Artikel

Korupsi yang Dinormalisasi: Tantangan Integritas Publik dan Penguatan Kesadaran Warga

×

Korupsi yang Dinormalisasi: Tantangan Integritas Publik dan Penguatan Kesadaran Warga

Sebarkan artikel ini

Oleh: Raudatul Jannah (Mahasiswi Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas)

Selama beberapa tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa negara kita tengah menghadapi krisis demokrasi. Salah satu penyebabnya adalah kondisi masyarakat yang semakin mewajarkan berbagai bentuk praktik korupsi, baik korupsi berskala besar maupun kecil.

Masyarakat seperti sudah kebal dan tidak lagi terkejut ketika mendengar berita tentang korupsi. Tindakan ini pun tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran luar biasa, tetapi menjadi kebiasaan yang dianggap akan terus terjadi dalam tata kelola politik. Inilah yang disebut sebagai normalisasi terhadap korupsi, yakni kondisi ketika tindakan yang seharusnya ditolak secara moral justru dianggap wajar atau tidak terhindarkan.

Jika normalisasi ini terus dibiarkan, ia bukan hanya merusak moralitas politik, tetapi juga menggerogoti fondasi demokrasi secara perlahan.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, IPAK Indonesia berada di angka 3,93, lalu turun menjadi 3,92 pada 2023, dan merosot lagi menjadi 3,85 pada 2024.

Penyusutan angka yang semakin kecil mencerminkan semakin rendahnya tingkat anti-korupsi masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap perilaku korupsi.

Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tanpa sadar sering mewajarkan dan bahkan menjadi pelaku korupsi kecil itu sendiri, seperti pungutan liar, gratifikasi di tingkat desa, atau suap dan pemalakan.

Normalisasi ini tidak terjadi pada praktik dengan skala kecil saja, namun juga pada skala nasional. Data menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2024 memang naik dari 34 menjadi 37, dengan peringkat ke-99 dari 180 negara. Namun skor 37 masih berada pada kategori merah, yang menunjukkan tingginya persepsi korupsi di sektor publik.

BACA JUGA:  Perang Diskon Marketplace dan Perubahan Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Digital

Fenomena ini telah menjadi budaya yang mengakar dalam politik Indonesia. Menurut teori budaya politik oleh Almond dan Verba, budaya politik terbentuk oleh nilai, persepsi, dan orientasi politik yang berkembang di masyarakat.

Budaya yang menormalisasi korupsi memberi ruang bagi elite korup untuk semakin semena-mena menggunakan kekuasaan. Padahal, dalam teori good governance, dijelaskan bahwa pemerintahan yang baik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Semua nilai-nilai ini justru dilemahkan oleh normalisasi korupsi.

Ketika warga semakin terbuka dan permisif terhadap praktik korupsi, korupsi berpotensi menjadi semakin struktural dan tidak lagi dipahami sebagai penyimpangan individu, melainkan bagian dari sistem itu sendiri.
Normalisasi ini timbul dari berbagai faktor yang telah lama menjadi bagian dari budaya politik Indonesia, seperti biaya politik yang tinggi, orientasi publik dan pejabat yang pragmatis, serta kuatnya praktik patronase.

Kondisi tersebut membuat masyarakat menganggap praktik korupsi, baik skala kecil maupun besar, sebagai sesuatu yang memang sebagaimana adanya dan tidak dapat diubah. Jika dibiarkan, normalisasi ini akan mengikis moral publik.

Masyarakat akan cenderung mengabaikan aspek moral dan etika dalam melihat penyimpangan politik. Meski masyarakat masih sering marah dan mengkritik kasus korupsi besar, amarah tersebut biasanya hanya berlangsung sesaat. Perhatian mereka akan dengan mudah dan cepat dialihkan oleh arus informasi media.

