Mengenal Tata Kelola Islam pada Lembaga Keuangan Islam

Mengenal Tata Kelola Islam pada Lembaga Keuangan Islam

DEPOKPOS – Dengan pertumbuhan keuangan Islam yang luar biasa dan munculnya praktiknya di pasar yang kompleks dan canggih, lembaga keuangan Islam (LKI) membutuhkan sistem tata kelola Islam yang sehat dan efisien seperti transparansi, prosedur operasional, peraturan, independensi dan kompetensi.

Tata Kelola Lembaga Keuangan Islam

Tata Kelola Islam pada Lembaga Keuangan Islam

Bacaan Lainnya

Menurut penelitian Chapra dan Ahmad (2002) tata kelola perusahaan Islam dianggap sebagai salah satu faktor yang paling signifikan yang mengarah pada penentuan deposan investasi mereka. Misalnya, dilaporkan bahwa 81,4% dari total 468 deposan dari Bahrain, Bangladesh dan Sudan akan mentransfer dana mereka ke bank lain karena ketidakpatuhan terhadap syariah prinsip dan 70% deposan juga akan memindahkan dananya jika mengetahui bahwa pendapatan bank berasal dari pendapatan berbasis bunga.

Sedangkan menurut penelitian Hasan dan Asutay (2010) hanya 35% LKI yang masuk dalam kategori ‘good practice’ dan sisanya yaitu sebesar 65%, LKI termasuk dalam kategori  ‘ improved practice’ yang menunjukkan perlunya peningkatan yang signifikan., studi menyimpulkan bahwa praktik tata kelola Islam secara keseluruhan masih dalam tahap pengembangan dan perlu segera mendapat perhatian dari regulator dan pengawas serta bagian internal pemerintahan. . Maka apa sih Islamic governance itu?

Pengertian Islamic governance

Pengertian Islamic governance

Dasar dari Islamic governance berakar pada pendekatan yang berorientasi pada stake-holder atau pemangku kepentingan, di mana gaya tata kelolanya bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan semua stake-holder daripada memaksimalkan kekayaan pemegang saham seperti dalam orientasi nilai pemegang saham.

International Financial Services Board (IFSB) mendefinisikan sistem tata kelola syari’ah sebagai ‘seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi yang melaluinya LKI dapat memastikan bahwa terdapat pengawasan independen yang efektif terhadap kepatuhan syari’ah atas penerbitan pengumuman syari’ah yang relevan, penyebaran informasi dan tinjauan kepatuhan syariah internal. Definisi ini menyiratkan bahwa tata kelola syariah sangat penting bagi LKI untuk tujuan legitimasi produk dan layanan dari perspektif syariah, promosi moderasi dan keadilan dalam transaksi keuangan, kepercayaan pemangku kepentingan, dan sebagai bagian dari risiko. alat manajemen eksklusif untuk LKI.

Tujuan Islamic governance

Tujuan Islamic governance

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, tata kelola syariah bertujuan untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Bisnis yang dipandu oleh spiritualitas dan etika akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkesinambungan dengan terwujudnya disiplin pasar (market discipline).

Implementasi tata kelola syariah yang baik dipandang sebagai salah satu manifestasi ibadah atau amal shalih yang berasaskan ketakwaan, sehingga diperlukan ketaatan pada asas spiritual dan operasional sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah. Bisnis yang dijalankan dengan tata kelola yang baik sesuai ajaran syari’at Islam – yang bersifat universal – akan lebih memungkinkan untuk tetap sustainable atau berkelanjutan. Keberlangsungan bisnis sangat penting untuk dijaga karena dapat menjanjikan keberlangsungan bisnis dalam memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan terkait. Prinsip syariah menjunjung tinggi bisnis yang baik karena memberikan manfaat yang luas bagi banyak pihak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain.” (HR. Bukhari).

Pedoman dan Prinsip Islamic governance

Pedoman dan Prinsip Islamic governance

Adapun prinsip tata kelola yang diterima secara universal oleh berbagai lembaga keuangan di dunia adalah yang dikeluarkan olaeh Bis-Comitte dimana mengadopsi prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang dikembangkan oleh Organization for Economic Corporation and Development (OECD)

  • Memastikan efektivitas dasar kerangka kerja tata kelola perusahaan,
  • Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham,
  • Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham,
  • Peran dan hak stakeholder yang terkait dengan perusahaan,
  • Keterbukaan dan transparansi,
  • Akuntabilitas Dewan Komisaris (Board of Directors).

Karena tidak adanya pedoman tata kelola perusahaan untuk LKI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tujuh standar tata kelola sebagai berikut:

Dewan pengawas syariah: Pengangkatan, komposisi dan laporan;

  • Tinjauan Syariah;
  • Tinjauan Syariah Internal;
  • Komite audit dan tata kelola;
  • Independensi dewan syariah;
  • Pernyataan tentang prinsip-prinsip tata kelola untuk IFI; dan
  • Tanggung jawab sosial perusahaan.

Sedangkan untuk di Indonesia sendiri terdapat prinsip prinsip untuk Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia/PBI No.11/33/2009 dimana menyatakan bahwa dalam tata kelola harus menerapkan prinsip-prinsip :

  • Keterbukaan (transparancy),
  • Akuntanbilitas (accountability),
  • Pertanggungjawaban (responsibility),
  • Profesional (profesional) dan
  • Kewajaran (fairness).

Untuk konsep tata kelola diindonesia sendiri masih menggunakan prinsip GC pada umumnya tetapi mengutamakan prinsip sharia compliance secara menyeluruh dalam operasional perusahaan dimana harus berdasarkan ajaran yang ada di Al-Qur’an dan As-sunnah. [Muhammad Azzam Ramadhan/STEI SEBI]

Pos terkait