DEPOKPOS – Program makan bergizi gratis kini menjadi perbincangan hangat di Indonesia, terutama setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Mereka menyoroti bahwa program ini bertujuan mengatasi masalah gizi buruk di kalangan anak-anak sekolah dan ibu hamil, khususnya dari keluarga kurang mampu.
Di balik niat mulia ini, perlu diperhatikan bahwa program makan gratis yang memerlukan dana APBN sebesar Rp 1,2 triliun per hari—yang jika dihitung setahun mencapai Rp 450 triliun—nyaris setara dengan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sebesar Rp 460 triliun. Dengan dana yang sangat besar ini, apakah program makan gratis benar-benar dapat menjadi solusi gizi yang efektif, atau justru akan menjadi beban ekonomi yang membebani anggaran negara?
Menurut data Riskesdas 2023, masalah gizi buruk di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Stunting (pendeknya tinggi badan anak akibat kekurangan gizi) terjadi pada 21,6% anak di bawah lima tahun (balita), yang berarti lebih dari satu dari lima anak Indonesia mengalami hambatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi. Angka anemia pada remaja putri juga cukup tinggi, mencapai 23,7%. Masalah ini berkontribusi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Stunting dan anemia dapat mengganggu kecerdasan, daya tahan tubuh, dan perkembangan anak secara keseluruhan.
Selain itu, data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 28 juta penduduk yang hidup dengan kekurangan gizi. Masalah ini lebih sering terjadi pada keluarga dengan status ekonomi rendah, di mana mereka sulit mengakses makanan bergizi yang sesuai. Oleh karena itu, program makan bergizi gratis yang ditawarkan oleh pemerintah ini bertujuan untuk menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil, khususnya dari keluarga kurang mampu.
Namun, di balik upaya pemerintah untuk mengatasi masalah gizi buruk ini, ada pertanyaan besar mengenai bagaimana pendanaan program tersebut dapat memengaruhi anggaran negara, yang harus dibagi untuk berbagai sektor penting lainnya.
Sekretaris Jenderal TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa anggaran untuk program makan gratis ratusan triliun akan dipangkas dari anggaran sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Menurutnya, dana tersebut akan dialokasikan melalui refocusing dan realokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, tergantung pada segmentasi masyarakat yang menjadi sasaran.
Airlangga Hartarto, Koordinator Bidang Perekonomian, mengusulkan agar pendanaan program makan siang gratis ini menggunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disesuaikan. Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran di sektor lain yang membutuhkan dana. Dana pendidikan yang semula digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, seperti gaji guru yang jauh dari kata “Sejahtera”, biaya buku, alat tulis, perawatan gedung, listrik, dan fasilitas pendidikan lainnya, akan tergerus untuk mendanai program makan siang gratis ini. Jika anggaran tersebut dipangkas, kualitas pendidikan bisa terganggu, karena banyak sekolah di Indonesia yang masih kekurangan fasilitas dasar.
Selain itu, program sosial lainnya seperti Bantuan Sosial (Bansos), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat-BPJS (KIS-BPJS) mungkin juga akan terancam terhenti. Program-program ini sudah terbukti membantu masyarakat kurang mampu, namun dengan anggaran yang dialihkan, dampaknya bisa sangat besar.
Kerjasama dengan Pihak Swasta dalam Program Makan Bergizi Gratis
Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintah. Dalam pernyataan yang disampaikan di Solo pada Jumat, 26 Juli 2024, Gibran menegaskan bahwa kontribusi pihak swasta tidak hanya terbatas pada bentuk donasi uang tunai, namun juga bisa berupa sumbangan produk makanan. “Bisa sekali berkontribusi (pihak swasta). Entah itu menyumbangkan menu tambahan, menyumbangkan susu tambahan, kami terbuka. Dan saya senang ada swasta yang berpartisipasi,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, program makan bergizi gratis sudah mulai diterapkan di beberapa daerah, termasuk Kota Solo, dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta. Dana CSR ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendanaan yang mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Gibran menambahkan bahwa dukungan dari pihak swasta, khususnya melalui dana CSR, akan memainkan peran penting dalam memastikan kelangsungan program ini.
Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah pihak swasta akan terus berkomitmen mendanai program ini setiap hari? Ini menjadi tantangan yang perlu dihadapi, mengingat keberlanjutan program makan bergizi gratis memerlukan waktu yang panjang dan pendanaan yang besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kerjasama ini dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengandalkan bantuan dari pihak swasta secara terus-menerus, terutama jika kontribusi swasta tidak dapat dipastikan
Apakah Program Ini Efektif dalam Mengatasi Stunting?
Meskipun program makan bergizi gratis ini diklaim dapat mengatasi stunting, banyak ahli yang meragukan efektivitasnya. Ahli gizi masyarakat, Tan Shot Yen, menegaskan bahwa program makan gratis ini seharusnya dianggap sebagai tambahan, bukan solusi utama. “Program ini hanya bisa mencegah stunting jika diimbangi dengan pola makan yang baik di rumah. Jika hanya makan siang yang dijaga, namun pola makan di rumah tidak diperhatikan, maka masalah stunting tidak akan teratasi,” ujarnya.
Selain itu, penelitian dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menunjukkan bahwa meskipun tujuan program ini mulia, dana yang dialokasikan terlalu besar untuk hasil yang belum tentu maksimal. Mereka meragukan bahwa dengan anggaran yang begitu besar, program ini dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap perbaikan gizi dan peningkatan sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Alternatif Pendanaan dan Kebijakan Pangan yang Lebih Efisien
Mempertimbangkan biaya besar yang dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis, ada baiknya pemerintah mempertimbangkan alternatif pendanaan yang lebih efisien. Salah satunya adalah dengan memperkuat program subsidi langsung kepada keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut bisa digunakan untuk membeli makanan bergizi atau digunakan dalam kebutuhan kesehatan lainnya. Dengan cara ini, bantuan akan lebih langsung dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga, tanpa perlu melalui proses distribusi yang rumit.
Selain itu, untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam program ini, pemerintah perlu fokus pada swasembada pangan. Swasembada pangan akan memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada impor. Program swasembada pangan juga akan mendukung kelancaran program makan bergizi gratis, mengingat komoditas yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada beras dan sayuran, tetapi juga produk-produk lain seperti susu dan protein hewani.
Agar program ini bisa menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan, pemerintah harus melakukan kajian komprehensif mengenai alokasi anggaran, metode distribusi, serta dampak jangka panjang terhadap perekonomian dan kualitas hidup masyarakat. Beberapa alternatif yang mungkin lebih efisien adalah dengan memperkuat program bantuan pangan yang sudah ada, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Sembako, yang bisa lebih tepat sasaran tanpa menguras anggaran negara secara berlebihan.
Jika pemerintah dapat merancang program makan bergizi gratis dengan pendanaan yang lebih efisien, pengawasan yang ketat, dan sinergi dengan program pangan yang sudah ada, maka program ini berpotensi memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi masyarakat, tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Kendati demikian, untuk mensukseskan program makan bergizi gratis, langkah utama yang harus dilakukan pemerintah adalah mencapai swasembada pangan. Swasembada pangan tercapai ketika pemerintah berhasil memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri secara mandiri. Komoditas yang diperlukan tidak hanya sebatas beras dan sayuran, tetapi juga mencakup komoditas lain seperti susu. Swasembada pangan sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis, agar tidak membebani APBN secara berlebihan.
Dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan efisiensi anggaran, program makan bergizi gratis bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia. Namun, penting untuk melibatkan berbagai pihak dan merancang kebijakan yang lebih holistik agar program ini dapat berjalan secara optimal tanpa membebani ekonomi negara.
Qori Adelia
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