Dalam konteks ini, integritas menjadi faktor penting. Integritas menentukan kualitas keteladanan elite, kekuatan institusi politik, hingga efektivitas sistem pengawasan. Sayangnya, ketiga hal ini masih lemah di Indonesia.

BACA JUGA:  Gus Ipul Bantah Tudingan Fahd Arafiq yang Sebut Rp70 M untuk Muktamar NU

Elite cenderung pragmatis, biaya politik yang mahal mendorong pejabat mencari keuntungan dengan cara yang salah, sementara sistem pengawasan seringkali hanya bersifat formalitas.

Untuk menghentikan normalisasi korupsi, peran masyarakat menjadi sangat penting. Perubahan harus dimulai dari elemen paling dasar, yakni warga negara. Warga perlu aktif dalam diskusi publik, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Selain itu, keterbukaan informasi harus dimanfaatkan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan perilaku pejabat publik.

Tekanan masyarakat dapat memaksa pejabat untuk menjaga integritas serta mengambil tindakan dan melakukan perubahan dengan cepat, karena jika tidak, posisi mereka dapat terancam.

Namun, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagian masyarakat masih bersikap apatis dan menormalisasi korupsi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi politik dan etika agar warga dapat memahami korupsi sebagai perilaku yang melanggar dan menyimpang secara hukum, moral, dan adab.

Tanpa adanya kesadaran etis yang kuat, masyarakat masih akan terjebak dalam pemikiran yang menormalisasi perilaku korupsi, apalagi jika korupsi dianggap tidak merugikan mereka secara langsung.

Untuk meningkatkan kesadaran publik, media dan ruang digital memainkan peran strategis. Media mampu membentuk dan mengarahkan opini publik.

Melalui ruang digital, masyarakat dapat menyebarkan informasi, menyuarakan aspirasi, kritik, dan tuntutan. Tuntutan publik yang masif sering kali menghasilkan respons cepat dari aparat penegak hukum maupun pejabat, sebagaimana terlihat sebelumnya dalam beberapa kasus besar di Indonesia.

BACA JUGA:  Fahd Arafiq Klaim KPK Salah Tangkap, Sebut Uang Rp70 Milyar untuk Muktamar NU

Meski demikian, penguatan kesadaran warga tidak selalu harus berupa aksi besar, ini justru harus dimulai dari diri setiap individu.

Bisa dimulai dengan menolak gratifikasi kecil, nepotisme di tingkat lokal, atau penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Meski sering diremehkan, langkah kecil ini akan memberi dampak besar dalam jangka panjang.

Agar budaya korupsi dapat digantikan oleh budaya integritas, dibutuhkan perubahan struktural dan kultural. Transparansi berbasis digital harus diperluas untuk mencegah menurunnya kepercayaan publik.

Nilai integritas dan pendidikan politik harus diajarkan sejak dini, baik melalui lembaga pendidikan formal dan informal, ataupun dengan penerapan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Penguatan fungsi pengawasan oleh masyarakat sipil dan komunitas lokal juga penting untuk memastikan anggaran dan kebijakan digunakan secara efektif.

Selain itu, sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses perlu diperkuat agar warga dapat melaporkan penyimpangan tanpa perlu takut untuk ditekan atau diancam.

Pada akhirnya, korupsi merupakan ancaman serius yang merusak demokrasi Indonesia. Ia menghancurkan kepercayaan publik, melemahkan efektivitas pemerintahan, dan menghambat pembangunan jangka panjang.

Tantangan kita bukan hanya menindak pelaku korupsi, tetapi juga membangun budaya integritas yang hidup dalam kesadaran warga negara. Perubahan memang tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil untuk dilakukan.

Ketika publik bersikap, ketika warga menolak untuk terbiasa dengan korupsi dan menuntut integritas sebagai standar, maka korupsi tidak lagi memiliki ruang untuk tumbuh. Perubahan dimulai bukan dari gedung kekuasaan, tetapi dari kesadaran kolektif warga negaranya.