Aspek Perjanjian dan Pembebanan Tanggung Jawab

DEPOKPOS – Dalam kehidupan pasti pernah muncul yang namanya permasalahan. Terkadang kita bingung, bagaimana cara menyelesaikan persoalan permasalahan yang sering muncul ini? Permasalahan itu dapat diselesaikan dengan adanya perjanjian. Kalian tau perjanjian itu apa? Nah perjanjian ialah menjadi dasar penyelesaian jika muncul persoalan pada kemudian hari supaya para pihak dapat terlindungi, menerima kepastian hukum, serta keadailan. Pada dasarnya dalam melakukan suatu perjanjian harus memperhatikan ketentuan dan asas-asas yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, seperti yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu : adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan terakhir adanya suatu sebab yang halal.

Aspek-Aspek Dalam Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam pelaksanaan perjanjian yang baik harus bisa saling menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan pribadi, bisnis, atau hukum. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian, serta Batasan-batasan tertentu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pembebanan tanggung jawab dalam perjanjian

Perjanjian dibentuk karena adanya hubungan antar manusia yang saling bergantung, karena apabila tidak diikat dengan perjanjian akan dikhawatirkan salah satu pihak tidak memenuhi haka tau kewajibannya. Sedangkan perjanjian dalam bisnis terbentuk untuk memenuhi kebutuhan suatu Perusahaan dengan Perusahaan lain. Sebagai bent ilustrasi, yaitu peaku usaha yang ingin memiliki barang atau jasa dapat memperolehnya melalui perjanjian jual beli atau perjanjian tukar menukar. Jika yang diinginkan hanya memperoleh menfaatnya bisa menggunakan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam meminjam

Adapun 7 asas dalam sebuah perjanjian:

Asas sistem terbuka hukum perjanjian yaitu Hukum perjanjian yang sudah diatur didalam buku III KUHP merupakan hukum yang bersifat terbuka
Asas konsensualitas perjanjian yang dibuat sejak adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian
Asas personalitas yaitu asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingan sendiri
Asas itikad baik yaitu asas yang dibuat dengan memperhatikan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan
Asas Pacta Sunt Servada Setiap perjanjian itu mengikat. “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan larangan kedua belah pihak, atau karena alasan undang- undang dinyatakan cukup.” Pasal 1338 ayat 2 BW
Asas force majeur Asas ini memberikan kebebasan bagi debitur dari segala kewajibannya untuk membayar ganti kerugian akibat tidak terlaksananya kesepakatan karena suatu sebab yang memaksa
Asas Exeptio non Adiempletie contractus Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan bahwa kreditur pun telah melakukan suatu kelalaian

Batasan Perjanjian

Batasan dalam sebuah perjanjian mengacu pada parameter atau ruang lingkup tertentu yang menggambarkan sebuah Batasan-batasan hukum dan ketentuan yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Batasan perjanjian ditetapkan Ketika dua pihak atau lebih telah sepakat masuk ke dalam perjanjian, Batasan ini ditetapkan untuk menjelaskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta untuk mengatur hal-hal tertentu yang terkait dengan perjanjian tersebut.

Objek perjanjian: Perjanjian harus jelas tentang apa yang akan dicapai atau diwujudkan oleh para pihak. Objek perjanjian ini harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku.

Waktu berlaku: Perjanjian dapat memiliki batasan waktu tertentu, yaitu periode berlakunya perjanjian.
Wilayah geografis: Jika perjanjian berlaku di wilayah tertentu, maka batasan wilayah tersebut harus ditetapkan dengan jelas.
Hak dan kewajiban: Perjanjian harus menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci..
Pembayaran dan harga: Jika perjanjian melibatkan transaksi keuangan, maka pembayaran dan harga harus ditetapkan dengan jelas.
Konsekuensi pelanggaran: Perjanjian harus mencakup ketentuan tentang apa yang akan terjadi jika salah satu pihak melanggar perjanjian.
Keabsahan perjanjian: Batasan juga dapat mencakup klausul yang mengatur syarat-syarat kesahan perjanjian, seperti persyaratan kapasitas hukum para pihak yang terlibat.
Modifikasi perjanjian: Perjanjian dapat mencakup ketentuan tentang bagaimana perjanjian dapat diubah atau dimodifikasi, jika diperlukan di masa depan.
Penyelesaian sengketa: Jika terjadi sengketa antara para pihak, perjanjian dapat mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, seperti arbitrase atau mediasi.

Ingin produk, bisnis atau agenda Anda diliput dan tayang di DepokPos? Silahkan kontak melalui WhatsApp di 081281731818

Pos terkait