Opini  

Bola Liar Pemboikotan, Bagaimana Menyikapinya?

Oleh: Fatmah Ummu Aru, Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok

LPPOM MUI luruskan pemahaman terkait fatwa produk Zionis Yahudi. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati menyikapi adanya pemberitaan di media yang mengutip fatwa MUI terkait dukungan terhadap perjuangan Palestina.

Produk-produk makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal tetap halal dan tidak haram untuk dikonsumsi. Adapun perubahan hukum dari halal menjadi haram pada suatu zat atau barang terjadi jika ada penggunaan bahan haram atau ada kontaminasi dari lingkungan yang menyebabkan masuknya bahan haram ke produk tersebut. Respons MUI untuk meluruskan fatwa ini juga bukan tanpa alasan. Di media sosial bola liar pemboikotan yang dibicarakan oleh netizen benar-benar tidak terkendali.

Sangat disayangkan di dalam fatwanya, MUI tidak menyertakan daftar brand apa saja yang perlu diboikot. Sementara itu telah beredar luas daftar barang-barang yang diduga terafiliasi dengan Zionis Yahudi. Daftar-daftar yang banyak beredar itu tidak diketahui siapa yang membuat, namun tidak jarang menyertakan keterangan ‘fatwa MUI’. Tentu ini kembali membuat resah masyarakat. Seharusnya MUI mengeluarkan daftar barang-barang terafiliasi Yahudi, tidak hanya mengeluarkan fatwa.

BACA JUGA:  Serangan Pemukim Ilegal Israel di Tepi Barat Terus Meningkat

Beberapa perbincangan di jagat media sosial juga menilai MUI terlalu ceroboh, sebab bagaimana bisa mengeluarkan fatwa yang sifatnya hanya himbauan kemudian berubah menjadi fatwa mengharamkan. Belum lagi sebelum mengeluarkan fatwa tersebut, MUI dinilai terlalu gegabah dengan tidak duduk bersama ormas-ormas Islam terlebih dahulu untuk membahas permasalahan pemboikotan dalam rangka mendukung perjuangan umat Islam di Palestina.

Perbincangan lainnya terkait hal ini bahwa aksi pemboikotan produk Yahudi dimanfaatkan untuk ‘black campaign’ terhadap perusahaan-perusahaan go public di dalam negeri. Alasannya, perusahaan-perusahaan tersebut menerima pembelian saham dari orang-orang Yahudi. Lagi-lagi ini membuat blunder, karena konsekuensi perusahaan go public adalah siapa saja termasuk orang asing (bahkan yahudi) dapat membeli saham di perusahaan-perusahaan tersebut.

BACA JUGA:  Korban Genosida Israel di Gaza Dekati Angka 30 Ribu

Memang, seruan boikot terhadap produk Yahudi sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan perlu untuk diapresiasi. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan internasional seperti Grab dan McDonald’s. Diketahui, Grab Indonesia bersama OVO mendonasikan 3,5 miliar rupiah untuk Palestina setelah diketahui founder Grab pro pada Zionis Yahudi dari foto laman instagramnya. Begitu juga rumah makan cepat saji McDonald’s di Indonesia buru-buru membuat pernyataan prihatin atas apa yang terjadi di Gaza, setelah sebelumnya McDonald’s membuat kebijakan memberikan makanan gratis kepada tentara Zionis (IDF).

Namun demikian, aksi boikot ini tetap perlu menjadi perhatian dan kajian sejauh ini mana dampak signifikannya terhadap perekonomian Zionis Yahudi? Jamak diketahui, perekonomian Yahudi sejak lama telah didukung oleh negara-negara Barat, terutama oleh Amerika, Eropa, bahkan oleh dunia. Ada banyak banyak sekali produk Yahudi yang dikonsumsi oleh penduduk dunia, termasuk di negeri-negeri muslim. Seperti Google, Facebook, Dunkin’ Donuts, dan lain sebagainya.

Sisi perdagangannya, ekonomi Zionis Yahudi lebih banyak bergantung kepada negara-negara nonMuslim. Data menunjukkan, dari total ekspor bangsa Yahudi senilai US$50 miliar, 55% diekspor ke Uni Eropa dan Amerika Serikat, hanya 4% yang diekspor ke negeri-negeri Muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Maka bila seluruh negeri Muslim bersatu memboikot produk Yahudi, terlihat tidak akan signifikan untuk menghentikan penjajahan Yahudi atas bumi Palestina.

BACA JUGA:  Gaza Terancam Kelaparan

Bila tidak dengan jalan boikot produk Zionis Yahudi, ternyata untuk mengakhiri penjajahan Yahudi juga tidak bisa ditempuh melalui jalan politik. Sebab, sudah kita ketahui bersama Yahudi di-‘back up’ oleh negara-negara besar di Barat. Mustahil negara-negara itu bersedia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Yahudi.