DEPOKPOS – Belakangan ini kita ramai dengan satu istilah: DESIL. Angka 1 sampai 10 yang tiba-tiba terasa sangat menentukan. Ada yang kaget ketika mengecek datanya. “Lho, kok saya masuk desil 9?”, “Katanya desil 10 orang kaya. Tapi saya masih ngontrak.”, “Penghasilan segini-gini saja, kok dianggap kelompok atas?”
Kegaduhan ini sebenarnya bukan sekadar soal salah data. Karena ketika angka desil mulai dikaitkan dengan pembatasan BBM bersubsidi, pertanyaannya menjadi lebih serius: benarkah sebuah angka mampu menggambarkan kondisi hidup sebuah keluarga?
Apa Itu Desil?
BPS menjelaskan desil sebagai pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok. Desil 1 berada pada kelompok kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 paling tinggi. Namun, ada catatan penting, desil bukan ukuran absolut kemiskinan. Desil disusun menggunakan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Jadi seseorang masuk desil 10 tidak otomatis berarti dia orang kaya raya.
Nah, di sinilah letak kegelisahannya. Kalau desil bukan ukuran absolut kemiskinan, mengapa kemudian angka tersebut digunakan sebagai salah satu dasar untuk membatasi subsidi BBM? Pemerintah memang masih membahas skemanya. Salah satu wacana yang muncul adalah pembatasan Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10.
Jadi persoalannya bukan cuma apakah Anda kaya atau miskin? Tapi, seberapa tepat klasifikasi relatif digunakan untuk menentukan akses rakyat terhadap kebijakan publik? Masalahnya, ini bukan bukan sekedar salah data. Kita bisa saja mengatakan bila ada kesalahan data, ya tinggal diperbaiki. Betul, pernyataan ini tidak salah. Data memang harus diperbaiki kalau keliru.
Tapi menurut saya, ada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu: apa sebenarnya ukuran seseorang disebut miskin atau sejahtera? Bila kita melihat kehidupan nyata, ada keluarga punya rumah tapi masih mencicil. Ada yang memiliki kendaraan tapi dipakai untuk bekerja. Punya kulkas, televisi, bahkan HP, tapi setiap bulan masih pusing memikirkan uang sekolah anak, listrik, cicilan, biaya kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya.
Lalu semua kondisi itu diterjemahkan menjadi sejumlah variabel. Kemudian keluar dalam satu angka. Pertanyaannya, apakah angka itu otomatis menggambarkan berat-ringannya kehidupan keluarga tersebut?
Di sinilah kita perlu kritis. Sebab rakyat tidak hidup di dalam spreadsheet atau tabel lembar kerja, rakyat hidup di rumah. Makan cukup atau tidak, bisa berobat atau tidak, bisa menyekolahkan anak atau tidak, punya tempat tinggal layak atau tidak, punya pekerjaan layak atau tidak, dan yang paling penting: mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau tidak?
Saat ini kemiskinan seringnya hanya jadi angka. Dalam paradigma ekonomi kapitalistik, ukuran kesejahteraan banyak menggunakan indikator yang bersifat relatif. Hari ini seseorang berada di kelompok tertentu, besok posisi relatifnya bisa berubah. Artinya, kita berhadapan dengan ukuran atau angka yang sangat bergantung pada kondisi masyarakat secara keseluruhan.
Menurut saya, ini menunjukkan persoalan yang lebih dalam, kapitalisme tidak memiliki standar kemiskinan yang benar-benar baku untuk seluruh realitas kehidupan manusia. Akibatnya, pemberantasan kemiskinan berisiko berubah menjadi urusan angka, sebatas bagaimana agar angka kemiskinan turun, grafik membaik, database diperbarui, kemudian kita merasa masalah selesai.
Padahal, di balik angka dan grafik yang disajikan bisa jadi rakyat masih merasakan hal yang sama, hidup tetap berat. Maka jangan sampai kemiskinan hanya berhasil “dikelola” di atas kertas, tetapi tidak benar-benar diselesaikan dalam kehidupan nyata.
Kita patut bertanya, mengapa kemiskinan di negeri ini terus berulang? Pertanyaan ini perlu dengan jujur, sebab masalahnya bukan lagi sebatas permasalahan individu, ada persoalan struktural di sana. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa seperti minyak, gas batubara, mineral, hutan, laut. Tapi mengapa kekayaan sebesar itu belum otomatis membuat rakyat sejahtera?
