DEPOKPOS – Kalau kita mendengar kata angka, mungkin yang terbayang adalah sesuatu yang ada di buku, komputer, atau data pemerintah. Tetapi bagaimana kalau angka itu menentukan kehidupan seseorang?
Misalnya, seseorang tercatat sebagai Desil 9. Artinya, dalam data, ia dianggap berada dalam kelompok masyarakat yang tingkat kesejahteraannya relatif tinggi. Padahal, kenyataannya belum tentu demikian.
Kasus tersebut dialami seorang tukang becak bernama Timbul. Sehari-hari ia mencari nafkah dengan becak motor. Penghasilannya tidak tetap. Kadang ramai penumpang, kadang sepi. Ketika anaknya diterima kuliah dan ia berharap mendapat keringanan biaya, ia justru mendapati keluarganya tercatat Desil 9. Padahal sebelumnya Desil 1–2.
Tentu kita bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Seorang tukang becak, tetapi dalam data dianggap sebagai kelompok yang cukup sejahtera. Untungnya, setelah dilakukan pemutakhiran, data Timbul akhirnya dikoreksi dari Desil 9 menjadi Desil 3.
Dari sini kita belajar, rakyat tidak boleh hanya dilihat sebagai angka di dalam data. Di balik angka ada manusia. Ada keluarga. Ada anak yang ingin sekolah. Ada orang tua yang berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itu, ketika data keliru, yang terdampak bukan sekadar angka di komputer. Yang terdampak adalah kehidupan manusia.
Kalau Data Salah
Kita mungkin bertanya, “Kalau datanya salah, bagaimana?” Memang data bisa diperbaiki. Kasus Timbul akhirnya diperbaiki. Tetapi pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang lain yang datanya juga salah, tetapi tidak tahu?
Bisa jadi ada orang yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi tercatat sebagai orang yang mampu. Dia mungkin tidak tahu harus mengadu ke mana. Mungkin juga tidak punya waktu untuk mengurusnya. Akhirnya, karena datanya salah, bantuan yang seharusnya diterima menjadi tidak didapat.
Jadi masalahnya bukan hanya soal angka. Angka itu bisa menentukan apakah seseorang mendapatkan bantuan atau tidak.
Negeri Kita Kaya
Dari sini kita bisa melihat persoalan yang lebih besar. Indonesia ini negeri yang kaya. Kita punya minyak, gas, tambang, hutan, laut, dan kekayaan alam lainnya. Tetapi yang perlu kita tanyakan adalah, kekayaan itu untuk siapa? Mengapa rakyat yang hidup di negeri yang kaya masih harus sibuk memikirkan, “Saya masuk Desil berapa supaya bisa mendapat bantuan?”
Dalam Islam, ada istilah milkiyyah ‘ammah, artinya kepemilikan umum. Ada kekayaan yang memang menjadi hak bersama masyarakat. Misalnya minyak dan gas, pertambangan, laut, sungai, dan hutan. Kekayaan seperti ini bukan milik segelintir orang. Bukan hanya milik orang kaya. Bukan hanya milik orang miskin. Tetapi menjadi hak seluruh rakyat.
Seharusnya untuk Rakyat
Kekayaan alam yang menjadi milik umum itu dikelola dengan benar, manfaatnya harus kembali kepada rakyat. Contohnya pendidikan. Negara bisa menyediakan sekolah dan perguruan tinggi yang baik. Guru dan tenaga pendidik juga diperhatikan. Sehingga orang tua tidak terlalu terbebani biaya pendidikan. Seperti Pak Timbul tadi. Ia tidak perlu sampai jungkir balik mencari uang belasan juta hanya supaya anaknya bisa kuliah.
Begitu juga dengan kesehatan. Ketika ada anggota keluarga sakit, seharusnya kita tidak terus-menerus berpikir, “Ada uang atau tidak untuk berobat?” Negara menyediakan rumah sakit, tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Jalan, jembatan, transportasi, air bersih, dan fasilitas umum juga bisa dibangun untuk kepentingan masyarakat.
Rakyat adalah Amanah
Islam juga mengajarkan, rakyat itu amanah. Rasulullah SAW bersabda:
الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim).
Artinya apa? Seorang pemimpin tidak cukup hanya membuat aturan atau membuat data. Pemimpin harus benar-benar mengurus rakyatnya. Rakyat bukan sekadar nama di komputer. Bukan sekadar angka Desil 1, 2, 3 sampai 10.
Di balik angka itu ada manusia. Ada ibu yang harus menghidupi anak. Ada bapak yang mencari nafkah. Ada anak yang ingin sekolah. Ada keluarga yang membutuhkan pengobatan. Mereka semua punya kebutuhan. Dan negara punya kewajiban untuk mengurusnya.
Jadi, Apa Pelajarannya?
Dari kasus Timbul ini kita bisa mengambil pelajaran. Pertama, data harus benar. Karena kalau data salah, rakyat yang bisa dirugikan. Kedua, kita jangan hanya berpikir tentang, “Saya masuk Desil berapa?” Kita juga perlu melihat persoalan yang lebih besar. Mengapa negeri yang kaya masih membuat rakyat harus bergantung pada bantuan? Padahal kita memiliki kekayaan alam yang sangat banyak.
Dalam Islam, kekayaan alam yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola untuk kepentingan rakyat. Negara harus menjadi pengurus rakyat. Bukan hanya mendata rakyat, tetapi memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi.
Jadi, rakyat bukan sekadar angka. Di balik setiap angka ada manusia. Ada kehidupan. Ada kebutuhan. Ada hak yang harus dipenuhi. Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Mudah-mudahan kita semakin memahami, Islam tidak hanya mengatur ibadah pribadi kita. Islam juga mengatur bagaimana harta dikelola, bagaimana rakyat diurus, dan bagaimana kebutuhan masyarakat dipenuhi. Semoga kita tidak hanya menjadi orang yang tahu masalahnya, tetapi juga semakin memahami bagaimana Islam memberikan jalan keluarnya.[]


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4087080/original/038268300_1657680936-ilustrasi_kekeringan.jpg)