Oleh: Ihsaniah Fauzi Mardhatillah, Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok
Hai Gengs! Pernah enggak sih kalian lihat berita banjir atau longsor terus mikir, “Kok bisa separah ini ya?” Nah, kali ini kita bakal jadi detektif bareng-bareng buat menginvestigasi bencana dahsyat yang baru saja menimpa saudara-saudara kita di Sumatra. Siap? Yuk, kita mulai!
Wih, Ngeri Banget! Potret Bencana di Sumatra yang Bikin Hati Teriris
Sobat Hijau, sebelum kita mulai investigasi, kita perlu lihat dulu seberapa besar dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra ini. Ini bukan sekadar angka di berita, lho. Di balik setiap angka, ada kisah pilu, ada tangisan, dan ada harapan yang hancur.
Memahami skala tragedinya penting banget biar kita bisa lebih berempati.
Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dampaknya benar-benar bikin hati teriris, korban Jiwa, lebih dari 940 orang meninggal dunia dan 276 lainnya masih dinyatakan hilang. Korban Luka, sekitar 5.000 orang terluka dan butuh pertolongan medis.
Kerusakan Fasilitas, bayangin, Gengs! Ratusan sekolah (383), tempat ibadah (200), fasilitas kesehatan (72), dan jembatan (64) hancur lebur! Ini artinya, kehidupan sehari-hari mereka lumpuh total.
Meskipun dampaknya sebesar ini, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan ini sebagai bencana nasional. Namun, merespons tragedi ini, Presiden Prabowo Subianto memang sudah menginstruksikan agar proses pemulihan dipercepat.
Tapi plot twist-nya bukan cuma soal hujan deras, Gengs. Ada ‘barang bukti’ mencurigakan yang ikut hanyut bareng banjir. Apa itu? Siap-siap jadi detektif, kita lanjut ke TKP!
Misi Detektif: Mengungkap Misteri Gelondongan Kayu Raksasa
Oke, tim detektif! Mari kita pakai topi berpikir kritis kita. Seharusnya, hujan itu kan berkah dari Sang Pencipta, ya? Bikin tanaman subur, tanah jadi gembur, dan kita punya banyak sumber air bersih. Tapi kenapa hujan kali ini malah jadi malapetaka yang membawa ribuan rumah hanyut?
Nah, di sinilah petunjuk kuncinya muncul! Bersamaan dengan air bah, hanyut juga ribuan gelondongan kayu raksasa. Ini bukan ranting pohon biasa, lho. Ini bukti kuat yang mengindikasikan kalau hutan di wilayah hulu sungai sudah rusak parah! Hutan yang seharusnya jadi benteng alami dan menyerap air hujan, kini sudah tak berdaya.
Seberapa parah kerusakannya? Cek data dari Global Forest Watch ini, Gengs: Fakta keren (tapi sedih): Sepanjang 2022-2023, Indonesia kehilangan 10,5 juta hektar hutan primer tropis. Itu setara dengan puluhan kali luas Jakarta, lho! Kebayang nggak tuh?. Peringkat Dunia: Ini menempatkan kita di peringkat ke-2 dunia dalam hal kehilangan hutan primer! Wah, ini bukan prestasi yang bisa dibanggakan ya.
Hilangnya hutan ini artinya bukan cuma pohon yang tumbang. Ini berarti “rukah bagi hewan-hewan hancur” dan “cuaca jadi makin enggak menentu.” Keseimbangan alam jadi goyah, makanya risiko bencana jadi meningkat drastis.
Oke, jadi jelas hutannya rusak. Jadi, siapa yang harus disalahkan? Cuma penebang pohonnya? Perusahaannya? Atau jangan-jangan… penguasa di daerah? Pejabat di pusat? Atau… sistem aturannya yang lemah? Yuk, kita bongkar dalangnya!
Bongkar Sistem! Kenapa Hutan Kita Bisa ‘Dijual’?
Untuk menemukan akar masalahnya, kita enggak bisa cuma menyalahkan satu orang atau satu perusahaan. Kita harus melihat “aturan main” alias sistem yang berjalan di negara kita. Menurut analisis sumber, biang kerok utamanya adalah sistem yang kita anut yakni kapitalisme demokrasi. Lho, kok bisa?
Jadi begini, Gengs. Dalam sistem ini, untuk jadi seorang pemimpin (dari kepala desa sampai presiden), biayanya mahal banget, kan? Nah, setelah terpilih, mereka harus berpikir keras gimana caranya “mengembalikan modal politik” yang sudah dikeluarkan.
