Tata Kelola Perusahaan, Kekuatan DPS dan Penggunaan Fungsi Audit Internal Oleh Bank Syariah : Bukti dari Sudan

DEPOK POS – Dalam menjalankan bisnis perusahaan tentu dibutuhkan tata kelola yang baik. Untuk meningkatkan kinerjanya, bank harus melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Coorporate Governance (GCG). Corporate Governance sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan nilai tambah pada perusahaan untuk pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Persaingan yang semakin tinggi dalam melakukan pengembangan perusahaan dengan cara mendapatkan tambahan modal yang akan diberikan investor, hal ini mengharuskan perusahaan untuk mengelola perusahaannya secara profesional, karena investor akan berinvestasi pada perusahaan yang menerapkan pengelolaan yang baik dengan tujuan investor akan merasa aman dengan investasi yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Good Corporate Governance yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.

Bacaan Lainnya

Keberadaan DPS di bank syariah sangat penting sebagai pihak yang berperan dalam pengawasan bank syariah agar tetap berjalan diatas ketetapan syariah. DPS diharapkan dapat menjamin dan memastikan bahwa bank syariah telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Menurut AAOIFI ada tiga peran DPS di lembaga keuangan syariah, yaitu melakukan penilaian, pengarahan dan pengawasan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah dimana setiap transaksi bank syariah tidak ada unsur yang diharamkan.

Audit internal merupakan aspek penting yang harus ada dalam penerapan pengawasan pengoperasian perusahaan. Audit Internal berfungsi sebagai perantara perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak manajemen yang dapat bertolak belakang dengan tujuan pemilik perusahaan. Maka dari itu audit internal berfungsi untuk menjembatani perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, yaitu dengan mengawasi kinerja pihak manajemen dan menjadi penghubung untuk mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan.

Setiap Bank memiliki peran Audit Internal yang berbeda-beda. Termasuk bank syariah, peran audit internal pada bank syariah diharapkan mampu menjalankan perannya sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholder dan visi misi dari perusahaan. Audit Internal dilakukan oleh pihak yang mempunyai kapasitas dan kemandirian dalam melakukan pengawasan kinerja perusahaan dengan standar peraturan yang telah ditetapkan

Sektor perbankan syariah dianggap lebih modern dan memiliki karakteristik yang unik, ini yang membuatnya lebih beresiko daripada sektor perbankan konvensional. Banyak organisasi global dan komite lokal yang kemudian dibentuk untuk mengatur sektor ini, termasuk Organisasi Akuntansi dan Audit untuk lembaga keuangan Islam (AAOIFI) di Bahrain dan Dewan Jasa Keuangan Islam di Malaysia. Dalam pertumbuhannya, aset bank syariah di seluruh dunia telah meningkat sebesar 14 persen pada periode antara 2010 dan 2014, dan diperkirakan akan mencapai US$1,8 triliun pada tahun 2020 di pasar utama perbankan syariah (Ernst and Young, 2016). Terlepas dari kerumitan yang ditambah dengan pertumbuhan yang signifikan ini, bank-bank islam secara ketat dituntut untuk mematuhi sistem syariah.

Perbankan Islam di Sudan

Sudan adalah salah satu pendiri perbankan syariah. Berdirinya Faisal Islamic Bank (Sudan) pada tahun 1978 membuka pintu bagi pengenalan sistem perbankan syariah di Sudan. Bank syariah Faisal mencapai kinerja yang jauh lebih tinggi daripada bank konvensional lain yang telah didirikan sebelumnya. Hal ini mendorong pendirian tiga bank islam lainnya, Bank Islam Al Tadamon pada tahun 1980, diikuti oleh Bank Islam Sudan dan Bank Koperasi Pembangunan pada tahun 1983, bank-bank di sudan telah berkembang dalam segi jumlah dan ukuran. Dengan diterapkannya sistem ekonomi islam, perbankan sudan secara otomatis menerapkan sistem keuangan dan perbankan islam secara penuh. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan menggubah seluruh bank menjadi Perbankan Syariah.

Saat ini, Sudan adalah salah satu dari sedikit negara yang menerapkan standar dan pedoman AAOIFI. Ada beberapa jenis tata kelola antara bank-bank yang ada di Sudan. Misalnya penggunaan komite audit dan IAF masih bersifat sukarela. Meskipun pembentukan DPS bersifat wajib, tetapi tidak ada kriteria untuk menilai efektivitas DPS itu sendiri.

Di negara islam lainnya seperti Indonesia dan Malaysia bank syariah berjalan berdampingan dengan bank-bank konvensional. Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat, seperti Denmark, Inggris, Australia yang berlomba-lomba menjadi Pusat keuangan Islam Dunia (Islamic Financial hub) untuk membuka bank Islam dan Islamic window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kekuatan dewan direksi dan penggunaan fungsi audit internal

Menurut (Che Haat et al., 2008; Hashim dan Rahman, 2011) dewan direksi dianggap sebagai salah satu sistem yang paling penting untuk memantau organisasi dalam menyelesaikan konflik keagenan. Oleh karena itu IAF dapat digunakan sebagi mekanisme pengendalian konflik internal lembaga, yang mungkin timbul dari dari perbedaan tujuan dan manajer operasionalnya.

Dalam konteks bank syariah, tidak ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan IAF. Menurut Kasim dan Sanusi (2010) pandangan praktisi IFT tentang kesesuaian peraturan Internal Shariah Review (SR) saat ini dan masalah independensi dan kualifikasi auditor internal Syariah temuan mereka untuk merevisi aturan yang ada dan pembentukan kerangka tata kelola auditor syariah. Sedangkan menurut Yahya dan Mahsun C12 melakukan studi dengan metode wawancara yang melibatkan lima eksekutif audit IFI di Malaysia.

Di bank syariah, mekanisme tata kelola tidak hanya terbatas pada sistem tata kelola tradisional, tetapi juga mencakup jaminan kepatuhan Syariah. Meskipun maksimalisasi kekayaan pemilik juga merupakan tujuan utama di bank syariah, hal ini tergantung pada kepatuhan terhadap peraturan islam dari mana LKI memperoleh sifat identitasnya. Dalam pelaksanaannya tata kelola perusahaan harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai acuan dalam kegiatan sehari hari. Prinsip prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berklandaskan peraturan perundang-undangan dan etika dalam berusaha. [Ika Sari Rahmawati Zebua]

Pos terkait