Indonesia tidak hanya darurat stunting, sehingga butuh pemimpin yang visioner memikirkan nasib bangsa di masa depan.
DEPOKPOS – Regulasi terkait cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) mundur implementasinya. Sikap kurang tegasnya pemerintah dalam menangani permasalahan gizi ternyata dapat berimplikasi pada risiko kesehatan lain.
Tidak hanya obesitas dan diabetes, MBDK dapat memicu risiko depresi. Harapan bagi pemimpin selanjutnya untuk mengatasi fenomena ini ternyata harus seret pula karena canangan program masing-masing paslon terkait gizi seimbang untuk semua kelompok umur belum nampak jelas.
Indonesia tidak hanya darurat stunting, sehingga butuh pemimpin yang visioner memikirkan nasib bangsa di masa depan.
Beberapa waktu lalu sebuah postingan TikTok oleh Dennis Food Technologist mengungkap fakta adanya ketidaksesuaian produk susu dengan informasi nilai gizi pada labelnya. Kandungan gula yang ditemukan lebih tinggi daripada yang tertulis pada label.
Penemuan ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai pengawasan minuman berkemasan yang memiliki pedoman dalam informasi nilai gizi pada label sejalan dengan Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Dalam pasal ke 8 ayat 1 Peraturan BPOM tersebut menyatakan bahwa hasil zat gizi yang tercantum harus dibuktikan dari analisis laboratorium yang terakreditasi.
Sebenarnya olahan minuman dan pangan diperbolehkan memiliki hasil yang berbeda dari angka yang dituliskan di nilai gizinya. Pada pasal ke 12 disebutkan mengenai batas toleransi hasil analisis zat gizi yang merupakan nilai yang dapat diterima dari hasil analisis zat gizi dibandingkan dengan nilai yang dicantumkan pada informasi nilai gizi. Gula harus memenuhi setidaknya 80% dari nilai yang tercantum di informasi nilai gizinya.
Ketentuan mengenai nilai toleransi tersebut lebih ketat jika minuman atau olahan pangan mencantumkan klaim “rendah lemak, bebas gula, kaya protein”. Dari Video Tiktok Dennis Food Technologist justru ditemukan adanya produk yang melebihi batas toleransi hasil analisis zat gizi sesuai peraturan yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukkan salah satu produk memiliki kandungan gula sebesar 23,15 gram, padahal mereka hanya menuliskan gula sejumlah 15 gram di kemasannya.
Realitas tersebut jelas membuat permasalahan baru akan tingginya konsumsi gula oleh masyarakat kita. Dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2021 menyebutkan bahwa satu dari enam orang Indonesia memiliki konsumsi gula berlebih sehingga berisiko terkena obesitas dan diabetes.
Konsumsi gula orang Indonesia lebih dari 10% konsumsi kalori ideal yang menjadi standar panduan dari World Health Organization. Implikasi baru yang ditemukan menunjukan gula tidak hanya menyebabkan diabetes dan obesitas saja, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti depresi.
Sebuah sudi oleh Park dan peneliti lainnya tahun 2023 di Korea Selatan yang berjudul Longitudinal Analysis for the Risk of Depression According to the Consumption of Sugar-Sweetened Carbonated Beverages in Non diabetic and Diabetic Population menyimpulkan bahwa peningkatan konsumsi berhubungan dengan risiko gejala depresi.
Bagaimana gula bisa menyebabkan depresi? Gula meningkatkan reaksi bagian otak yang mempengaruhi respon stres, sehingga kemampuan otak mengelola stress akan berkurang. Tidak hanya anak-anak yang menjadi kelompok rentan, bahkan orang dewasa sekalipun dapat secara tidak sadar mengonsumsi gula berlebih.
Namun juga perlu diperhitungkan bahwa tidak semua minuman manis berkemasan memiliki risiko demikian. Ada beberapa minuman manis yang kaya akan antioksidan dari sumber sari buah dan sayuran yang digunakan. Antioksidan akan membantu dalam mengelola stres yang mengakibatkan penurunan risiko depresi. Selain antioksidan, kafein juga dapat mencegah penyebaran neurotransmiter dari depresi.
Apa yang dapat dilakukan dalam problematika kontrol gula ini? Sebenarnya wacana diberlakukannya kebijakan cukai MBDK sudah tertulis dalam rincian APBN Tahun 2023. Disebutkan adanya pemasukan pendapatan dari cukai MBDK senilai Rp3,95 triliun per tahun.
Namun, realisasi kebijakan oleh Kementerian Keuangan justru ditunda oleh alasan perekonomian yang belum stabil, perlunya Peraturan Pemerintah, dan pertimbangan untuk dimasukkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Dengan penundaan ini ancaman keterpaparan masyarakat akan MBDK akan meningkatkan prevalensi penyakit tidak menular (diabetes, obesitas, dan kesehatan mental). Pilar pengawasan dari BPOM masih mengalami kecolongan, sehingga perlu penambahan layer kontrol lewat kebijakan lain.
Dalam kontestasi politik Indonesia 2024, ketiga paslon telah merancang grand design-nya dan menyebutkan janji-janji kampanye yang meliputi aspek kesehatan. Jika ditelaah dari wacana program yang dibawakan terkait kesehatan mental, setiap paslon memiliki gagasan yang hampir serupa mengenai perbaikan program.
Ketiga paslon mengusung perbaikan melalui sarana dan prasarana baik fasilitas kesehatan primer, lanjutan, ataupun tempat pelayanan publik. Adanya wacana pula terkait sistem rujukan, hotline, dan segala macam yang serupa untuk mengatasi kesehatan mental.
Namun permasalahan kesehatan mental ini juga bisa lebih dicegah dengan perlindungan gizi yang optimal dan tercukupi. Konflik yang ada, justru pemberian gizi seimbang masih difokuskan pada anak-anak ibu hamil. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, karena mereka adalah kelompok rentan yang berisiko tinggi akan masalah stunting.
Namun lebih daripada stunting, jika kita melihat dalam transisi epidemiologi dan demografi menunjukan bahwa permasalahan bangsa kita akan semakin beragam pada penyakit tidak menular. Kontrol gizi seimbang seharusnya menjadi upaya yang ditujukan untuk semua kelompok umur tidak hanya anak-anak saja. Setiap kelompok tersebut memiliki prioritasnya masing-masing. Masalah gizi adalah faktor risiko yang utama dari semua penyakit.
Dari wacana program kesehatan ketiga capres-cawapres yang telah dipublikasikan, bisa dibilang program yang dicanangkan masih terlalu mendasar dan kurang tajam. Fenomena yang diangkat membutuhkan solusi multidimensi dan akan lebih baik apabila ketiga paslon lebih melek dengan hasil penelitian yang sudah ada.
Masalah gizi merupakan aspek fundamental dari berbagai permasalahan kesehatan dan nampaknya para calon pemimpin belum sepenuhnya peka terhadap aspek ini. Tentunya besar harapan seluruh masyarakat Indonesia untuk para calon pemimpinnya agar mampu memberikan solusi yang lebih cadas untuk menangani permasalahan gizi dan kesehatan mental masyarakat.
Penulis: Venus Valencia dan Raddin Fathinnisa (Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia)