DEPOKPOS – Pada 15 Agustus 2025, rekaman sejumlah anggota DPR yang berjoget seusai Sidang Tahunan MPR beredar luas di media sosial. Lima hari kemudian, publik mengetahui bahwa anggota DPR menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan. Dua peristiwa itu, ditambah beberapa pernyataan anggota dewan yang dianggap tidak peka, menjadi pemicu gelombang unjuk rasa pada 25 serta 28–29 Agustus 2025 di berbagai kota.
Yang menarik, tunjangan tersebut sebenarnya punya penjelasan administratif. Pimpinan DPR menyebutnya bukan kenaikan gaji, melainkan kompensasi karena anggota dewan tidak lagi disediakan rumah jabatan. Meski begitu, penjelasan itu tidak meredakan kemarahan publik. Artinya, ada persoalan yang tidak selesai hanya dengan menunjukkan bahwa sebuah kebijakan memiliki dasar aturan.
Tulisan ini berangkat dari pertanyaan mengapa kebijakan dan ucapan yang dapat dibenarkan secara prosedural tetap dinilai tidak pantas oleh masyarakat? Argumen yang diajukan adalah bahwa gejala tone deaf pada pejabat publik bukan sekadar masalah gaya bicara. Ia mencerminkan kegagalan etika publik, yaitu ketika pejabat menimbang tindakannya dengan ukuran legalitas, tetapi tidak dengan ukuran dampaknya terhadap warga yang sedang menanggung kesulitan ekonomi.
Istilah tone deaf dipakai dalam diskursus publik untuk menggambarkan hilangnya kepekaan pejabat terhadap realitas sosial di sekitarnya. Dalam kajian etika, kepekaan ini berkaitan erat dengan empati, yakni kemampuan memperkirakan bagaimana sebuah kebijakan atau ucapan akan diterima oleh orang yang kondisinya berbeda dengan kita. Etika publik tidak berhenti pada perilaku pribadi pejabat, tetapi juga mencakup bagaimana institusi dan kebijakan diarahkan pada pelayanan publik. Dari sini terlihat bahwa empati bukan sekadar sifat individu, melainkan tuntutan jabatan. Pejabat memegang kewenangan atas sumber daya yang berasal dari masyarakat, sehingga ia wajar diminta mempertimbangkan perasaan dan kondisi masyarakat itu.
Pandangan Max Weber tentang etika tanggung jawab (Verantwortungsethik) juga relevan. Menurut Weber, politisi tidak cukup berpegang pada niat atau aturan, tetapi harus menanggung akibat yang dapat diperkirakan dari tindakannya. Dengan kerangka ini, pertanyaan yang diajukan kepada pejabat bukan hanya “apakah ini boleh?”, melainkan juga “apa yang akan dirasakan warga ketika ini dilakukan sekarang?”.
Peristiwa Agustus 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi
Konteks waktu menjadi kunci. Saat itu pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, sementara sebagian masyarakat menghadapi PHK dan sulitnya mencari pekerjaan. Di tengah situasi tersebut, pemberitaan menyebut penghasilan anggota DPR mencapai sekitar Rp154 juta per bulan atau sekitar 28 kali upah minimum Jakarta, termasuk tunjangan rumah Rp50 juta.
Sejumlah pernyataan anggota dewan memperkeruh keadaan. Salah satunya membela tunjangan dengan alasan sulitnya perjalanan menuju tempat kerja. Bagi anggota yang berasal dari luar kota, alasan itu mungkin masuk akal secara praktis. Namun disampaikan ketika warga sedang mempersoalkan biaya hidup, ia terbaca sebagai keluhan dari pihak yang posisinya jauh lebih nyaman.
Unjuk rasa kemudian meluas dan berujung ricuh. Pada 28 Agustus 2025, seorang pengemudi ojek daring meninggal dunia dalam rangkaian demonstrasi, dan rumah sejumlah pejabat menjadi sasaran penjarahan. Setelah itu, pimpinan DPR menyatakan tunjangan perumahan dihentikan sejak 30 Agustus 2025 dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali undangan kenegaraan.
Perlu dicatat, kekerasan dan penjarahan tidak dapat dibenarkan sebagai cara menyampaikan kritik. Tulisan ini tidak membahas pembenaran atas tindakan tersebut, melainkan mencari tahu apa yang membuat kekecewaan publik sampai pada titik itu.
