Banyak kasus pelanggaran HAM, khususnya yang bersifat serius, masih belum mendapatkan penyelesaian hingga saat ini.
DEPOKPOS – Menuju kontestasi Pemilu 2024, situasi politik di Indonesia kian menjadi topik perbincangan panas. Pasalnya, ketiga calon pasangan, baik Prabowo-Gibran, Anies-Muhaimin, maupun Ganjar-Mahfud, masing-masing melancarkan strategi Pemilu yang berbeda.
Akan tetapi, yang lebih penting, pada saat yang sama, isu HAM harus menjadi sorotan utama.
Dinamika politik ini perlu diakui dapat menjadi panggung intens bagi ketiga calon untuk melihat seberapa jelas dan terukurnya mereka dalam menyampaikan visi serta langkah konkret terhadap pemenuhan isu HAM dalam perjalanan menuju pemerintahan berikutnya.
Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya tidak dapat dicabut, ditukar, apalagi diperjualbelikan. Terlebih lagi, menurut PBB, hak ini harus bersifat menyeluruh dan tidak membentuk suatu pengecualian apapun. Namun, sampai hari ini, pemenuhan HAM oleh negara belum menuju taraf yang meyakinkan.
Banyak kasus pelanggaran HAM, khususnya yang bersifat serius, masih belum mendapatkan penyelesaian hingga saat ini. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, menyinggung rekam jejak para bakal calon dan menekankan perlunya mencakup isu HAM dalam agenda Pemilu sebagai bukti nyata komitmen mereka kepada masyarakat. Meskipun komitmen ini perlu diuji, ia menegaskan bahwa peran pengawasan masyarakat tetap fundamental dalam memastikan kepatuhan terhadap komitmen tersebut.
Di tahun yang akan datang, mulai dari hak-hak dasar manusia maupun hak terkait lainnya, seperti penghapusan kemiskinan, pemberantasan korupsi, penegakkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, pemberian jaminan hidup layak, penanganan krisis iklim, serta pertanggungjawaban atas kekerasan polisi sudah semestinya dicari jawabannya.
Berangkat dari pemikiran itu, masalah-masalah dalam rapor merah ini harus menjadi perhatian Capres dan Cawapres selaku bakal pemimpin di periode mendatang. Mereka harus menjadi garda terdepan untuk tidak hanya melindungi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga negaranya melalui landasan HAM.
Lantas, apakah kampanye yang diusung pasangan Capres dan Cawapres baru-baru ini telah benar-benar mengusung isu HAM? Apakah mereka mampu melaksanakan kebijakan yang berbasis HAM jika terpilih nanti? Bagaimana janji penyelesaian HAM dari visi-misi bakal Capres dan Cawapres? Bagaimana tanggapan mereka soal penyimpangan HAM masa lalu?
HAM selalu hadir dalam jargon orasi kampanye tiap-tiap calon pemimpin. Upaya ini wajib diacungi jempol dan diakui sebagai bentuk apresiasi atas itikad baiknya untuk mengangkat urgensi HAM. Walaupun terkesan dangkal, urgensi penyebutan HAM ini harus terus dikawal karena seringkali isu HAM hanya menjadi janji kampanye semata.
Selain itu, tindakan, aturan, dan kebijakan calon pemangku kepentingan di hari esok harus pula mencerminkan janji-janji manis tersebut. Ini menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk mengawal manuver tersebut agar pemenuhannya tidak hanya menjadi utopia belaka.
Di musim politik seperti sekarang, penting juga bagi calon pemimpin hingga calon wakil rakyat untuk berkomitmen melindungi hak yang paling krusial bagi setiap insan manusia ini. Dengan membela HAM, mereka dapat membentuk persepsi publik tentang keharusan menghormati martabat manusia.
Jika terpilih nanti, arah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan mesti memperhitungkan dampaknya terhadap HAM. Dengan mengutamakan HAM, pemerintah mampu membuka pintu bagi terciptanya masyarakat yang berlandaskan keadilan, toleransi, dan kemajuan bersama.
