Oleh: Najwa Ainunnissa Asrori,
Mahasiswi Program Studi Psikologi Universitas Sebelas Maret
Aksi demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Pati pada bulan Agustus 2025 merupakan salah satu fenomena sosial yang paling penting di tingkat lokal, menggambarkan hubungan yang kompleks antara kebijakan publik, kondisi ekonomi masyarakat, serta reaksi psikologis masyarakat terhadap otoritas. Ribuan masyarakat Pati melakukan demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250 persen. Tindakan tersebut berawal dari rasa ketidakpuasan sosial di beberapa desa, kemudian berkembang menjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut keadilan ekonomi serta transparansi dalam kebijakan pemerintah daerah. Peningkatan pajak yang signifikan ini berlangsung di tengah kondisi ekonomi yang sudah cukup sulit bagi banyak masyarakat Pati. Sebagian besar masyarakat Pati, terutama yang berdomisili di daerah pedesaan, mengalami tantangan ekonomi yang serius akibat fluktuasi harga barang, terbatasnya peluang kerja, serta pengaruh inflasi. Kenaikan pajak, yang dipandang sebagai beban tambahan, menimbulkan reaksi kuat dari masyarakat yang merasa telah berkontribusi cukup kepada negara tetapi tidak mendapatkan imbalan yang setimpal. Ribuan orang mengadakan aksi protes di jalan atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang meningkat tajam hingga 250 persen dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan laporan dari Radar Kudus (15 Agustus 2025), tindakan itu melibatkan sekitar 7. 000 penduduk dari 12 kecamatan berkumpul di Alun-Alun Pati dan di sekitar Kantor Bupati. Protes ini berlangsung selama tiga hari berturut-turut dan mengakibatkan sebagian kegiatan pemerintahan terhenti.
Kebijakan ini berasal dari Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif PBB-P2. Pemerintah lokal meyakini bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi, masyarakat, terutama para petani dan pedagang kecil, merasa bahwa peningkatan ini tidak adil dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Seorang warga Desa Tondomulyo menyatakan kepada Suara Merdeka (17 Agustus 2025), “Kami bukan menolak bayar pajak, tapi kenaikannya tidak masuk akal. Dulu bayar 200 ribu, sekarang jadi 700 ribu, penghasilan kami tetap segitu.” Fenomena ini bukan hanya sekedar fenomena di sektor ekonomi atau politik, melainkan juga mencerminkan respons psikologis masyarakat terhadap ketidakadilan dan berkurangnya kepercayaan pada sistem yang ada.
1. Keadilan sebagai Dasar Emosi Sosial dan Reaksi Kolektif
Berdasarkan konsep Equity Theory yang diperkenalkan oleh John Stacey Adams pada tahun 1965, manusia cenderung mengharapkan perlakuan yang adil dalam interaksi sosial. Teori ini menekankan signifikansi keseimbangan antara apa yang diterima dan apa yang diperoleh individu dalam konteks pekerjaan atau interaksi sosial. Apa yang disertakan adalah sumbangan individu, seperti upaya, keterampilan, waktu, dan pengalaman, sedangkan apa yang diperoleh meliputi gaji, pengakuan, dan posisi. Orang akan membandingkan rasio kontribusi dan hasil mereka dengan rasio orang lain untuk menilai seberapa adil perlakuan yang mereka terima atau tidak. Ketidakadilan dapat menimbulkan stres psikologis, yang mendorong individu untuk bertindak demi mengurangi rasa tidak nyaman tersebut, seperti dengan mengubah tingkat usaha atau mencari bentuk kompensasi lainnya. Semakin besar ketidaksesuaian yang dialami, semakin kuat pula keinginan untuk mengatasinya. Teori ini juga menjadi fondasi bagi konsep keadilan distributif (hasil), keadilan prosedural (proses), dan keadilan interaksional (perlakuan selama berinteraksi sosial). Dalam fenomena ini, masyarakat Pati merasakan tekanan pajak yang meningkat tajam tanpa adanya peningkatan pelayanan publik yang sebanding. Sejumlah warga menyatakan bahwa mereka membayar pajak yang lebih tinggi, namun tidak merasakan perbaikan dalam infrastruktur, akses kesehatan, atau kesejahteraan ekonomi. Perasaan ini menyebabkan disonansi kognitif, di mana harapan akan pemerintah yang adil bertentangan dengan realitas yang mereka hadapi. Akibatnya, timbul reaksi emosional berupa rasa kecewa, marah, dan perasaan dikhianati oleh sistem yang semestinya menjamin mereka.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati, 2024, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah hanya meningkat 2,1 persen, sedangkan kenaikan rata-rata PBB-P2 menembus lebih dari 200 persen di sejumlah daerah seperti Kecamatan Jaken dan Margorejo. Kesenjangan ini menegaskan pandangan akan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Seorang responden yang diwawancarai dalam survei daerah oleh Universitas Muria Kudus (2025) menyatakan, “Kita diminta ikut membangun daerah, tapi tidak pernah diajak bicara. Pemerintah hanya memutuskan sendiri.”