Ini bukan sekadar godaan, Gengs. Ini hitung-hitungan bisnis. Bayangin, biaya kampanye miliaran. Setelah jadi pejabat, gimana cara ‘balik modal’? Ya dengan ‘menjual’ izin. “Kamu mau tebang hutan di sini? Boleh, asal ada ‘biaya administrasinya’.” Aturan yang harusnya melindungi alam jadi barang dagangan.
Inilah kelemahan fundamental dari aturan mainnya:
Pertama, aturan fleksibel. Aturan dibuat oleh manusia, jadi bisa diubah-ubah dan dinegosiasikan sesuai kepentingan kelompok yang punya uang dan kekuasaan.
Kedua, kebebasan yang bablas. Sistem ini memberikan kebebasan yang terlalu besar bagi kerakusan manusia untuk memperkaya diri sendiri tanpa peduli dampaknya ke alam dan masyarakat.
Ketiga, kebijakan pro-modal: Hasilnya? Pembalakan liar dan penambangan masif dibiarkan terjadi, karena kebijakannya lebih berpihak pada pemilik modal daripada kelestarian alam. Jadi, kalau aturannya bisa dibeli dan kerakusan dilepasliarkan, ya jangan kaget kalau hutan kita yang jadi korban pertama. Alam nggak punya ‘uang’ buat lobi-lobi, Gengs!
Ini sejalan banget sama firman Allah Swt. yang jadi pengingat buat kita semua, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia… (TQS ar-Rum: 41).
Ayat ini mengingatkan kita kalau kerusakan yang terjadi itu akibat ulah kita sendiri, Gengs. Kalau sistem yang sekarang punya banyak celah, terus gimana dong solusinya? Apa ada ‘aturan main’ lain yang bisa lebih baik menjaga bumi kita? Yuk, kita cek alternatifnya!
Sebuah Visi Baru: Pemimpin Amanah dan Aturan yang Tak Bisa Dibeli
Setelah kita bongkar masalahnya, saatnya kita lihat solusinya. Jangan pesimis dulu! Teks sumber kita menawarkan sebuah visi alternatif, yaitu sistem Islam, yang diyakini bisa melahirkan tipe pemimpin yang berbeda dan aturan yang benar-benar menjaga alam semesta. Apa sih bedanya? Yuk kita bandingkan!
Fitur kepemimpinan sistem demokrasi kapitalis: Motivasi utama mengembalikan modal politik, kepentingan kelompok. Dasar pemilihannya butuh biaya fantastis maka rawan money politic. Sifat pemimpinnya bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan.
Adapun sistem Islam, fitur kepemimpinannya melayani rakyat karena iman dan takut dosa. Dasar pemilihannya dipilih berdasarkan kemampuan dan amanah (bisa dipercaya). Sifat pemimpinnya tidak bisa dibeli, iman jadi pegangan utama.
Perbedaan paling mendasar juga ada pada sumber aturannya: Demokrasi, aturan dibuat manusia, jadi bisa dinegosiasikan dan diubah demi keuntungan sesaat. Sedangkan Islam, aturan datang langsung dari Sang Pencipta, Allah SWT. Jadi, sifatnya absolut dan tidak bisa ditawar-tawar.
Tujuannya jelas: untuk menjaga keseimbangan semua ciptaan-Nya, termasuk hutan, laut, dan manusia.
Jadi, perbedaannya jelas banget ya. Yang satu aturannya bisa ‘diakalin’, yang satu lagi aturannya paten dari Sang Pencipta. Ini membawa kita ke kesimpulan akhir dari investigasi kita.
Jadi, Gimana Nih Kesimpulannya?
Wow, perjalanan investigasi kita seru banget ya, Sobat Hijau! Kita mulai dari melihat potret bencana yang memilukan, menemukan petunjuk gelondongan kayu, menganalisis sistem yang ternyata punya banyak celah, sampai melihat sebuah visi solusi alternatif.
Kesimpulan utamanya, menurut analisis ini, bencana dan kerusakan hutan di Sumatra bukanlah sekadar fenomena alam biasa. Ini adalah cerminan dari bobroknya sistem kapitalisme demokrasi yang membiarkan kerakusan manusia berjalan tanpa kendali dan lebih memprioritaskan keuntungan jangka pendek daripada kelestarian jangka panjang.
Jadi, hasil investigasi kita jelas. Masalahnya bukan di ranting, tapi di akar sistemnya. Pertanyaan buat kita semua sekarang: kalau ‘aturan main’ yang ada sekarang terbukti bikin bumi kita nangis, berani nggak kita cari dan perjuangkan aturan main yang lebih adil? Masa depan ada di tangan kita yang berani bertanya. Semangat![]
