DEPOKPOS – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sering kali dipandang sebagai persoalan lingkungan. Ketika hutan dan lahan terbakar, perhatian publik biasanya tertuju pada luas wilayah yang terbakar, jumlah titik api, serta upaya pemerintah dan petugas dalam melakukan pemadaman. Namun, persoalan karhutla sebenarnya jauh lebih luas daripada sekadar lahan yang hangus. Di balik asap yang menyelimuti langit Kalimantan Barat, terdapat aktivitas ekonomi masyarakat yang ikut terhenti, pendapatan yang menurun, biaya hidup yang meningkat, serta anggaran publik yang harus kembali dikeluarkan untuk menangani berbagai dampaknya.
Kabut asap menjadi salah satu dampak yang paling mudah dirasakan masyarakat. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah. Kondisi tersebut memang diperlukan untuk mengurangi risiko kesehatan, tetapi pada saat yang sama dapat menekan aktivitas ekonomi, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari kegiatan harian. Pedagang kaki lima, pekerja informal, pengemudi ojek daring, pekerja lapangan, hingga pelaku usaha yang mengandalkan keramaian menjadi kelompok yang secara langsung merasakan dampaknya. Mereka tidak selalu memiliki pilihan untuk bekerja dari rumah. Ketika masyarakat mengurangi aktivitas di luar, pendapatan mereka pun ikut berkurang.
Gambaran tersebut terlihat jelas dari pengalaman salah satu pedagang lapak permainan anak di Pontianak. IDN Times melaporkan bahwa seorang pedagang bernama Wati mengalami penurunan pendapatan ketika kabut asap melanda Pontianak. Dalam kondisi normal, pendapatannya dapat mencapai sekitar Rp2 juta hingga Rp4 juta. Namun, ketika kabut asap semakin tebal dan jumlah pengunjung menurun, pendapatannya pernah hanya sekitar Rp200 ribu. Anak-anak yang datang pun menggunakan masker dan sebagian tidak betah bermain karena kondisi udara.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa dampak ekonomi karhutla dapat dirasakan bahkan oleh masyarakat yang berada jauh dari lokasi kebakaran. Pontianak tidak harus memiliki titik api untuk mengalami dampak ekonomi. Asap yang terbawa dari wilayah lain sudah cukup untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan menurunkan jumlah konsumen. Bagi usaha besar, penurunan omzet mungkin masih dapat dihadapi dengan cadangan keuangan. Namun, bagi pedagang kecil yang mengandalkan pemasukan setiap hari, penurunan pendapatan dari jutaan rupiah menjadi ratusan ribu rupiah dapat langsung memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi hilangnya waktu produktif. Ketika kualitas udara memburuk, pekerja harus mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sebagian pekerja mungkin harus mengambil cuti atau berhenti bekerja sementara karena mengalami gangguan kesehatan. Bagi pekerja formal, kehilangan waktu kerja mungkin masih dapat ditanggung melalui cuti atau kebijakan perusahaan. Namun, bagi pekerja informal, satu hari tidak bekerja dapat berarti satu hari tanpa pendapatan. Buruh harian, pedagang pasar, pengemudi ojek daring, dan pekerja lapangan menghadapi situasi yang lebih sulit karena pendapatan mereka sangat bergantung pada aktivitas setiap hari.
Pontianak Post juga menyoroti hilangnya jam kerja sebagai salah satu dampak ekonomi kabut asap. Ketika pekerja tidak dapat menjalankan aktivitas secara normal, produktivitas ekonomi ikut menurun. Pada saat yang sama, orang tua juga menghadapi tambahan beban ketika kegiatan belajar anak harus disesuaikan dengan kondisi kabut asap. Sekolah yang menerapkan pembelajaran dari rumah memang menjadi bentuk perlindungan bagi anak, tetapi bagi orang tua yang tetap harus bekerja, kondisi tersebut dapat menambah kebutuhan untuk mendampingi anak dan mengatur kembali waktu kerja. Dengan demikian, kabut asap menghasilkan biaya ekonomi yang tidak selalu terlihat secara langsung dalam bentuk uang, tetapi muncul melalui waktu produktif yang hilang. Sumber Pontianak Post
Gangguan juga terjadi pada sektor transportasi. Kabut asap dengan jarak pandang yang terbatas dapat menghambat mobilitas udara dan darat. Pada 3 September 2026, sebanyak 17 penerbangan Lion Air Group di Bandara Internasional Supadio dibatalkan akibat kondisi jarak pandang yang membahayakan. Pembatalan penerbangan bukan hanya persoalan penumpang yang harus menunda perjalanan. Dampaknya dapat menjalar kepada berbagai kegiatan ekonomi yang bergantung pada mobilitas manusia. Hotel dapat kehilangan tamu, restoran kehilangan pelanggan, kendaraan transportasi kehilangan penumpang, dan kegiatan bisnis yang membutuhkan perjalanan dapat mengalami penundaan. Sumber Pontianak Post
Hal ini memperlihatkan bahwa kerugian akibat karhutla memiliki efek berantai. Ketika satu aktivitas terganggu, aktivitas lainnya dapat ikut terkena dampak. Pedagang kehilangan pembeli karena masyarakat memilih berada di rumah. Pekerja kehilangan jam kerja karena kondisi udara. Transportasi terganggu karena jarak pandang. Sektor usaha kehilangan konsumen karena mobilitas masyarakat menurun. Dalam kondisi seperti ini, roda ekonomi memang tidak selalu berhenti sepenuhnya, tetapi bergerak lebih lambat dengan biaya yang semakin besar.
Selain kehilangan pendapatan, masyarakat juga harus menghadapi peningkatan pengeluaran. Kabut asap dapat meningkatkan kebutuhan rumah tangga terhadap masker, obat-obatan, pemeriksaan kesehatan, dan kebutuhan perlindungan lainnya. Ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan dan tidak dapat bekerja, situasinya menjadi semakin berat karena pendapatan berkurang pada saat pengeluaran justru bertambah. Artinya, masyarakat mengalami tekanan dari dua arah sekaligus pemasukan menurun dan pengeluaran meningkat.
Persoalan kesehatan kemudian memiliki hubungan langsung dengan keuangan publik. Ketika jumlah masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan meningkat, fasilitas kesehatan harus menangani lebih banyak pasien. Pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan juga dapat meningkat. Pemerintah daerah perlu memastikan fasilitas kesehatan memiliki kapasitas untuk menghadapi peningkatan kebutuhan tersebut. Di luar sektor kesehatan, pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk pemadaman, penanggulangan bencana, distribusi bantuan, dan pemulihan setelah bencana.
Di sinilah karhutla mulai terlihat sebagai persoalan keuangan publik. Anggaran pemerintah pada dasarnya terbatas dan harus digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Ketika sebagian anggaran harus dialihkan untuk menangani dampak karhutla, terdapat kebutuhan publik lain yang mungkin harus menunggu. Pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk menangani persoalan yang sebenarnya dapat ditekan melalui pencegahan dan mitigasi yang lebih baik.
Karhutla karena itu tidak cukup dipandang sebagai persoalan lingkungan semata. Dari perspektif keuangan publik, karhutla juga merupakan persoalan mengenai bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Pengeluaran untuk pemadaman dan penanganan setelah bencana memang diperlukan, tetapi jika pola kebijakan hanya berfokus pada respons setelah kebakaran terjadi, pemerintah akan terus menghadapi biaya yang berulang.
Beban ekonomi tersebut dapat terlihat dari besarnya estimasi kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan pemberitaan Pontianak Post yang mengutip kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dampak ekonomi karhutla di Kalimantan Barat hingga Agustus 2026 diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun. Secara nasional, dampaknya diperkirakan berada pada kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan masalah kecil yang hanya membutuhkan biaya pemadaman ketika api muncul. Dampaknya dapat merambat ke kesehatan, produktivitas, pendapatan masyarakat, transportasi, dan berbagai sektor ekonomi lainnya. Sumber Pontianak Post
Namun, dampak ekonomi karhutla tidak berhenti pada asap dan aktivitas ekonomi di perkotaan. Karhutla yang terjadi bersamaan dengan musim kemarau juga dapat memperburuk persoalan ketersediaan air. Ketika curah hujan menurun dan kondisi menjadi semakin kering, volume air sungai dapat ikut berkurang. Padahal, bagi masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Barat, sungai memiliki peran penting sebagai jalur transportasi dan bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
Penurunan jumlah air di sungai dapat mengganggu distribusi barang, terutama ke wilayah yang masih mengandalkan transportasi sungai. Kapal dan perahu yang membawa kebutuhan pokok, bahan bangunan, maupun bahan bakar dapat menghadapi kesulitan ketika kedalaman sungai berkurang. Jika distribusi melalui sungai terganggu, barang harus dialihkan melalui jalur lain yang dapat membutuhkan waktu dan biaya lebih besar. Pada akhirnya, tambahan biaya transportasi tersebut dapat diteruskan ke harga barang yang dibayar oleh konsumen.