Selain itu, Teori Procedural Justice menurut Thibaut dan Walker (1975) mengemukakan bahwa keadilan tidak hanya dinilai berdasarkan hasil dari kebijakan atau keputusan, tetapi lebih berfokus pada proses pengambilan keputusan tersebut. Proses yang adil, terbuka, dan mengikutsertakan partisipasi pihak terkait sangat penting dalam membangun perspektif keadilan. Mereka menyoroti bahwa individu menilai prosedur berdasarkan seberapa banyak kontrol yang mereka miliki terhadap hasil keputusan, serta konsistensi, akurasi, dan objektivitas prosedur itu. Masyarakat Pati merasa bahwa mereka tidak diajak berpartisipasi dalam proses itu, keputusan diambil tanpa adanya diskusi atau sosialisasi yang cukup. Saat proses dianggap tidak transparan, rasa percaya kepada pemerintah menjadi berkurang.Rasa tidak adil yang dirasakan oleh masyarakat Pati, baik dalam aspek distribusi maupun prosedur, memicu emosi untuk melakukan aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan moral, di mana masyarakat berupaya mengembalikan keseimbangan sosial melalui aksi demonstrasi.
2. Identitas Sosial sebagai Pengikat Solidaritas Masyarakat
Teori Identitas Sosial yang dikemukakan oleh Tajfel dan Turner pada tahun 1979 menyatakan bahwa individu membentuk identitas dirinya melalui partisipasi dalam kelompok sosial, yang menimbulkan persepsi “kita” (in-group) dan “mereka” (out-group). Pada fenomena ini, terdapat pandangan bahwa masyarakat termasuk dalam kelompok yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah, sehingga identitas sebagai “korban pajak” memperkuat rasa persatuan dan solidaritas di antara masyarakat Pati dengan berbagai latar belakang ekonomi. Penduduk yang sebelumnya tidak saling mengenal kini merasakan keterikatan akibat nasib yang serupa, membentuk identitas bersama yang memperkuat semangat solidaritas dan landasan moral untuk bertindak. Spanduk bertuliskan “Keadilan untuk Petani Pati” serta “Kami Rakyat Bukan Beban Negara” menggambarkan bahwa identitas sosial itu telah menjadi lambang perjuangan etis. Simon dan Klandermans pada tahun 2001 mengemukakan bahwa aksi kolektif terjadi saat tiga faktor berinteraksi: persepsi ketidakadilan, identitas sosial, dan keyakinan kemampuan kelompok untuk memengaruhi perubahan (group efficacy). Pada fenomena ini, identitas sosial berfungsi sebagai penghubung yang mentransformasikan ketidakpuasan individu menjadi tindakan sosial yang terorganisir. Perasaan serupa yang disertai oleh cerita tentang keadilan yang kuat, menjadi landasan psikologis bagi partisipasi masyarakat dalam unjuk rasa. Rasa solidaritas yang dimiliki oleh masyarakat Pati, dipadukan dengan keinginan untuk mendapatkan keadilan yang kuat, membentuk fondasi psikologis yang penting bagi partisipasi masyarakat dalam aksi demonstrasi. Ketika seseorang merasa bahwa usaha mereka merupakan bagian dari mendapatkan keadilan, mereka cenderung memiliki semangat yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam tindakan bersama. Ini mengindikasikan bahwa identitas sosial tidak hanya berperan sebagai penghubung, tetapi juga sebagai dorongan bagi individu untuk beraksi demi perubahan sosial. Sebagai hasilnya, penelitian mengenai Teori Identitas Sosial dalam konteks Pati memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana identitas sosial dapat berkontribusi dalam pembentukan gerakan sosial, menyoroti bahwa identitas kolektif yang muncul dari rasa keadilan, ketidakadilan, dan solidaritas adalah faktor utama untuk menggerakkan masyarakat dalam memperjuangkan perubahan yang lebih adil dan setara
3. Krisis Komunikasi dan Runtuhnya Kepercayaan Sosial
Salah satu penyebab utama meningkatnya konflik pada fenomena ini adalah kurang efektifnya komunikasi antara pemerintah dan warga. Sejumlah warga melaporkan bahwa informasi tentang peningkatan pajak muncul secara tiba-tiba, tanpa adanya pembicaraan atau sosialisasi yang memadai. Saat saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak berfungsi dengan baik, warga seringkali memilih untuk saling berinteraksi. Keadaan ini semakin menambah rasa frustasi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yang berpengaruh pada meningkatnya ketegangan sosial. Kurangnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi penyebab utama masalah informasi yang semakin memperburuk situasi.
