Oleh : Deti Kutsiya Dewi, S.Tr.Ak,M.S.Ak, Aktivis Dakwah
Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sejak dulu hingga kini, mereka memikul tanggung jawab besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Namun, profesi mulia ini masih kurang mendapat apresiasi bahkan kondisinya semakin memprihatinkan.
Belum selesai masalah bayaran yang tidak manusiawi bagi guru honorer, kini dunia pendidikan kembali digemparkan dengan penghilangan tunjangan tambahan (TUTA) bagi para guru. Di Provinsi Banten, TUTA bagi guru resmi dicoret dari daftar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Tak sedikit guru yang merasa masa depannya terancam, seolah pengabdian mereka tak lagi berarti. Mereka pun berusaha melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan pencairan tunjangan tersebut, bahkan ada yang berencana turun ke jalan. Situasi ini menjadi cermin nyata kondisi para guru dalam sistem saat ini.
Menjamin kesejahteraan guru masih menjadi tantangan besar yang belum tuntas di tangan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Pemenuhannya memerlukan perhatian serius serta komitmen nyata dari pemerintah.
Penggajian guru sendiri sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya keuangan negara secara tepat dan berkelanjutan. Pemerintah sudah seharusnya menjadikan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama, mengingat peran sentral guru sebagai tulang punggung pendidikan dalam bentuk generasi unggul dan berkualitas.
Sulit mengharapkan guru dapat fokus mendidik peserta didik apabila mereka masih harus memikirkan penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang kian meningkat.
Kebijakan ini muncul dari anggapan bahwa profesi guru diperlakukan layaknya pekerjaan pada umumnya, bukan sebagai elemen fundamental dalam pembangunan bangsa. Di sisi lain, tanggung jawab negara terhadap pendidikan tidak sepenuhnya dijalankan, dengan sebagian beban diserahkan kepada pihak swasta.
Dalam konteks sistem ekonomi saat ini yaitu kapitalisme, yang bergantung pada utang, anggaran untuk gaji guru kerap dianggap sebagai beban fiskal, bukan sebagai investasi jangka panjang.
Hal ini berbeda dengan sistem pendidikan dalam Islam, yang menempatkan guru pada posisi terhormat dan menjamin kesejahteraannya. Dalam sistem Islam, guru dihargai tinggi karena peran strategisnya dalam membina generasi dan membangun peradaban.
Bahkan Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Dari ayat ini dapat dilihat bahwa orang-orang yang berilmu termasuk guru memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak berilmu, yang berarti perlu diberi apresiasi dan dihormati. Penghormatan terhadap profesi guru menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak.
Dalam sistem Islam (Khilafah), negara memiliki kapasitas untuk menjamin kesejahteraan guru secara layak, karena ditopang oleh sumber pemasukan yang melimpah dan dikelola secara terarah untuk kepentingan umat.
Kunci utama terletak pada sistem ekonomi Islam yang menempatkan sumber daya alam sebagai milik bersama, yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara demi kesejahteraan seluruh rakyat.
Dengan pengelolaan sumber daya alam yang mandiri dan tidak bergantung pada utang, maka negara dapat memiliki kapasitas fiskal yang kuat, termasuk untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.