Melalui dokumen visi-misi sebanyak 148 lembar, pasangan Anies-Muhaimin menyebutkan 8x kata HAM. Di sisi lain, Paslon nomor 2, Prabowo-Gibran menyatakan 7x kata HAM dari 148 lembar dokumen visi-misinya. Di samping itu, Paslon Ganjar-Mahfud, dari 33 halaman, 16 kata HAM disebutkan dalam visi-misinya.
Melihat hal ini, saat disinggung soal HAM, Tama S Langkun, selaku Jubir TPN Ganjar-Mahfud saat diwawancarai oleh KompasTV (2/11/2023) menyebutkan bahwa dirinya dan tim akan menawarkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dengan menguatkan lembaga-lembaga yang memiliki urusan atau kedekatan dengan isu penanganan HAM.
Lebih lanjut, Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem melalui KompasTV (2/11/2023) juga tidak ingin kalah. Saat ia ditanya bagaimana pandangan Paslon Anies-Muhaimin terkait hal apa yang akan mereka tawarkan guna menangani isu HAM masa lampau, menyebutkan dirinya secara tegas menjelaskan bahwa HAM merupakan hak paling mendasar dan fundamental yang dimiliki manusia.
Ia juga melihat urgensi HAM sedemikian rupa, sampai-sampai di tingkat pemerintahan terdapat kementerian yang menangani itu. Ia menyebutkan bahwa HAM tidak mengenal daluwarsa. Baginya, penyelesaian masa lalu dan masa sekarang adalah sebuah keniscayaan.
Ia juga berpendapat bahwa kearifan bangsa kitalah yang akan menentukan bagaimana menyelesaikannya dengan bijak dan tidak merusak apa yang sudah diselesaikan. Di samping itu, saat publik banyak menilai bahwa Paslon Prabowo-Gibran dinilai belum menjanjikan penyelesaian kasus HAM masa lalu, bagi Munafrizal Manan, Jubir Partai Gerindra, di saat yang sama, menyampaikan penjelasan rasionalnya terkait hal tersebut.
Ia menilai bahwa meskipun Prabowo-Gibran tidak secara eksplisit menawarkan penyelesaian HAM dalam visi-misinya, kasus pelanggaran HAM harus ditolak sebagai komoditas politik untuk kepentingan politik elektoral dalam Pilpres saja. Keseriusan dalam penanganan HAM akan dibuktikan saat mereka terpilih nanti.
Pemilu mampu menjadi ajang kontestasi untuk memastikan calon pemimpin peduli akan inklusivitas perlindungan HAM. Komitmen ini tentu dapat menjadi secercah harapan guna menggerus catatan gelap situasi HAM. Jika isu HAM tidak diutamakan, pemenuhan hak lainnya dapat dipastikan akan macet di tengah jalan.
Para calon pemimpin ini pun masih memiliki kesempatan untuk menuntaskan isu HAM agar kemungkinan keberulangan pelanggaran HAM tidak lagi terjadi di kemudian hari. Sebagai pemilih yang bijak, tanggung jawab kita untuk memilih pemimpin yang peduli akan pemenuhan HAM juga sangat diperlukan. Hal ini agar lingkungan di mana setiap warga negara dapat hidup dengan martabat dan tanpa takut akan penindasan hadir.
Kebijakan pemerintah yang mengedepankan HAM sangat menentukan arah langkah menuju masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dengan memberikan perlindungan dan keadilan kepada setiap warga negara, kebijakan semacam itu dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi, partisipasi aktif masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan ke depan.
Akan tetapi, tentu saja, dalam konteks ini, untuk membentuk implementasi kebijakan yang pro-HAM, itu tidak semata menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi komitmen bersama segenap lapisan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.
Pemilu juga sudah seharusnya bukan hanya menjadi pesta demokrasi atau pertarungan politik, tetapi juga momentum kritis dalam menentukan arah pemenuhan HAM di masa depan. Oleh karena itu, secara tegas, siapapun pasangan calon yang terpilih di kemudian hari, kebijakan yang dibuat harus selaras dengan kemakmuran masyarakat sesuai dengan hak asasinya.
Aulia Lintang Savitri
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