1. Sah secara aturan belum tentu pantas secara etika
Penjelasan bahwa tunjangan adalah pengganti rumah dinas bisa jadi benar secara administratif. Masalahnya, warga tidak menilai angka itu dari mekanisme penganggarannya, melainkan dari jaraknya dengan penghasilan mereka sendiri. Ketika sebuah kebijakan fasilitas pejabat diumumkan pada saat anggaran negara sedang diefisienkan, penilaian publik bergeser dari “apakah ini sesuai aturan” menjadi “apakah ini adil sekarang”.
Ini sejalan dengan pengamatan bahwa hukum makin sering dibicarakan, tetapi etika justru makin mudah diabaikan dalam kehidupan bernegara. Etika bekerja di wilayah yang tidak dijangkau pasal, soal waktu yang tepat, besaran yang wajar, dan cara menyampaikan. Pejabat yang hanya bertanya “apakah ini diperbolehkan?” akan terus terkejut oleh reaksi publik yang bertanya hal lain.
2. Komunikasi yang membela diri, bukan mendengar
Pola yang berulang dalam peristiwa ini adalah respons yang bersifat teknis yaitu menjelaskan bahwa angka itu bukan kenaikan, bahwa ada alasan perjalanan, bahwa tunjangan bersifat sementara. Padahal yang disampaikan warga adalah keresahan, bukan permintaan klarifikasi administratif. Ketika keresahan dijawab dengan penjelasan teknis, publik merasa tidak didengar.
Penelitian terhadap komunikasi pejabat selama Agustus–September 2025 menemukan pola yang problematik dan minim empati, termasuk pernyataan yang menempatkan kenyamanan pribadi dan status elite di atas kritik publik. Hal yang sama berlaku pada simbol. Aksi berjoget di ruang sidang mungkin spontan, tetapi karena muncul berdekatan dengan isu tunjangan, publik membacanya sebagai perayaan. Pejabat tidak lagi bisa memisahkan dirinya sebagai pribadi dan sebagai pemegang jabatan, karena yang dibaca publik adalah jabatannya.
3. Jarak antara pejabat dan pengalaman warga
Menurut saya, gejala ini juga berkaitan dengan jarak struktural. Fasilitas, pengawalan, dan lingkungan kerja yang serba terjamin membuat pejabat jarang bersentuhan langsung dengan biaya hidup yang dihadapi warga. Ini bukan tuduhan terhadap watak individu, tetapi tentang bagaimana posisi memengaruhi cara pandang. Orang yang tidak pernah menghitung ongkos transportasi harian akan cenderung menganggap keluhan soal transportasi sebagai hal yang dapat diselesaikan dengan tunjangan.
Jarak ini diperparah jika penyerapan aspirasi hanya berjalan lewat forum formal. Ketika kanal resmi tidak cukup menangkap suasana di lapangan, pejabat baru menyadari kekecewaan publik setelah ia muncul dalam bentuk aksi massa.
4. Koreksi datang dari tekanan, bukan dari mekanisme etik
Tunjangan perumahan baru dihentikan setelah demonstrasi besar yang meluas dan menelan korban jiwa. Artinya, koreksi terjadi setelah biaya sosialnya sangat mahal. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa belum ada mekanisme yang bekerja sebelum kebijakan ditetapkan untuk menguji apakah suatu fasilitas pejabat patut di mata publik. Etika masih bergantung pada kesadaran masing-masing, lalu dikoreksi oleh tekanan dari luar.
Aturan dapat menetapkan apa yang dilarang, namun empati tidak bisa diwajibkan lewat pasal. Karena itu, pengaturan etika perlu disertai kebiasaan kelembagaan yang bisa dijalankan, misalnya pertimbangan dampak sosial dan kepatutan sebelum kebijakan fasilitas pejabat diumumkan, penjelasan terbuka tentang rincian remunerasi sejak awal, serta pelatihan komunikasi publik yang menekankan mendengar sebelum menjelaskan.
Peristiwa Agustus 2025 memperlihatkan bahwa kemarahan publik tidak selalu lahir dari pelanggaran aturan. Ia bisa muncul dari kebijakan yang sah tetapi dinilai tidak peka terhadap kondisi warga. Tone deaf dalam konteks ini merupakan kegagalan etika publik: pejabat menimbang tindakan lewat legalitas, sementara warga menimbangnya lewat keadilan dan kepatutan.
Kesimpulannya, empati pejabat tidak cukup diserahkan pada kesadaran pribadi. Ia perlu ditopang kebiasaan kelembagaan yang memaksa pejabat membaca situasi sebelum bertindak, bukan sesudah publik bereaksi. Pertanyaan yang layak dibawa ke diskusi berikutnya adalah bagaimana merancang mekanisme tersebut tanpa mengubah etika menjadi sekadar formalitas administratif.
Zaskia Admita
