DEPOKPOS – Kasus dugaan pelanggaran privasi siswi dalam pemeriksaan menstruasi di SMPN 21 Surabaya mendapat perhatian Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Dr. Nihayatul Wafiroh, M.A. Ia menegaskan bahwa upaya mendisiplinkan siswa di lingkungan sekolah tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengabaikan hak privasi, martabat, serta perlindungan anak, khususnya bagi siswi perempuan.
Menurut Ninik, menstruasi merupakan proses biologis yang alamiah dan menjadi bagian dari kesehatan reproduksi perempuan. Karena itu, penanganannya di lingkungan pendidikan harus dilakukan dengan pendekatan yang edukatif, manusiawi, dan menghormati batas-batas privasi setiap anak.
“Sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengenali tubuhnya sendiri. Jangan sampai alasan kedisiplinan justru membuat anak merasa dipermalukan, terintimidasi, atau kehilangan rasa aman terhadap lingkungan sekolahnya,” ujar Ninik.
Ninik menyoroti informasi mengenai dugaan tindakan guru yang mengangkat rok dan menurunkan sedikit celana dalam siswi untuk memastikan kondisi menstruasi mereka. Jika dugaan tersebut terbukti, tindakan demikian merupakan persoalan serius yang tidak bisa dibenarkan hanya dengan alasan melatih kejujuran atau memastikan siswi mengikuti salat berjamaah.
“Kejujuran tidak boleh dibangun melalui tindakan yang melanggar privasi tubuh anak. Ada batas yang harus dipahami oleh setiap pendidik. Tubuh anak memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi. Apalagi menyangkut organ reproduksi dan kondisi biologis yang sangat personal,” tegasnya.
Menjelang peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang berlangsung setiap 25 November hingga 10 Desember, Ninik menilai kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan dan pelanggaran terhadap hak perempuan dapat terjadi di berbagai ruang, termasuk lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak.
Menurutnya, momentum 16 HAKTP tidak boleh berhenti pada kampanye dan seremonial semata. Perlu ada upaya nyata untuk membangun kesadaran bahwa setiap anak perempuan berhak atas keamanan, perlindungan, serta kendali atas tubuhnya sendiri. Sekolah juga harus menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan berbasis gender, bukan justru menjadi tempat terjadinya tindakan yang merendahkan martabat anak.
“Kasus ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi dunia pendidikan. Kita ingin anak perempuan tumbuh dengan pemahaman bahwa tubuh mereka berharga dan memiliki hak untuk dilindungi. Jangan sampai praktik yang dianggap sebagai kedisiplinan justru menanamkan rasa takut, malu, dan ketidakberdayaan pada anak ketika berhadapan dengan otoritas,” pungkasnya.
Momentum peringatan 16 HAKTP harus menjadi pengingat untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak, termasuk di lingkungan pendidikan. Perlindungan terhadap perempuan tidak cukup hanya dilakukan ketika kekerasan sudah terjadi, tetapi harus dimulai dari pencegahan, edukasi, dan penghormatan terhadap hak tubuh setiap individu.