Dalam psikologi sosial menyatakan bahwa komunikasi yang tidak seimbang dan minim empati dapat mengurangi rasa adil dalam interaksi, sesuai dengan penjelasan Colquitt (2001). Saat masyarakat merasa suara mereka diabaikan, mereka mengembangkan pandangan bahwa pemerintah bersikap acuh dan angkuh terhadap kondisi masyarakat kecil. Perasaan diabaikan ini dapat memperburuk ketidakpuasan yang ada, membentuk siklus di mana masyarakat merasa semakin terasing dari pemerintah. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, di mana kedua pihak merasa tidak saling mengerti dan menghormati satu sama lain. Keterpurukan dalam komunikasi ini juga menimbulkan ketidakpercayaan sosial yang cukup signifikan. Saat masyarakat merasa dirugikan oleh instansi resmi, mereka mencari cara alternatif untuk mengekspresikan harapan dan ketidakpuasan mereka. Salah satu metode yang paling nyata adalah melalui demonstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa protes sosial sering kali bukan bentuk kekacauan, melainkan cara masyarakat untuk mengembalikan keseimbangan psikologis yang terganggu oleh komunikasi yang tidak efektif. Dalam keadaan di mana suara mereka tidak didengar, masyarakat merasa bahwa demonstrasi adalah satu-satunya cara untuk mengungkapkan ketidakpuasan dan menarik perhatian pemerintah.
Krisis kepercayaan ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh Universitas Muria Kudus (2025) terhadap 500 individu di Kabupaten Pati. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 62 persen warga percaya pemerintah daerah kurang transparan dalam pengelolaan kebijakan publik, sementara 70 persen merasa mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Data ini menunjukkan bahwa penyebab protes tidak hanya faktor ekonomi, tapi juga adanya ketidaksesuaian dalam interaksi sosial dan psikologis antara pemerintah dan rakyat
.
Aksi demonstrasi yang terjadi bukan hanya ungkapan ketidakpuasan semata, tetapi juga mencerminkan harapan akan dialog yang lebih konstruktif dan inklusif. Masyarakat menginginkan pemerintah untuk mendengarkan, memahami, dan merespons kebutuhan serta harapan mereka dengan pendekatan yang lebih empatik dan partisipatif. Seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang efektif, diharapkan konflik yang terjadi dapat dikelola dengan lebih baik, dan pada akhirnya menuju solusi yang lebih adil serta berkelanjutan bagi semua pihak. Dalam situasi ini, memperkuat kembali kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat adalah tindakan krusial yang harus diambil untuk menghindari terulangnya ketegangan serupa di masa mendatang.
4. Refleksi Psikologis
Aksi penolakan terhadap pajak di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa kebijakan publik yang tidak adil secara sosial dan psikologis dapat menimbulkan perlawanan kolektif. Setelah sejumlah demonstrasi, Pemerintah Kabupaten Pati akhirnya memutuskan untuk menunda penerapan tarif yang baru dan berkomitmen untuk mengaktifkan kembali sistem pajak daerah. Pada konferensi pers yang diadakan pada 22 Agustus 2025, Bupati Pati mengungkapkan, “Kami mendengarkan aspirasi masyarakat dan akan melakukan evaluasi agar kebijakan ini lebih adil.”
Akan tetapi, pengaruh sosial dari keadaan ini masih dirasakan. Masyarakat mengalami berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Menurut analisis Kompas Jawa Tengah pada bulan September 2025, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan resmi pemerintah menurun sekitar 20 persen setelah aksi demonstrasi itu. Ini menunjukkan bahwa pemulihan dari krisis kepercayaan membutuhkan waktu.
Dari perspektif psikologi sosial, kondisi ini mencerminkan peran keadilan dalam memperkuat ikatan sosial. Saat masyarakat merasa diperlakukan dengan adil dan dihargai, interaksi antara warga dan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya, saat rasa keadilan terasa terancam, akan muncul ketegangan sosial yang terlihat dalam bentuk tindakan bersama.
Aksi demonstrasi di Pati mencerminkan kebutuhan dasar psikologis manusia akan pengakuan, keterlibatan, dan keseimbangan sosial. Pemerintah harus menyadari bahwa komunikasi, transparansi, dan keadilan bukan hanya elemen administratif, tetapi juga aspek psikologis yang sangat penting untuk memperkuat legitimasi kekuasaan.
