Opini  

Dicari! Capres Peduli Pendidikan

Hepriyadi Zaicily, S.T., M.M.

Oleh Hepriyadi Zaicily, S.T., M.M., Pendidik dan Sekretaris DPD Partai Gelora Kota Tangerang

DEPOKPOS – Pada tanggal 14 Februari 2024 Indonesia akan menggelar pesta demokrasi terbesar, yaitu pemilihan presiden dan anggota legislatif. Saat ini tahapan menuju Pemilu 2024 sudah memasuki masa kampanye untuk mengenalkan visi-misi para kandidat.

Seperti diketahui bersama bahwa Pemilu 2024 nanti akan diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ketiga paslon tersebut sudah berkampanye dan menyapa masyarakat langsung untuk menawarkan visi-misi dan program unggulannya.

Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden juga telah mengikuti beberapa debat yang disiarkan langsung di beberapa stasiun televisi dank kanal-kanal youtube sehingga masyarakat Indonesia bisa menilai langsung keunggulan program yang ditawarkan masing-masing capres.

Sektor pendidikan menjadi salah satu visi penting yang harus diuji oleh publik karena sektor ini menjadi kunci penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Para calon presiden harus memiliki program unggulan untuk memperbaiki berbagai persoalan di dunia pendidikan dengan tetap mempertahankan program yang sudah baik.

BACA JUGA:  Kebenaran Pahit di Balik Istilah ‘Right Person, Wrong Time’

Publik menanti bagaimana calon presiden memposisikan visi pendidikan ke dalam prioritas pembangunan ke depan. Jangan sampai calon pemimpin malah menempatkan visi pendidikan diurutan sekian dan tidak diposisikan dalam urutan yang sentral. Ini sangat penting diketahui masyarakat Indonesia karena menyangkut masa depan Indonesia lima tahun ke depan. Selain itu, sektor pendidikan sangat penting sebagai upaya mencetak sumber daya manusia yang unggul agar mampu menghadapi era bonus demografi.

Masalah Pendididikan

Kualitas pendidikan Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Karena itu, siapa pun presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 nanti harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan berbagai masalah di sektor pendidikan.

Perlu disadari bersama bahwa pendidikan kita masih menghadapi berbagai masalah serius. Di tingkat global kualitas pendidikan Indonesia masih belum menggembirakan. Peringkat Indonesia pada tahun 2023 berada di urutan ke-67 dari 209 negara di dunia. Urutan ini berdampingan dengan Albania di posisi ke-66 dan Serbia di urutan ke-68.

BACA JUGA:  Dibalik Canggihnya AI

Ketimpangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan merupakan persoalan yang memprihatinkan. Ketimpangan ini tampak dari keterbatasan fasilitas pendidikan, ketersediaan guru dan keterbatasan alat pendukung lainnya. Dunia pendidikan kita juga masih menghadapi persoalan angka putus sekolah yang cukup tinggi di mana pada tahun ajaran 2022/2023 angkanya mencapai 76.834 orang.

Masalah lainnya adalah kesejahteraan guru. Misalnya, guru honorer kita masih menghadapi masalah gaji yang nominalnya jauh dari apa yang mereka harapkan. Para guru honorer hanya mendapatkan upah antara Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan. Tentu saja besaran gaji itu tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Masalah terakhir adalah digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan menjadi hal yang sangat penting dilakukan di era sekarang mengingat digitalisasi sudah masuk ke seluruh bidang kehidupan. Sayangnya, digitalisasi ini tidak mudah dilakukan karena akses ke jaringan internet belum merata, terutama di daerah pelosok.

BACA JUGA:  Kebenaran Pahit di Balik Istilah ‘Right Person, Wrong Time’

Pemimpin Ideal

Melihat berbagai persoalan di atas, kita membutuhkan capres ideal yang benar-benar peduli terhadap sektor pendidikan. Dalam kontesk inilah presiden yang terpilih nanti harus punya visi pendidikan yang jelas dan tepat guna mengurai segala persoalan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini.

Karenanya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh presiden terpilih pada Pemilu 2024 yang salah satunya adalah mengevaluasi kebijakan pendidikan nasional yang dirasa memperlambat pencapaian pembangunan dalam sektor pendidikan. Misalnya, kebijakan program belajar 12 tahun, apakah sudah tercapai sesuai target atau perlu ditambah menjadi wajib belajar 16 tahun agar capaiannya lebih luas.