Rantai sebab-akibatnya menjadi semakin jelas. Kemarau menyebabkan ketersediaan air berkurang. Kondisi tersebut dapat memperbesar risiko karhutla sekaligus mengganggu transportasi sungai. Gangguan transportasi membuat distribusi barang menjadi lebih mahal dan lambat. Ketika biaya distribusi meningkat, harga barang dapat ikut terdorong naik. Masyarakat kemudian harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan sehari-hari, sementara pada saat yang sama pendapatan mereka dapat menurun akibat aktivitas ekonomi yang terganggu kabut asap.
Kondisi tersebut menjadi beban tambahan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Bagi rumah tangga dengan pendapatan terbatas, kenaikan harga kebutuhan pokok akan mengambil porsi yang lebih besar dari pendapatan mereka. Mereka mungkin harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, dampak karhutla dan kemarau dapat memperbesar tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Krisis air juga menunjukkan bahwa persoalan lingkungan dan keuangan publik sebenarnya saling berkaitan. Ketika masyarakat kesulitan memperoleh air bersih, pemerintah harus menyediakan respons berupa distribusi air, bantuan bagi masyarakat terdampak, atau pembangunan sarana air di wilayah yang rawan kekeringan. Semua tindakan tersebut membutuhkan anggaran. Artinya, semakin besar dampak kekeringan dan karhutla, semakin besar pula kebutuhan pemerintah untuk menyediakan sumber daya dalam mengatasinya.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah dalam menangani karhutla seharusnya tidak hanya dilihat dari berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan atau berapa hektare lahan yang berhasil diselamatkan. Pemerintah juga perlu melihat berapa besar kerugian ekonomi yang dapat dicegah. Berapa banyak jam kerja yang dapat dipertahankan? Berapa banyak pendapatan masyarakat yang dapat diselamatkan? Berapa banyak biaya kesehatan yang dapat ditekan? Berapa besar anggaran tanggap darurat yang dapat dihemat melalui pencegahan?
Menurut saya, perubahan cara pandang tersebut penting dalam pengelolaan keuangan publik. Anggaran untuk karhutla seharusnya tidak hanya muncul ketika bencana sudah terjadi. Investasi pada pencegahan dan mitigasi perlu mendapatkan perhatian yang memadai. Pemerintah dapat memperkuat sistem peringatan dini, pemantauan wilayah rawan kebakaran, pengelolaan lahan, kesiapan menghadapi musim kemarau, serta penyediaan sumber air di wilayah yang rentan.
Penyediaan cadangan air juga menjadi penting. Sumur bor, embung, tempat penampungan air, serta sistem distribusi air yang siap digunakan pada musim kemarau dapat membantu masyarakat menghadapi keterbatasan air. Di sisi lain, sistem peringatan dini dapat memberikan waktu yang lebih panjang bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan tindakan sebelum kebakaran meluas. Upaya tersebut memang membutuhkan anggaran pada awalnya, tetapi tujuannya adalah mengurangi potensi kerugian yang jauh lebih besar ketika bencana sudah terjadi.
Kelompok masyarakat yang paling rentan juga perlu menjadi perhatian dalam kebijakan. Pedagang kecil dan pekerja informal memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi kehilangan pendapatan dibandingkan perusahaan besar. Ketika aktivitas masyarakat berhenti, mereka tidak selalu memiliki tabungan atau perlindungan pendapatan yang cukup. Karena itu, kebijakan penanganan karhutla sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat.
Pada akhirnya, karhutla Kalimantan Barat bukan hanya cerita tentang hutan yang terbakar atau langit yang berubah menjadi abu-abu. Di balik kabut asap terdapat pedagang yang kehilangan pembeli, pekerja yang kehilangan jam kerja, keluarga yang mengeluarkan biaya kesehatan lebih besar, penerbangan yang dibatalkan, distribusi barang yang terganggu, dan pemerintah yang harus kembali mengeluarkan anggaran untuk menangani dampaknya.
Asap memang tidak memiliki kuitansi, tetapi dampaknya memiliki harga yang nyata. Setiap jam kerja yang hilang, setiap pendapatan yang menurun, setiap biaya kesehatan yang meningkat, dan setiap rupiah anggaran yang harus dikeluarkan merupakan bagian dari harga yang dibayar akibat karhutla. Karena itu, menangani karhutla bukan hanya tentang memadamkan api setelah kebakaran terjadi. Pemerintah juga perlu memperkuat pencegahan dan mitigasi agar masyarakat tidak terus-menerus membayar harga ekonomi dari bencana yang sama.
