Disusun Oleh: Joko Dwi Prayitno
Banjir melanda berbagai wilayah di Sumatra. Dalam beberapa tahun terakhir, bencana ini tidak hanya terjadi di satu atau dua daerah, tetapi meluas hampir di seluruh provinsi, mulai dari Aceh, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, hingga Lampung. Setiap musim hujan datang, berita tentang rumah terendam, jalan terputus, lahan pertanian rusak, dan warga mengungsi kembali menjadi konsumsi publik. Fenomena ini menegaskan bahwa banjir di Sumatra bukan lagi peristiwa insidental, melainkan persoalan struktural yang memerlukan perhatian serius.
Selama ini, banjir kerap dipersepsikan sebagai akibat curah hujan tinggi. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi terlalu menyederhanakan masalah. Hujan hanyalah pemicu, bukan penyebab utama. Akar persoalan banjir di Sumatra terletak pada kerusakan lingkungan yang terjadi secara sistematis dan berlangsung dalam jangka panjang. Kerusakan daerah aliran sungai (DAS), alih fungsi hutan dan lahan gambut, serta pembangunan yang tidak berpijak pada daya dukung lingkungan telah melemahkan kemampuan alam dalam mengelola air.
Sumatra dikenal sebagai pulau dengan kekayaan sumber daya alam yang besar. Hutan hujan tropis, sungai-sungai besar, dan kawasan gambut seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan pengatur tata air. Namun, tekanan pembangunan yang berorientasi jangka pendek telah menggerus fungsi tersebut. Pembukaan hutan, ekspansi perkebunan, pertambangan, dan pertumbuhan permukiman tanpa perencanaan matang membuat kawasan resapan air terus menyusut. Akibatnya, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air tidak lagi terserap secara optimal dan langsung mengalir ke hilir, menyebabkan banjir.
Persoalan ini diperparah oleh tata kelola lingkungan yang belum optimal. Penataan ruang di banyak daerah masih mengabaikan risiko bencana. Kawasan sempadan sungai dipenuhi bangunan, daerah rawa dan gambut dikeringkan, sementara pengawasan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan masih lemah. Kondisi ini menjadikan banjir sebagai ancaman rutin yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Sayangnya, pendekatan penanganan banjir yang dilakukan selama ini masih cenderung reaktif. Pemerintah daerah umumnya bergerak setelah banjir terjadi, melalui pengerukan sungai, pembangunan tanggul, atau perbaikan drainase. Langkah-langkah tersebut memang penting, tetapi bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan. Tanpa pemulihan lingkungan di kawasan hulu dan daerah resapan, banjir akan terus datang dengan intensitas dan dampak yang semakin besar.
Dalam konteks inilah, inovasi pengelolaan lingkungan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak bagi Sumatra. Inovasi tidak selalu berarti teknologi canggih atau biaya besar, tetapi perubahan cara pandang dalam mengelola alam. Pendekatan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Pemulihan daerah aliran sungai perlu ditempatkan sebagai prioritas. Rehabilitasi hutan di kawasan hulu, perlindungan kawasan lindung, serta pemulihan lahan gambut harus dilakukan secara konsisten dan lintas sektor. Langkah ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga menjaga ketersediaan air bersih dan keanekaragaman hayati.
Di kawasan perkotaan dan permukiman, pengembangan infrastruktur hijau perlu diperluas. Ruang terbuka hijau, taman resapan, kolam retensi, dan sistem drainase berkelanjutan dapat membantu mengurangi limpasan air hujan. Pendekatan ini lebih ramah lingkungan dibandingkan solusi betonisasi yang justru sering mempercepat aliran air ke hilir.
Selain pendekatan berbasis alam, pemanfaatan teknologi juga perlu diperkuat. Sistem peringatan dini banjir berbasis data curah hujan dan tinggi muka air sungai dapat membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan antisipasi. Dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, risiko korban jiwa dan kerugian material dapat ditekan. Namun, teknologi tidak akan efektif tanpa dukungan kebijakan dan koordinasi antarinstansi yang baik.
Inovasi pengelolaan lingkungan juga menuntut keberanian dalam menata ulang kebijakan pembangunan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Tata ruang perlu disusun berdasarkan kajian risiko bencana dan daya dukung lingkungan, bukan semata-mata kepentingan ekonomi jangka pendek. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa pembangunan di Sumatra tidak mengorbankan fungsi ekologis yang justru menjadi benteng alami dari bencana.
Peran masyarakat tidak dapat diabaikan. Kesadaran untuk menjaga sungai, hutan, dan lingkungan sekitar harus terus ditumbuhkan. Praktik sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai, menjaga kawasan resapan air, dan mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan merupakan bagian penting dari upaya pencegahan banjir. Tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan dan inovasi yang dirancang pemerintah akan sulit berjalan efektif.
Sumatra darurat banjir adalah peringatan keras bahwa paradigma lama dalam pembangunan sudah tidak lagi memadai. Pembangunan yang mengabaikan lingkungan hanya akan menghasilkan kerugian sosial, ekonomi, dan ekologis yang jauh lebih besar di masa depan. Inovasi pengelolaan lingkungan berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Jika Sumatra ingin keluar dari siklus banjir yang berulang, maka kelestarian lingkungan harus ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan. Dengan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, banjir bukan tidak mungkin dikurangi. Tanpa itu, Sumatra akan terus terendam, bukan hanya oleh air, tetapi juga oleh kegagalan kita dalam menjaga alam yang menjadi sumber kehidupan bersama.
Tentang Penulis:Mahasiswa Prodi Teknik Lingkungan, Akademi Teknik Tirta Wiyata
