Ketahui Tujuan dan Fungsi Pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan Islam

Perkembangan lembaga keuangan syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama di Indonesia. Mayoritas berpenduduk beragama Islam menjadi salah satu faktor pendukung pesatnya perkembangan lembaga keuangan Syariah, seperti Bank Syariah, koperasi Syariah, unit usaha Syariah dan lembaga keuangan berprinsip syariah lainnya. Sehingga, berdasarkan data OJK per September 2021 total aset institusi keuangan Syariah tumbuh sebesar 17,32 persen dengan nominal Rp.1.901,1 triliun.  Karena Lembaga keuangan syariah berdiri di atas fondasi syariah, maka semua transaksi yang dilakukan harus sejalan dengan Al-Quran dan sunah seperti terhindar dari sifat maghrib (maysir, gharar dan riba). Tentunya, angka pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik ini harus diikuti dengan sistem regulasi dan pengawasan yang memadai.

Pada hakikatnya, sistem regulasi dan pengawasan lembaga keuangan Syariah dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap individu atau badan yang memiliki kepentingan dengan lembaga keuangan Syariah, bahwa Lembaga keuangan Syariah dari segi finansial tergolong sehat, dikelola dengan baik dan profesional serta tidak terkandung ancaman terhadap kepentingan mitra dari lembaga tersebut. Untuk menjamin lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya tetap memenuhi kewajiban menjaga kepatuhan dan kesesuaian terhadap prinsip Syariah, maka dibutuhkan sebuah lembaga independen yang memiliki kapasitas dan integritas dibidang Syariah, ekonomi serta perbankan.

Tujuan adanya pengawasan syariah menurut standar AAOIFI yaitu untuk memastikan semua kegiatan lembaga keuangan Islam telah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Dengan adanya pengawasan syariah, akan membantu mewakili pemegang saham dalam meninjau pendapatan yang dihasilkan pada akhir tahun untuk memastikan legitimasinya, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam produk dan kegiatan lembaga keuangan Islam. Maka dari itu, kepercayaan kepada lembaga keuangan Syariah adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan dewan pengawasan syariah memiliki andil besar dalam menjalankan manah tersebut.

Pada dasarnya, pengawasan syariah memiliki fungsi utama yaitu menjamin segala kebijakan tentang produk syariah di lembaga keuangan Syariah agar berjalan sesuai dengan prinsip Syariah. Selain itu, pengawasan syariah memiliki fungsi lain, Fayyad (2004) mengklasifikasikan menjadi fungsi moral, praktis, konsultasi, administrasi dan kontrol. Fungsi moral yaitu hal yang berhubungan dengan peningkatan kepercayaan mitra dalam kegiatan lembaga keuangan Syariah, fungsi praktis yang berhubungan dengan penerbitan fatwa. Fungsi konsultasi meliputi bimbingan dari ahli syariah untuk memperbaiki manajemen karyawan. Fungsi administrasi meliputi adanya ahli Syariah dalam rapat direksi untuk membahas masalah Syariah dan mengeluarkan pendapatnya dalam hal penyajian syariah laporan tahunan. Serta fungsi kontrol yaitu audit syariah atas transaksi yang diselesaikan dan mengoreksi pelanggaran.

Di Indonesia, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dinyatakan dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan dalam Pengaturan Bank Indonesia yang terkait dengan lembaga keuangan Syariah. Oleh karena itu, dewan pengawasan syariah sangat diperlukan keberadaannya pada setiap lembaga keuangan syariah agar tetap terjaganya kesesuaian prinsip syariah dari setiap aktivitas yang dilakukan lembaga tersebut. (Alinnisa Nur Fadilah/STEI SEBI)

 

Referensi;

Abdurrahman, Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2020). Pelaksanaan Fungsi Pengawsan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Di Kota Makassar. Indonesian Journal Of Legality Of Law, 01-05.

Fayyad, A. (2004). Shari’a Supervision and Current Challenges to Islamic Banks. Proceedings of the Third Conference for Islamic Economic, Jedda, Saudi Arabia, 1-46.

Hermansyah. (2006). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.

Pos terkait