Di sinilah kita perlu berani melihat masalah secara sistemik. Ketika sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik umum dikelola dengan orientasi keuntungan, ketika kebijakan ekonomi lebih banyak mengikuti mekanisme pasar, ketika negara akhirnya sibuk menentukan: Siapa yang layak mendapatkan subsidi?, padahal pertanyaan yang lebih mendasar adalah: Mengapa rakyat masih membutuhkan subsidi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya?
Maka ini semua bukan lagi sekadar persoalan data, ini persoalan sistemik. Karena kalau akar masalahnya adalah tata kelola ekonomi, mengganti angka desil berkali-kali tidak akan menyelesaikan kemiskinan.
Islam Memandang Kemiskinan dengan Jelas
Menariknya, Islam memiliki konsep yang jelas tentang fakir dan miskin. Kemiskinan tidak sekadar dilihat dari posisi seseorang dibandingkan dengan orang lain. Tetapi dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini dibahas secara lengkap dalam literatur ekonomi Islam, termasuk Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah.
Maka orang miskin tidak membutuhkan negara yang berkata secara statistik Anda tidak miskin. Mereka membutuhkan negara yang berkata: Apa kebutuhanmu? Negara akan mengurusnya.
Inilah perbedaan cara pandang yang mendasar. Negara bukan sekadar pengelola data. Dalam Islam, negara berfungsi sebagai raa’in (pengurus urusan rakyat). Rasulullah SAW bersabda: “Imam adalah raa’in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
Maka negara tidak cukup hanya memiliki database rakyat. Negara harus memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, serta keamanan. Dan negara juga harus menciptakan kondisi agar rakyat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pelengkapnya melalui pekerjaan dan aktivitas ekonomi yang benar.
Jadi orientasinya bukan bagaimana agar subsidi bisa dikurangi, tetapi bagaimana rakyat bisa hidup sejahtera sehingga tidak bergantung pada subsidi. Dua pertanyaan ini lahir dari dua cara pandang yang berbeda.
Ada sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik, sumber daya alam yang ada negeri ini siapa pemiliknya? Pertanyaan ini yang sering terlewat. Indonesia kaya SDA, tetapi kekayaan alam itu sebenarnya untuk siapa?
Dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai segelintir orang demi keuntungan pribadi. Negaralah yang mengelolanya untuk kepentingan rakyat. Hasilnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan begitu, energi dan SDA tidak semata-mata dipandang sebagai komoditas untuk menghasilkan keuntungan. Tetapi sebagai amanah yang harus dikembalikan manfaatnya kepada rakyat.
Maka fokusnya bukan terus-menerus mempertanyakan siapa yang berhak mendapat subsidi, tetapi bagaimana kekayaan milik rakyat dikelola sehingga rakyat bisa sejahtera.
Polemik desil ini harus membuka mata kita. Saya tidak mengatakan data tidak penting. Negara pasti membutuhkan data status ekonomi rakyatnya, tetapi data tidak boleh menggantikan realitas. Jangan sampai angka desil lebih dipercaya daripada cerita keluarga yang setiap akhir bulan masih harus menghitung uang belanja.
Sebagai rakyat, jangan sampai kita sibuk berdebat desil saya salah, desil kamu benar, desil 10 belum tentu kaya. Sementara kita lupa bertanya, mengapa rakyat masih harus berebut subsidi untuk memenuhi kebutuhan energi, di negeri yang kaya sumber daya alam?
Sebagai ibu dan guru PAUD, saya belajar satu hal sederhana. Anak tidak membutuhkan kita mengatakan: “Secara statistik kamu baik-baik saja, Nak.” Sebab anak kita butuh makan, butuh pendidikan, butuh rasa aman, butuh perhatian. Begitu juga rakyat, rakyat tidak membutuhkan negara yang hanya pandai mengelompokkan mereka. Rakyat membutuhkan negara yang benar-benar mengurusi mereka.
Maka polemik desil hari ini seharusnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar: Kita sedang memperbaiki data kemiskinan atau sebenarnya sedang mempertahankan sistem yang membuat kemiskinan terus berulang? Sebab kalau yang diperbaiki hanya angkanya, tetapi sistemnya tetap sama, jangan heran kalau angka berubah, sementara kehidupan rakyat tetap susah.
Fatmah Ramadhani, Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok
