolos Sidang, MKMK Beri Peringatan ke Anwar Usman
Anwar Usman tidak hadir sebanyak 81 kali dari 589 sidang pleno, serta tidak hadir 32 kali dari total 160 sidang panel sepanjang 2025.
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Bisa Dipecat Rakyat
MK menolak mengubah pasal yang memungkinkan anggota DPR diberhentikan oleh pemilih dari dapilnya.
Gugatan Mahasiswa ke MK yang Bikin DPR Panas Dingin
Ada satu pertanyaan yang dari dulu seperti sengaja dijauhkan dari ruang publik: kenapa rakyat tak bisa memecat anggota DPR yang dipilihnya?
Gugat UU MD3 ke MK, Mahasiswa Minta Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR
Pemohon berpendapat Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan prinsip-prinsip di konstitusi, di antaranya kedaulatan rakyat, partisipasi aktif dan perlakuan yang sama terhadap jalannya pemerintahan
MK Perintahkan Pemerintah Gratiskan SD-SMP Negeri dan Swasta
Menyusul putusan MK yang mengikat dan final, JPPI menyerukan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dan sistematis.
MK Terima 115 Gugatan Pilkada 2024, Ini Daftarnya!
DEPOKPOS – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 115…
Mantan Caleg PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif
JAKARTA – Mantan calon anggota legislatif (caleg) DPR…
Ingin Evaluasi Wewenang MK, DPR Kembali Banjir Kecaman
DPR RI kembali banjir kecaman usai menyatakan keinginannya mengevaluasi kewenangan Mahkamah Konstitus
Anwar Usman Kembali Langgar Etik, Sanksinya: Teguran Tertulis
Anwar Usman tidak menerima putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/2023 dan sanksi yang harus diterimanya
PDIP Ajukan 13 Gugatan Pileg 2024 ke MK
Hasto menegaskan pihaknya melampirkan bukti-bukti kuat yang bisa mengungkap adanya kecurangan di Pileg 2024
Mahfud Sebut PTUN Tak Bisa Kabulkan Permohonan Anwar Usman, Ini Alasannya!
“Karena PTUN itu hanya mengadili keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, sedangkan keputusan MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) ini bukan keputusan tata negara, melainkan keputusan profesional dewan etik,” ujarnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
