oleh

Hak Penyandang Disabilitas yang Terabaikan Selama Pandemi COVID-19

Masih segar dalam ingatan kita, bahwa tanggal 3 Desember kemarin diperingati sebagai hari disabilitas internasional. Terpaut seminggu lamanya, tanggal 10 Desember juga diperingati sebagai hari hak asasi manusia internasional. Saya mencoba menggabungkan kedua peristiwa tersebut dan melakukan refleksi terhadap hak para disabilitas selama pandemi COVID-19.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama sehingga berpotensi mengalami hambatan dalam berpartisipasi dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Papua, konflik horizontal di berbagai daerah karena perebutan lahan, potensi bencana alam yang akan terus terjadi, buruknya pelayanan kesehatan, dan kecacatan akibat penyakit menjadikan Indonesia sebagai negara dengan berbagai resiko kecacatan. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 37 juta penyandang disabilitas dan 17 juta diantaranya merupakan anak dan lansia.

Tahun 2019 menjadi awal terjadinya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, dan selama vaksin belum diberikan, hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah penerapan protokol kesehatan. Memakai masker, physical distancing, PSBB, telah menjadi kebudayaan baru di seluruh dunia.

BACA JUGA:  Peran TIK dalam Pembangunan Sebuah Negara

Sayangnya, protokol kesehatan tersebut tidak dapat serta merta diimplementasikan bagi para penyandang disabilitas. Mereka berpotensi menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaan protokol kesehatan selama pandemi, padahal mereka merupakan salah satu kelompok paling rentan saat pandemi. Tantangan-tantangan yang berpotensi muncul dapat berupa keterbatasan saat mencuci tangan dan menjaga jarak, ketergantungan pada pendamping, keterbatasan akses informasi, maupun terbatasnya akses pendidikan dan pekerjaan secara daring.

Kita seringkali lupa, bahwa dalam keadaan yang susah dan serba terbatas ini, para disabilitas dapat mengalami beban ganda. Mungkin kita tidak akan terlalu kesusahan untuk melakukan jaga jarak dan mencari wastafel atau tempat hand sanitizer, namun para tunanetra akan kesulitan bila tidak bersama pendampingnya. Artinya, mau tak mau mereka harus selalu berinteraksi dengan pihak lain dalam beraktivitas sehari-hari.

Masalah ini dapat terjadi akibat lingkungan yang sebelumnya memang belum inklusif dan diperparah dengan batasan-batasan yang ada selama pandemi COVID-19. Indonesia memang sudah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan.

BACA JUGA:  Peran TIK dalam Pembangunan Sebuah Negara

Kemensos, dalam hal ini merupakan salah satu badan pemerintah yang bertugas menjamin kesejahteraan para disabilitas telah mengeluarkan Pedoman Perlindungan Kesehatan dan Dukungan Psikososial Terhadap Penyandang Disabilitas Sehubungan Dengan Terjadinya Wabah Covid-19 di Lingkungan Balai Besar /Balai/ Loka Disabilitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Disabilitas, dan Lembaga Lainnya. Dalam pedoman ini, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi disabilitas yaitu yang pertama, mendengarkan suara dan kebutuhan para disabilitas, agar dapat diketahui apa yang sebenarnya mereka rasakan dan mereka butuhkan, sehingga nantinya intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran dan membawa dampak yang signifikan. Selain itu, harapannya informasi tentang perkembangan kondisi terkait pandemi dapat disampaikan secara inklusif melalui penerjemah bahasa isyarat, situs web dan lembar fakta yang dapat diakses para disabilitas, dan lainnya. Sayangnya, menurut saya hanya dua hal itu yang dapat membantu secara signifikan bagi para penyandang disabilitas di tengah pandemi. Pasalnya, isi dari pedoman lebih spesifik mengenai Lingkungan Balai Besar /Balai/ Loka Disabilitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Disabilitas, dan Lembaga Lainnya.

BACA JUGA:  Peran TIK dalam Pembangunan Sebuah Negara

Rekomendasi yang dapat saya berikan terkait hal ini adalah, walaupun pemerintah mungkin telah berusaha mengeluarkan regulasi terkait disabilitas di tengah pandemi, namun perlu adanya kontribusi dari seluruh elemen masyarakat. Untuk mendukung inklusivitas saat menjalankan protokol kesehatan, tidak hanya para disabilitas yang harus diperhatikan, namun juga lingkungannya, karena mereka seringkali membutuhkan bantuan dan dampingan tergantung dari tingkat disabilitas apa yang mereka alami. Para pendamping selayaknya diberikan informasi lebih terkait bagaimana cara melindungi diri mereka sendiri dan membantu disabilitas beraktivitas dalam keadaan pandemi. Selain itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pihak terkait dalam implementasi kebijakan terkait disabilitas dalam situasi pandemi yang telah dibuat oleh pemerintah. Pihak-pihak yang terkait tersebut dapat berupa penyedia layanan kesehatan, kemendikbud, kemensos, dan yang lainnya.

*Aldean Nadhyia L.S, mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Komentar