Putusan MK

Yuliandri menegaskan bahwa MK akan mengawal putusan yang telah dibuat oleh hakim konstitusi.

Sebelum ada UU Pilkada yang baru, putusan MK 60, dan 70/2024 tetap melekat sebagai penyempurnaan yang konstitusional dalam UU Pilkada 2016

Pada 2019, DPR juga pernah mengibuli masyarakat dengan menunda pengesahan UU Omnibus Law. Namun, tiba-tiba tengah malam DPR mengetok palu mengesahkan UU tersebut

Dasco menyebut Indonesia merupakan negara hukum, sehingga harus tunduk pada aturan yang berlaku

Berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan Tugu Pahlawan, Surabaya, Kamis

Rapat Paripurna DPR RI batal mengesahkan RUU Pilkada menjadi Undang-Undang lantaran tidak memenuhi kuorum pada hari ini

Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan ‘demo darurat Indonesia’ yang digelar sejumlah elemen masyarakat sipil menolak pengesahan Revisi UU Pilkada

Dewan Guru Besar UI mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga tinggi negara

Pembangkangan yang dilakukan DPR secara arogan dan vulgar membuat Indonesia kini berada di dalam bahaya otoritarianisme

DPR secepat kilat merevisi UU Pilkada setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024

“Kita menyaksikan bahwa DPR sebenarnya sedang bermain menjadi proksi dari kepentingan penguasa untuk memberi karpet merah bagi kandidat tertentu,” katanya.

Revisi UU Pilkada yang dipaksakan oleh Badan Legislasi DPR RI akan membuat aturan tersebut cacat hukum kronis dan batal lantaran tak sesuai dengan UUD

Pembahasan RUU Pilkada yang terjadi di Badan Legislasi DPR RI kental kepentingan demi memuluskan Kaesang Pangarep

Di tengah konsolidasi KIM menggandeng partai-partai lain, MK mengeluarkan putusan yang melonggarkan syarat pencalonan dan mengembalikan syarat usia calon kepala daerah